Rabu, 09 Januari 2019

Pembahasan RUU Pertembakauan Terkendala DIM

Ternyata, pemerintah belum memperioritaskan penyusunan DIM RUU Pertembakauan berdasarkan rapat antar kementerian terkait.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertembakauan kerap tidak ada titik temu antara pemerintah dengan DPR. Padahal, RUU Pertembakauan telah disepakati masuk dalam daftar Prolegnas sejak DPR periode 2009-2014 hingga berlanjut periode 2014-2019. Namun hingga di penghujung tahun masa periode 2014-2019, pembahasan RUU Pertembakauan tak menemui perkembangan yang berarti.

 

Panita Khusus (Pansus) DPR RUU Pertembakauan meski telah dibentuk dan melakukan kerja-kerja penyusunan draf RUU, tak dapat berbuat banyak. Akal persoalannya, pemerintah enggan menghadiri rapat kerja dengan Pansus. Terlebih, pemerintah pun tak juga memberi atau menyodorkan daftar inventarisasi masalah (DIM). Sebab tanpa adanya DIM, pembahasan RUU Pertembakauan tak dapat bergerak maju.

 

Anggota Pansus RUU Pertembakauan Ibnu Multazam agak kecewa dengan sikap pemerintah yang tak kunjung memberi kejelasan soal DIM. Menurutnya, DIM menjadi bagian terpenting dalam pembahasan sebuah RUU. Padahal, bila saja pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo–Jusuf Kalla mau memberikan DIM RUU Pertembakauan, maka pembahasan RUU dapat segera dilakukan.

 

“Selama ini RUU Pertembakauan terkendala karena pemerintah belum menyerahkan DIM,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (8/1/2018) kemarin. Baca Juga: Kemenkes Minta Isu Kesehatan Dikeluarkan dari RUU Pertembakauan

 

Menurutnya, pimpinan DPR mesti berkirim surat ke presiden untuk meminta penjelasan pemerintah atas alasan yang menjadi penyebab belumnya dikirim DIM RUU Pertembakauan ini. “Semestinya, pembahasan RUU Pertembakauan terus berjalan, sehingga DIM dari pemerintah menjadi keharusan untuk dikirimkan ke DPR.”

 

Anggota Komisi IV DPR ini menilai RUU Pertembakauan menjadi strategis mengingat petani tembakau di wilayah tententu cukup banyak. Meski demikian, pimpinan DPR mesti memastikan dan meyakinkan pemerintah agar secepatnya melayangkan DIM RUU Pertembakauan ke DPR. Dengan begitu, Pansus dapat segera melakukan pembahasan mendalam. “Kenapa sekarang mandeg?” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

 

DPR memang cukup serius agar RUU tersebut dapat segera disahkan menjadi UU. Maklum saja, RUU tersebut menjadi usul insiatif DPR dari beberapa fraksi. Namun dalam perjalanannya, tak sedikit pula pihak yang menolak keberadaan RUU Pertembakauan ini terutama dari kalangan pegiat kesehatan.

 

Pada 2013, Fraksi Golkar salah satu pengusul RUU Pertembakauan menampik argumentasi dari sejumlah kalangan yang menolak RUU tersebut. Petani tembakau yang terdapat di beberapa wilayah penghasil tembakau mesti dilindungi. Pada kenyataanya belum terdapat payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap petani tembakau. Faktanya, memang terdapat penolakan dari sebagian kalangan di parlemen. Karenanya, RUU Pertembakauan dalam paripurna pada 2014 sempat diberikan tanda bintang.

 

Anggota Pansus RUU Pertembakauan lain, Muhamad Misbakhun mengakui dalam rapat-rapat Pansus RUU Pertembakauan, pemerintah seringkali tak hadir. Padahal, bagi Pansus, kehadiran pemerintah penting untuk meminta konfimasi dan penjelasan alasan lambannya pengiriman DIM RUU Pertembakauan. Menurutnya, keengganan pemerintah menyusun dan mengirimkan DIM menjadi hambatan besar bagi DPR untuk menyelesaikan RUU ini.

 

Anggota Komisi XI DPR itu menilai dalam rapat-rapat yang digelar Pansus, pihak-pihak yang diundang memenuhi panggilan untuk dimintakan masukan dalam penyusunan draf RUU ini. Berbeda dengan pemerintah yang sudah menunjukan sikapnya seolah enggan melanjutkan pembahasan RUU.

 

Belum prioritas

Terpisah, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof Benny Riyanto mengatakan pemerintah tengah membuat DIM atas RUU yang menjadi usul insiatif DPR ini. Di pemerintah, terdapat beberapa instansi dan kementerian terkait yang ditunjuk Presiden untuk melakukan penyusunan DIM ini. Diantaranya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Pertanian.

 

Sementara Menteri Hukum dan HAM menunjuk dan menugaskan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham termasuk BPHN turut dilibatkan untuk melakukan penyusunan dan pembuatan DIM. Namun, berdasarkan hasil rapat antar kementerian terkait penyusunan DIM RUU Pertembakauan ternyata belum diprioritaskan. Sayangnya, Prof Benny tak memberikan penjelasan lebih lanjut soal alasan belum diprioritaskannya penyusunan DIM ini.

 

Namun menurutnya, alasan belum prioritasnya penyusunan DIM lantaran banyaknya persoalan. Selain adanya penolakan dari kalangan pegiat kesehatan juga ada sebab lain yakni, bila RUU Pertembakauan hanya ditujukan untuk satu jenis tanaman perkebunan atau pertanian, boleh jadi bakal muncul beberapa RUU tentang jenis tanaman perkebunan yang lain. “Sepertinya masih banyak hal yang belum clear,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua