Kamis, 10 Januari 2019

LPSK Punya Nakhoda Baru, Ini Dia Sosoknya

Hal ini menjadi modal bagi Hasto dan pimpinan LPSK lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan bagi saksi dan korban tindak pidana.
RED
Suasana pemilihan Ketua LPSK di kantor LPSK, Rabu (9/1). Foto: Humas LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki nakhoda baru. Hasto Atmojo Suroyo terpilih sebagai Ketua LPSK untuk periode 2019-2024, Rabu (9/1). Hasto terpilih secara mufakat dalam Rapat Pemilihan Ketua LPSK yang dihadiri enam anggota LPSK lain. Keenamnya adalah, Achmadi, Antonius PS Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania DF Iskandar, Maneger Nasution dan Susilaningtias.

 

Rapat Pemilihan Ketua LPSK dipimpin oleh Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta serta disaksikan Kepala Biro Penelaahaan Permohonan Drama Panca Putra, Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK) Sriyana dan Kepala Biro Administrasi Handari Restu Dewi. Selain pemilihan ketua LPSK, ada sejumlah agenda yang juga dibahas pada rapat perdana yang dihadiri pimpinan LPSK periode 2019-2024 pascapengucapan sumpah atau janji jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo, Senin (9/1) lalu.

 

Sekjen LPSK Noor Sidharta mengatakan, pemilihan ini dilakukan oleh tujuh pimpinan LPSK yang difasilitasi panitia pemilihan. Rapat pemilihan dimulai dari Rabu siang. Sedangkan pemilihan ketua LPSK dilaksanakan mulai pukul 19.00 wib. Karena terjadi permufakatan di antara para pimpinan LPSK periode 2019-2024, terpilihlah Hasto Atmojo Suroyo secara aklamasi.

 

Awalnya, pada saat pemilihan bakal calon ketua LPSK muncul dua nama, yakni Hasto dan Edwin Partogi. Namun dalam perjalanannya, Edwin mundur dari pencalonan ketua karena dirinya mendukung Hasto untuk menjadi ketua. Atas hal itu, bakal calon ketua LPSK hanya ada satu nama dan seluruh pimpinan LPSK yang lain sepakat Hasto menjabat sebagai Ketua LPSK selama lima tahun ke depan.

 

“Tidak ada pemilihan karena masing-masing pimpinan sepakat Pak Hasto Atmojo Suroyo menjadi Ketua LPSK. Sedangkan enam pimpinan lainnya otomatis menjadi wakil ketua,” ujar Noor dalam siaran persnya yang diterima Hukumonline, Rabu (9/1) malam.

 

Baca:

 

Terkait ini, Hasto menyatakan siap mengemban amanah memimpin LPSK untuk masa bakti lima tahun ke depan. Kepercayaan yang diberikan para pimpinan lainnya akan menjadi modal bagi dirinya bersama para pimpinan lain untuk membawa LPSK lebih maju. Khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan bagi saksi dan korban tindak pidana.

 

Untuk diketahui, pemilhan Ketua LPSK merupakan mandat dari Pasal 16A dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara tata cara pemilihan ketua LPSK diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua LPSK.

 

Dikutip dari laman resmi lpsk, Hasto menjadi anggota LPSK sejak tahun 2013. Pada periode tersebut, Hasto menjadi Wakil Ketua LPSK Penanggungjawab Divisi Pemenuhan Hak-hak Saksi dan Korban (PHSK) mulai tahun 2013 hingga pertengahan 2016. Kemudian ia menjabat sebagai Penanggungjawab Divisi Penerimaan Permohonan (DPP) sebelum akhirnya terpilih sebagai Ketua LPSK.

 

Sebelum terpilih sebagai Anggota LPSK, Hasto menjabat sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta. Pria kelahiran Bandung 9 Maret 1959 ini mengenyam pendidikan Sosiolog FISIP Universitas Gadjah Mada pada tahun 1983. Selanjutnya, ia juga mengenyam pendidikan di jurusan Kriminologi di Universitas Indonesia.

 

Selain itu, Hasto juga tercatat pernah menjabat sebagai Komisi Delegasi Ombudsman Indonesia di Canberra, Sidney, Australia pada tahun 2000. Hasto juga pernah melakukan penelitian dan program pengembangan di lembaga bantuan hokum Indonesia di Australia, Belanda, Malaysia, Jepang hingga Taiwan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua