Kamis, 10 January 2019

Jelang Pemilu, Perizinan Lahan Hutan Rawan Diobral?

Izin yang diberikan merupakan kompensasi atas dukungan kepada para peserta pemilu.
Mochamad Januar Rizki
Jumpa pers "Transaksi Lahan Jelang Pemilu" di Walhi, Rabu (9/1). Foto: MJR

Kerawanan pemberian izin penggunaan lahan hutan kepada korporasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) berisiko semakin marak terjadi. Korporasi tersebut merupakan pihak-pihak penyokong dana atau pihak sebagai tim sukses calon presiden atau sejumlah calon legislator. Pemberian izin ini dianggap sebagai kompensasi kepada para tim sukses tersebut atas dukungan yang diberikan saat pemilu.

 

Hal ini disampaikan Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, Zenzi Suhadi, Rabu (9/1). Menurut Zenzi, transaksi perizinan lahan ini telah terjadi sejak lama hingga saat ini. Namun, kondisi saat ini justru jauh lebih rawan seiring dengan munculnya regulasi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

 

“Penerbitan izin ini sejak zaman Soeharto sampai sekarang tidak ada bedanya. Tapi, sekarang jelang Pemilu 2019 masih ada praktik transaksi lahan,” jelasnya.

 

Zenzi menganggap kondisi ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjaga kawasan hutan serta menyelesaikan ketimpangan penguasaaan lahan yang diterapkan dalam bentuk program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Padahal, menurut Zenzi, kedua program tersebut termasuk dari Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi.

 

Salah satu kebijakan yang dikritik Walhi yaitu mengenai pelepasan kawasan hutan seluas 9.964 hektar di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah pada November 2018. Pelepasan kawasan hutan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 517/MENLHK/Setjen/PLA.2/11/2018 tentang Pelepasan dan Penetapan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Hardaya Inti Plantations di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

 

Melalui SK tersebut, kawasan hutan akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit swasta. Dengan demikian, Zenzi menilai kebijakan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau lebih dikenal Moratorium Sawit yang diterbitkan pada 19 September 2018.

 

“Inpres ini secara tegas ditujukan kepada 8 kementerian dan lembaga serta pemda untuk menunda dan melakukan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit tanpa kecuali,” jelas Zenzi.

 

Sumber: Auriga

 

Zenzi juga menyayangkan, dari hasil citra satelit yang dilakukan Walhi menyatakan kawasan hutan yang dilepas tersebut memiliki karakter tutupan hutan sangat baik. Sehingga, kebijakan tersebut justru berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan di kawasan hutan tersebut.

 

Atas persoalan tersebut, Zenzi meminta pemerintah tidak memberi perizinan yang dapat merusak kelestarian lingkungan. Selain itu, Walhi juga mendorong kepada para penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi segala bentuk perizinan termasuk penggunaan kawasan hutan untuk mencegah terjadinya kejahatan korupsi.

 

“Kami secara tegas sampaikan kepada pemerintah termasuk pemda agar tetap konsisten menjalankan Inpres Nomor 8 Tahun 2018. Kami juga masih dalam tenggat waktu untuk menyiapkan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai upaya lain untuk membatalkan SK 517/2018 tersebut,” jelas Zenzi.

 

Transaksi perizinan memang bukan barang baru dalam kejahatan korupsi tanah air. Sektor perizinan masih menjadi ‘lahan’ empuk korupsi pejabat pusat dan daerah. Lembaga anti rasuah KPK menyatakan sepanjang 2014-2017 transaksi perizinan berada pada peringkat kedua kasus terbanyak setelah perkara pengadaan barang jasa.

 

Berikut Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara:

Sumber: Website KPK

 

Salah satu lembaga nirlaba yang fokus terhadap sumber daya alam, Auriga juga menyatakan transaksi perizinan lahan jelang pemilu lumrah terjadi karena diperlukannya sumber pendanaan para peserta pemilu tingkat daerah dan pusat. Peneliti Auriga, Muhammad Iqbal Damanik menjelaskan praktik transaksi perizinan ini umumnya terjadi di wilayah penghasil tambang dan perkebunan.

 

Iqbal menjelaskan pihak korporasi tersebut memiliki kepentingan dengan pemerintah daerah untuk keberlangsungan usahanya. “Dari hasil riset kami kelihatan bahwa izin-izin berbasis lahan banyak terbit satu tahun sebelum atau sesudah pilkada. Uangnya disalurkan melalui tim sukses. Hal ini terjadi karena korporasi harus membangun dan membina hubungan panjang dengan penguasa di daerah,” jelas Iqbal, Kamis (10/1).

 

Meski demikian, dia menjelaskan pihak korporasi tersebut tidak serta merta termasuk dari tim sukses para peserta pemilu. “Jarang sekali terjadi korporasi langsung terlibat sebagai timses. Kalau dugaan sumber dana bisa dikatakan iya,” pungkas Iqbal.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua