Jumat, 11 Januari 2019

AJB Bumiputera Nilai Penetapan Sita Aset Keliru

Lantaran tidak merujuk putusan pengadilan.
Hamalatul Qur'ani
Kuasa hukum AJBB 1912, Army Mulyanto (tengah) dalam jumpa pers. Foto: HMQ

Perseteruan antara AJB Bumiputera (AJBB) 1912 dengan mantan dirutnya, Soeseno, masih berlanjut. AJBB 1912 menilai Surat Penetapan Sita yang telah dikeluarkan PN Jaksel atas aset milik AJBB ‘keliru’ lantaran tak merujuk pada Putusan No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Kuasa hukum AJBB 1912, Army Mulyanto, mengatakan bahwa dalam Putusan a quo tampak petitum penggugat agar dilakukan sita jaminan terhadap aset yang dimiliki AJBB 1912 telah ‘ditolak’ oleh majelis hakim.

 

Proses penyitaan ini keliru karena tidak ada hakim memerintahkan untuk penyitaan langsung. Tidak ada, maka akibat perbuatan yang dilaukan Soeseno itu merupakan perbuatan melawan hukum,” kata Army dalam konferensi pers, Jumat (11/1).

 

Army menjelaskan soal kehendak Soeseno agar kedua aset AJBB 1912 sah dijadikan jaminan atas pelunasan utang masuk ke dalam petitum ke-5 penggugat. Dalam pertimbangannya, kata Army, majelis hakim menyebut bahwa karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan sebelumnya, maka petitum kelima tersebut tak beralasan hukum dan harus ‘ditolak’.

 

Army juga mengatakan bahwa petitum ke-6 tergugat yang berkenaan dengan kehendak agar putusan a quo dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vorrad) dari pihak tergugat, juga ditolak majelis hakim. Alasannya, perkara a quo tak berkaitan dengan hak penguasaan sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yuridis seperti disebutkan dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI).

 

“Kami sudah terima surat penetapan sitanya, Nah herannya dalam Surat Penetapan Sita itu tak merujuk pada Putusan Pengadilan itu, termasuk Putusan Kasasi kan intinya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut,” kata Army.

 

(Baca Juga: AJB Bumiputera Diminta Patuhi Putusan PN Jaksel dan MA)

 

Kuasa hukum AJBB 1912 lainnya, Oswald Silalahi, mempertanyakan mengapa bisa keluar penetapan sita jaminan dan penetapan sita itu tidak merujuk pada Putusan Pengadilan? Lantaran merasa dirugikan akibat penetapan sita itu, Oswald menyebut bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan upaya hukum perlawanan terhadap penetapan sita yang sudah dilakukannya sejak 2 Januari lalu.

 

“Kemungkinan besar ini akan berjalan kurang lebih 4-6 bulan ke depan. Untuk jadwal sendiri kami belum dapat, mungkin minggu depan baru bisa kami dapat jadwal pelaksanaan sidangannya kapan,” katanya.

 

Semestinya, kata Oswald, terkait permohonan penetapan sita harus terang apa yang menjadi dasarnya. Jangan sampai hanya karena ada pihak yang menang melawan AJBB 1912, kemudian langsung diletakkan sita jaminan hanya dengan alasan adanya ‘permohonan’ bukan ‘putusan pengadilan’.

 

“Padahal, jelas aset tersebut sangat penting bagi AJBB 1912 untuk mengurus klaim pemegang polis yang saat ini masih tertunda,” kata Oswald.

 

Menanggapi hal itu kuasa hukum Soeseno, Eggi Sudjana mengatakan bahwa upaya hukum perlawanan memang memungkinan bila memang ada sesuatu yang harus dilawan. “Persoalannya, berlawanannya itu yang mana? Bagaimana? Saya belum dengar,” ujarnya ketika dikonfirmasi.

 

Jika perlawanan itu terkait dengan surat penetapan sita eksekusi, kata Eggi, berarti AJBB 1912 bukan melawan Soeseno melainkan melawan putusan pengadilan. Menurut Eggi, pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan tingkat kasasi. Malah, kata Eggi, bila AJBB 1912 melakukan perlawanan maka bisa dianggap berbalik melawan hukum.

 

“Kita kan hanya menjalankan putusan pengadilan, kalau sama kita apa yang dilawan sama dia. Itu kan bisa berbalik dia melawan hukum,” kata Eggi.   

 

Eggi mengakui memang untuk putusan pengadilan tingkat pertama disebutkan soal penolakan atas sita jaminan itu. Akan tetapi, kata Eggi, kuasa hukum AJBB 1912 perlu memeriksa kembali apakah penolakan sita tersebut juga ada di dalam putusan banding maupun kasasi. “Periksa dong di dua tingkat lainnya, suruh lihat dulu dia,” tukas Eggi.

 

Seperti diketahui pada Senin (7/1) lalu, Eggi Sudjana selaku kuasa hukum Soeseno menyambangi kantor AJBB 1912 yang terletak di bilangan Woltermonginsidi, Jakarta Selatan. Tujuannya, untuk mengingatkan pihak AJBB 1912 terhadap penetapan sita jaminan terhadap dua asetnya, termasuk Kantor AJBB 1912 Woltermonginsidi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Penetapan Sita Eksekusi No. 58/Eks.Pdt/2018 yang telah dikeluarkan sejak 14 November 2018 lalu.

 

Dalam kesempatan itu, Eggi juga meminta kepada pihak AJBB 1912 untuk segera mengosongkan kantor yang disebutnya telah berada dalam ‘status quo’. “Seharusnya konsekuensi dari status quo kan pihak AJBB 1912 sudah mengosongkan kantor atau asetnya yang sudah menjadi objek sitaan,” katanya dalam konferensi pers di Kantor AJBB 1912, Senin 7 Januari lalu.

 

‘Penggelapan dalam Jabatan’

Selain soal penyitaan asset AJBB 1912, Soeseno juga ‘mengancam’ akan mempidanakan Sutikno Sjarif (Dirut AJBB 1912) bila tak mematuhi Putusan Kasasi No. 3061 K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Inkracht No. W.10.U3/1864/HK.02/7/2018.

 

Landasan hukumnya merujuk pada Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan karena jelas dalam Putusan Kasasi a quo telah memerintahkan kepada tergugat untuk membayarkan komisi atas realisasi kumpulan Perumnas senilai Rp19 miliar kepada Soeseno.

 

Terkait hal ini, kuasa hukum AJBB 1912 Army Mulyanto mengatakan bahwa saat ini principal (AJBB 1912) masih sedang dalam proses mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Bukannya tak ada itikad baik untuk membayar, kata Army, tapi membayar dengan nilai Rp19 miliar tidaklah mudah. Apalagi saat ini proses pembayaran premi nasabah masih berlangsung.

 

Sedangkan terkait dengan rencana akan mempidanakan Dirut AJBB 1912, Army menyebut hal itu tak mungkin bisa dilakukan. Terlebih, katanya, manajemen AJBB 1912 yang sekarang adalah manajemen baru yang situasinya tak memiliki keinginan kuat untuk menghambat aturan yang berlaku.

 

“Apakah ini hanya kosmetik penyampaian saja atau sangat serius untuk diproses, kami tak tau. Jika betul serius akan diproses ke sana pastinya kita juga akan bersikap,” kata Army.

 

Menanggapi pernyataan Army, Eggi mengatakan bahwa pihaknya ‘sangat serius’ akan menuntut Dirut AJBB 1912 berdasarkan Pasal 374 terkait penggelapan dalam jabatan. Rasionalisasinya, lantaran ini menyangkut kewenangan seorang yang memiliki jabatan namun tak mengindahkan perintah membayar dari pimpinan tertinggi internalnya, yakni Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA), Nurhasanah.

 

“Ibu Nurhasanah jelas memerintahkan harus bayar, tapi kenapa direktur tidak mau bayar? Berarti kan karena jabatannya uang belum dibayar itu berarti digelapkan. Atau bisa juga uang udah keluar dari pejabat-pejabat yang lama dia nutupin bisa juga, makanya perlu diperiksa,” kata Eggi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua