Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah. Untuk menghadapi tantangan di bidang ketenagakerjaan ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan enam fokus program atau kebijakan pada tahun 2019.
“Pertama, penciptaan lapangan kerja baru yang targetnya periode 2015-2019 mencapai 10 juta. Secara umum pemerintah telah berhasil melampaui target tersebut,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (8/1/2019). Baca Juga: Catahu YLBHI 2018: Penyebab Pengaduan Terbanyak Kasus Perburuhan
Kemenaker mencatat sejak 2015 sampai Desember 2018 tercipta lapangan kerja baru untuk 10.340.690 tenaga kerja. Kendati telah mencapai target, Hanif mengatakan tahun ini pemerintah tetap mengejar penciptaan lapangan kerja baru sebesar 2 juta. “Penciptaan 2 juta lapangan kerja baru pada tahun 2019 harus tetap dilaksanakan,” kata dia.
Hanif menjelaskan penciptaan lapangan kerja baru 2019 dilakukan melalui program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan lewat informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri. Sementara untuk perluasan kesempatan kerja digulirkan melalui padat karya, wirausaha baru, tenaga kerja mandiri dan inkubasi bisnis.
Kedua, pemerintah akan fokus membangun SDM. Anggaran yang diterima Kemenaker tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya dari sebesar Rp3,991 triliun menjadi Rp5,785 triliun. Hanif menerangkan sebagian besar anggaran itu akan digunakan untuk membangun SDM.
Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, Hanif mentargetkan pelaksanaan program pelatihan kerja untuk 277.424 orang. Target itu termasuk pelatihan untuk 10 ribu calon buruh migran Indonesia dan 32 ribu tenaga kerja yang dilatih Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. “Untuk program sertifikasi 526.189 orang, pemagangan 210.683 orang, dan program koordinasi lintas sektor pelatihan vokasi nasional,“ ujarnya.
Ketiga, perlindungan buruh migran Indonesia. Hanif melanjutkan pemerintah bakal melanjutkan program fasilitasi buruh migran sekaligus bentuk perlindungannya. Hanif menegaskan pemerintah harus hadir secara nyata untuk melakukan perlindungan dan mencari peluang pasar kerja untuk buruh migran Indonesia.