Kamis, 10 Januari 2019

Desakan untuk Polri Ungkap Teror terhadap KPK

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian diminta memerintahkan seluruh jajarannya mengungkap dan menjerat pelaku teror bom terhadap pimpinan KPK termasuk teror-teror sebelumnya yang dialami jajaran KPK.
Rofiq Hidayat
Rumah pimpinan KPK tersebut dilempari botol berisikan spiritus dan sumbu api (molotov) di halaman rumah pada Rabu (9/1) pagi. Foto: RES

Kediaman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK  Laode Muhammad Syarif menjadi sasaran teror bom Molotov, dari pelaku yang tidak bertanggung jawab. Tentunya, aksi serangan ini merupakan aksi teror atau ancaman untuk kesekian kalinya terhadap lembaga anti rasuah itu yang gencar memberantas korupsi. Kini, aparat kepolisian tengah menyelidiki guna mengungkap dalang pelaku aksi tersebut.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Suryani Ranik menilai aksi teror bom di dua kediaman pimpinan KPK tersebut bentuk teror yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan terencana. Dia meminta pihak kepolisian segera mengungkap tuntas dan membuka tabir  dalang aksi itu.

 

“Ini dilakukan orang orang tidak bertanggung jawab untuk membuat KPK kecut dan takut melakukan tugas pemberantasan korupsi,” ujarnya melalui keterangannya di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (10/1/2019). Baca Juga: Pimpinan KPK Diteror, Siapa Berbuat?

 

Erma meminta Kapolri segera turun tangan dengan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) terkait aksi teror di rumah ke dua pimpinan KPK tersebut. Menurutnya, Satgasus bertugas mengungkap motif dan dalang di balik aksi pelemparan bom molotov di rumah kedua pimpinan KPK itu sekaligus melakukan investigasi terhadap kasus penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sebab, kasus penyiraman air keras ke wajah Novel hingga kini belum jelas atau terang perihal siapa gerangan pelaku dan dalang aksi kriminal tersebut.

 

Erma pun meminta agar Wakil Kepala Polri (Wakapolri) memimpin langsung Satgasus tersebut. Dengan begitu, pimpinan Polri dapat memantau langsung kerja-kerja Satgasus ini. “Ini harus bisa mengungkap siapa pelaku dan aktor utama di balik peristiwa ini,” pintanya.

 

Dia percaya Polri dapat mengungkap kasus tersebut. Mengingat korps Bhayangkara ini memiliki sumber daya yang cukup banyak, termasuk perangkat canggih dalam mengungkap sebuah kejahatan. “Penyidik Polri boleh dibilang punya kemampuan andal. Ini tinggal kemauan (mengungkap red) saja,” ujarnya.

 

Sebagai anggota komisi DPR yang membidangi hukum, dia berjanji bakal memantau secara serius penanganan kasus tersebut. Pasalnya, aksi teror bom terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi, khususnya tak dapat terus-menerus dibiarkan. Karenanya, Polri mesti segera mengungkap dan menangkap pelakunya.

 

Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto mengatakan aksi tersebut menambah deretan ancaman terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi setelah kasus penyiraman air keras yang menimpa wajah Novel Baswedan. Dia mengutuk keras aksi tersebut. Karenanya, Polri  dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya mesti menangkap pelaku “Kita mengutuk keras. Setelah Novel Baswedan, kali ini pimpinan KPK, ada apa ini? Teror ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun,” sebutnya.

 

Didik pun mendesak kepolisian agar bekerja serius dalam mengungkap aksi teror bom yang dialami Agus Raharjo dan Laode M. Syarif dengan dukungan penuh dari pemerintah dan aparat penegak hukum lain. Baginya, apapun bentuk teror terhadap aparatur penegak hukum atau warga negara tak boleh dibiarkan. Apalagi teror terhadap pemberantasan korupsi di tanah air.

 

“Tindak tegas para pelaku peristiwa teror bom tersebut tanpa ragu-ragu. Adanya barang bukti yang ditemukan, mari kita percayakan kepada pihak kepolisian,” ajaknya.

 

Ancaman kelembagaan

Senada, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz  meminta Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan seluruh jajarannya mengungkap dan menjerat pelaku teror bom terhadap pimpinan KPK termasuk teror-teror sebelumnya yang dialami jajaran KPK.

 

Donal menilai, teror bom tersebut merupakan “sinyal” langsung tak hanya terhadap pimpinan KPK secara personal, namun juga institusi dan seluruh jajaran pegawai KPK. Kata lain, serangkaian ancaman teror dialamatkan kepada KPK merupakan bentuk ancaman kelembagaan dan upaya pemberantasan korupsi. Sebab, teror tersebut bukan kali pertama dialami KPK.

 

Terdapat serangkaian teror yang pernah dialami jajaran pegawai KPK. Seperti penyerbuan fasilitas KPK berupa safe house; ancaman bom di gedung KPK dan rumah penyidik KPK. Kemudian, penyiraman air keras dan kendaraan milik penyidik; ancaman terhadap pegawai KPK; perampasan perlengkapan milik penyidik KPK; penculikan dan percobaan pembunuhan terhadap penyidik.

 

Menurutnya, teror tersebut merupakan tindakan berani yang boleh jadi terinspirasi dari teror yang berhasil. Seperti penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan lantaran Polri belum mampu mengungkap pelakunya. “Teror bom di kediaman pimpinan KPK mesti cepat diungkap penegak hukum agar upaya tidak muncul spekulasi liar dan semakin memanaskan suasana, mengingat ini tahun politik,” katanya.

 

Untuk diketahui, kediaman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo di Perumahan Graha Il, Jatiasih Kota Bekasi diancam bom paralon,  pada Rabu (9/1) kemarin. Di tempat terpisah dan hampir bersama, kediaman Wakil Ketua KPK laode syarief juga dilempar dua bom molotov di Kalibata, Jakarta selatan. Satu bom molotov diantaranya meledak.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua