Jumat, 11 Januari 2019

Berkaca dari Kasus Vloan, Masyarakat Diminta Waspada Lakukan Pinjaman Online

Bekerja sama dengan Kominfo, Satgas Waspada Investasi terus melakukan pencegahan dengan cara menghapus aplikasi fintech ilegal dan pemblokiran.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

Pihak kepolisian menetapkan empat orang tersangka yang berprofesi sebagai debt collector dari PT VCard Technology Indonesia (Vloan). Empat tersangka ditangkap berdasar laporan korban atas aduan pornografi, pengancaman, asusila, pengancaman kekerasan dan menakut-nakuti melalui media elektronik. Vloan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha Fintech Per To Per (P2P) Lending atau pinjam meminjam secara online.

 

Peristiwa semacam ini sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh korban aplikasi pinjaman online kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Ironisnya, sebagian besar peminjam hanya memiliki pinjaman pokok senilai di bawah Rp2.000.000. Tindak pidana yang mereka alami menjadi “harga” yang sangat mahal yang harus mereka “bayar”.

 

LBH Jakarta juga mengungkapkan bahwa telah menerima 1.330 pengaduan korban pinjaman online dari 25 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan pengaduan yang diterima, LBH Jakarta mendapati setidaknya 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online.

 

Pengacara Publik LBH, Jeanny Silvia Sari Sirait mengatakan bahwa sebagian besar masalah tersebut muncul karena minimnya perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi pinjaman online. Hal ini terbukti dengan mudahnya penyelenggara aplikasi pinjaman online mendapatkan foto KTP dan foto diri peminjam.

 

Alih-alih verifikasi data peminjam, foto KTP dan foto diri peminjam kemudian disimpan, disebarkan bahkan disalahgunakan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online. Selain itu, LBH Jakarta juga mencatat bahwa penyelanggara aplikasi pinjaman online mengakses hampir seluruh data pada gawai peminjam. Hal ini menjadi akar masalah penyebaran data pribadi dan data pada gawai peminjam, tentu saja hal ini merupakan pelanggaran hak atas privasi.

 

Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta, 48% pengadu menggunakan 1-5 aplikasi pinjaman online, namun ada juga pengadu yang menggunakan hingga 36-40 aplikasi pinjaman online. Banyaknya aplikasi pinjaman online yang digunakan oleh pengadu disebabkan karena pengadu harus mengajukan pinjaman pada aplikasi lain untuk menutupi bunga, denda atau bahkan provisi pada pinjaman sebelumnya.

 

“Hal ini kemudian menyebabkan pengguna aplikasi pinjaman online terjerat “lingkaran setan” penggunaan aplikasi pinjaman online,” kata Jeany seperti dikutip dari website LBH Jakarta.

 

Hal yang lebih buruk, 25 dari 89 penyelenggara aplikasi pinjaman oline yang dilaporkan kepada LBH Jakarta merupakan penyelenggara aplikasi yang terdaftar di OJK. Hal ini menunjukan bahwa terdaftarnya penyelenggara aplikasi pinjaman online di OJK, tidak menjamin minimnya pelanggaran.

 

Menanggapi peristiwa ini, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menyatakan pihaknya mendukung langkah kepolisian untuk melakukan penindakan hukum terhadap fintech ilegal yang melakukan pelecehan, terror, intimtidasi dan sebagainya, sebagai bagian dari kerjasama dengan pihak kepolisian.

 

Pihaknya bersama kepolisian akan terus melakukan penyidikan terhadap fintech-fintech ilegal di Indonesia. Hingga saat ini, kata Tongam, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 404 fintech lending ilegal, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kemudian Satgas juga mengumumkan 404 fintech ilegal tersebut pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

“Satgas juga sudah mengumumkan kepada masyarakat fintech ilegal ini sehingga masyarakat bisa mengetahui daa memahami agar tidak melakukan pinjaman kepada fintech ilegal ini,” kata Tongam kepada hukumonline, Jumat (11/1).

 

(Baca Juga: Ragam Masalah Hukum Fintech yang Jadi Sorotan di 2018)

 

Di sisi lain, Tongam meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan fintech lending. Tongam meminta masyarakat untuk menghindari fintech yang tidak terdaftar di OJK. Masyarakat harus cek dan ricek sebelum melakukan pinjaman online.

 

Selain itu, Satgas Waspada Investasi juga mengharapkan pelaku-pelaku fintech ilegal tidak melakukan usaha ilegalnya, dengan cara melakukan pengurusan perizinan sehingga bisa beroperasi secara legal di Indonesia. Pihaknya juga terus melakukan upaya pencegahan dengan memonitor dan menghapus aplikasi fintech ilegal melalui Kominfo.

 

“Jadi tugas ada dua pencegahan dan penindakan. Pada awalnya kita memang ada pertemuan dengan pelaku fintech ilegal, tapi karena banyaknya para pelaku yang tidak berada di Indonesia dan hanya perwakilan, jadi kita juga tidak datang semua karena mereka juga menyamarkan alamat perusahaan, pengurusnya. Kenapa begitu? Karena memang tujuannya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua