Jumat, 11 Januari 2019

Enam Fokus Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan 2019

Meliputi penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan SDM, perlindungan buruh migran, jaminan sosial, pengawasan, dan revisi UU Ketenagakerjaan.
Ady Thea DA
Gedung Kementerian Tenaga Kerja. Foto: ilustrasi (Sgp)

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah. Untuk menghadapi tantangan di bidang ketenagakerjaan ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan enam fokus program atau kebijakan pada tahun 2019.

 

“Pertama, penciptaan lapangan kerja baru yang targetnya periode 2015-2019 mencapai 10 juta. Secara umum pemerintah telah berhasil melampaui target tersebut,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (8/1/2019). Baca Juga: Catahu YLBHI 2018: Penyebab Pengaduan Terbanyak Kasus Perburuhan

 

Kemenaker mencatat sejak 2015 sampai Desember 2018 tercipta lapangan kerja baru untuk 10.340.690 tenaga kerja. Kendati telah mencapai target, Hanif mengatakan tahun ini pemerintah tetap mengejar penciptaan lapangan kerja baru sebesar 2 juta. “Penciptaan 2 juta lapangan kerja baru pada tahun 2019 harus tetap dilaksanakan,” kata dia.

 

Hanif menjelaskan penciptaan lapangan kerja baru 2019 dilakukan melalui program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan lewat informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri. Sementara untuk perluasan kesempatan kerja digulirkan melalui padat karya, wirausaha baru, tenaga kerja mandiri dan inkubasi bisnis.

 

Kedua, pemerintah akan fokus membangun SDM. Anggaran yang diterima Kemenaker tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya dari sebesar Rp3,991 triliun menjadi Rp5,785 triliun. Hanif menerangkan sebagian besar anggaran itu akan digunakan untuk membangun SDM.

 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, Hanif mentargetkan pelaksanaan program pelatihan kerja untuk 277.424 orang. Target itu termasuk pelatihan untuk 10 ribu calon buruh migran Indonesia dan 32 ribu tenaga kerja yang dilatih Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. “Untuk program sertifikasi 526.189 orang, pemagangan 210.683 orang, dan program koordinasi lintas sektor pelatihan vokasi nasional,“ ujarnya.

 

Ketiga, perlindungan buruh migran Indonesia. Hanif melanjutkan pemerintah bakal melanjutkan program fasilitasi buruh migran sekaligus bentuk perlindungannya. Hanif menegaskan pemerintah harus hadir secara nyata untuk melakukan perlindungan dan mencari peluang pasar kerja untuk buruh migran Indonesia.

 

Mengenai peraturan pelaksana UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Hanif mengatakan proses penyusunannya harus dipercepat. Ada berbagai jenis peraturan turunan UU PPMI yang akan diterbitkan seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen).

 

Keempat, jaminan sosial untuk tenaga kerja. Hanif mentargetkan kepesertaan program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 mencapai 34 juta orang. Kelima, pengawasan ketenagakerjaan. Hanif mengatakan fokus pengawasan tahun 2019 akan menyasar perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya dan sektor konstruksi.

 

Keenam, mengenai revisi UU Ketenagakerjaan. “Kajian terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar ditekankan pada isu keseimbangan beban antara perusahaan dan pekerja,“ harapnya.

 

Melansir data World Bank Doing Business Report, Hanif menjelaskan kemudahan berbisnis di Indonesia meningkat dari peringkat 114 tahun 2015 menjadi 73 di tahun 2019. Begitu juga indeks daya saing Indonesia menempati peringkat 45 dari 140 negara. Meski demikian, daya saing Indonesia masih kalah dengan Singapura (peringkat 2), Malaysia (25), dan Thailand (38).

 

Hanif berharap sektor ketenagakerjaan bisa berkontribusi dalam meningkatkan kemudahan berbisnis dan daya saing agar investasi makin berkembang. Dampaknya akan positif karena meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyatakat.

 

Pelaksanaan UU PPMI

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto menilai sampai saat ini pemerintah baru menerbitkan 1 peraturan pelaksana yang dimandatkan UU PPMI yaitu Permenaker No.18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Hariyanto mencatat setidaknya ada 4 peraturan pelaksana UU PPMI yang penting untuk segera diterbitkan pemerintah.

 

Pertama, Keputusan Presiden tentang Badan. Hariyanto menjelaskan UU PPMI mengatur Badan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan buruh migran Indonesia secara terpadu. Regulasi ini penting untuk mengatur kewenangan antara Badan dan Kementerian dalam pelayanan bagi buruh migran di layanan terpadu satu atap (LTSA).

 

“Kalau peraturan ini tidak segera diterbitkan akan menghambat peraturan teknis lainnya,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat (11/1/2019). Baca Juga: Urgensi PP tentang Prosedur Penanganan Kasus Pekerja Migran

 

Kedua, Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Penempatan. Menurut Hariyanto peraturan ini akan mengatur pihak yang berwenang melindungi buruh migran di dalam dan luar negeri. Misalnya, bagaimana peran Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan BNP2TKI. “Selain itu bagaimana peran swasta, apakah hanya bertindak sebagai travel agent?”

 

Ketiga, Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan. Hariyanto menjelaskan peraturan ini mengatur pihak yang mengawasi proses perlindungan dan penempatan buruh migran. Selama ini sistem pengawasan ketenagakerjaan belum maksimal karena alasan SDM. SBMI telah menyampaikan draft RPP tentang Pengawasan kepada pemerintah, salah satu ketentuan yang termaktub yakni memaksimalkan peran masyarakat dalam sistem pengawasan sektor ini.

 

Keempat, Peraturan Pemerintah tentang LTSA. Menurut Hariyanto peraturan pelaksana ini penting karena LTSA merupakan tulang punggung proses penempatan buruh migran. Pembatasan peran swasta dan pemerintah layaknya diatur dalam peraturan ini.

 

Kelima, Peraturan Pemerintah tentang Anak Buah Kapal (ABK). Regulasi ini akan berdampak positif untuk perlindungan ABK kapal perikanan. PP tentang ABK ini perlu mengatur pembagian peran antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Ketenagakerjaan.

 

Baginya, belum lengkapnya peraturan pelaksana UU PPMI membuat proses perlindungan dan penempatan buruh migran masih menggunakan perspektif UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Padahal sebagaimana diketahui UU PPMI telah menggantikan UU PPTKILN. “Persoalan ini berdampak buruk terhadap perlindungan buruh migran karena UU PPMI belum dapat berjalan sesuai harapan.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua