Senin, 14 January 2019

Mewujudkan Pemilu Sesuai Asas Penyelenggaraan Melalui Pemilih Pemula Oleh: Mustafa Fakhri*)

​​​​​​​Dalam UU Pemilu tidak disebutkan secara spesifik keterlibatan masyarakat untuk pendidikan politik bagi pemilih pemula, padahal jumlah pemilih pemula cukup signifikan.
RED
Mustafa Fakhri. Foto: Istimewa
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Pemilihan umum merupakan salah satu fitur utama dalam negara demokrasi yang merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI yang menyebutkan bahwa kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.

 

Maksud dari frasa “dilaksanakan menurut UUD 1945” salah satunya adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum secara periodik. Hal ini tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali.

 

Jimly Asshiddiqie menyebutkan, bahwa salah satu alasan penting untuk melaksanakan pemilihan umum adalah karena aspirasi masyarakat terus berkembang dan jumlah orang dewasa terus berubah tiap waktu. Banyak di antara mereka yang merupakan pemilih pemula yang sangat mungkin memiliki aspirasi dan pandangan berbeda dengan generasi yang lebih tua.

 

Kedua, senada dengan yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, pemilih pemula pada dasarnya memiliki perbedaan cara berpikir dengan warga negara senior yang sudah pernah mengikuti pemilihan umum. Para pemilih pemula merupakan warga negara yang pertama kali menggunakan haknya dalam kontestasi pemilihan umum, sehingga perlu diarahkan dengan baik dengan diberikan pendidikan politik yang cukup untuk memahami pentingnya demokrasi dalam kehidupan bernegara.

 

Ketiga, para pemilih pemula merupakan generasi yang akan menggantikan generasi tua untuk berkontribusi baik di ranah publik maupun privat. Oleh karena itu, mereka harus dibekali dengan pendidikan politik dan demokrasi yang baik sebagai bekal untuk menempati posisi strategis di masa depan.

 

Mengenai definisi dari pendidikan politik itu sendiri, terdapat berbagai pendapat yang membahas hal tersebut. Menurut Gabriel Almond (1986),  pendidikan politik didefinisikan sebagai bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.

 

Sedangkan, Elizabeth Frazer (1999) dalam artikelnya yang berjudul “Introduction: the idea of political eduaction” yang termuat dalam Jurnal Oxford Review of Education yang dipublikasikan pada tahun 1999, pendidikan politik dapat diartikan juga sebagai pendidikan mengenai praktik dan teori dalam politik, yang di dalamnya termasuk juga data dan hasil analisa yang berada di bawah disiplin ilmu politik atau studi politik.

 

Untuk memahami politik, seseorang harus mengerti hubungan antara politik dan bidang lain baik dalam hal praktik dan teori sebagai contoh ekonomi, kebudayaan, sosiologi, dll. Tetapi pada hakikatnya adalah terbangunnya proses pendewasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung makna mentalitas dan etika dalam berpolitik.

 

Dalam artikel yang berjudul “Citizenship Education and Youth Participation in Democracy” yang dibuat oleh Murray Print dan dimuat dalam British Journal of Educational Studies pada tahun 2007, dikatakan bahwa partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum secara global cukup mengkhawatirkan.

 

Di Amerika Serikat, sejak pengenalan syarat minimal pemilih adalah 18 tahun pada 1972, persentase pemilih pemula (yang berusia sekitar 18-24 tahun) dari pemilihan umum ke pemilihan umum lain sangatlah kecil. Keadaan serupa terjadi di Inggris dan Prancis. Kanada bahkan mengalami keadaan yang lebih buruk. Padahal peran pemilih pemula sangatlah penting dalam pemilihan umum.

 

Di Australia, sebagian pemilih pemula berpendapat bahwasanya keadaan mengkhawatirkan itu terjadi dikarenakan rendahnya pengetahuan pemilih pemula dalam memahami partai politik dan masalah-masalah kunci yang akan menjadi dasar untuk menentukan pilihan di pemilihan umum. Hal ini mengakibatkan peningkatan kesadaran untuk mengadakan pendidikan-pendidikan informal mengenai pemilihan umum dalam rangka mempersiapkan pemilih pemula dalam setiap pemilihan umum yang salah satu caranya melalui pendidikan politik itu sendiri.

 

Di Indonesia, terkait pendidikan politik bagi pemilih pemula, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan dalam Pemilu, salah satunya dengan melakukan pendidikan politik bagi pemilih.

 

Namun, di dalam UU Pemilu tidak disebutkan secara spesifik keterlibatan masyarakat untuk pendidikan politik bagi pemilih pemula. Padahal, jumlah pemilih pemula yang kemungkinan terdaftar pada Pemilu 2019 mencapai angka yang cukup signifikan. Pada Pemilu 2014, setidaknya 15-20% pemilih, atau lebih dari 40 juta orang, merupakan pemilih pemula. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih pemula berpengaruh signifikan terhadap pergantian kepemimpinan nasional, begitu pula dengan Pemilu 2019.

 

Hal ini yang mendorong Penulis, sebagai bagian dari elemen masyarakat, untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penulis memilih tempat tersebut dikarenakan berdasarkan data BPS pada tahun 2017, beberapa daerah di Pulau Lombok seperti Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi pemilih pemula (usia 15-24 tahun) mencapai lebih dari 150 ribu jiwa, Kota Mataram memiliki potensi pemilih pemula mencapai lebih dari 100 ribu jiwa, dan Kabupaten Lombok Utara mencapai lebih dari 30 ribu jiwa.

 

Selain itu, pendidikan politik untuk pemilih pemula selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa. Padahal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya banyak potensi pemilih pemula yang belum tersentuh Pendidikan politik, seperti yang ada di Pulau Lombok.

 

Dalam kegiatan ini, Penulis menyampaikan mengenai pentingnya peran pemilih dan lebih khusus lagi pemilih pemula dalam Pemilihan Umum untuk menentukan masa depan Indonesia. Hal ini dikarenakan output dari Pemilihan Umum itu sendiri adalah para pemimpin bangsa yang kemudian akan menentukan berbagai kebijakan yang sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan orang banyak. Selain itu, sangat penting bagi pemilih pemula untuk terbebas dari berbagai pengaruh dalam menentukan pilihan di Pemilihan Umum, hal ini demi mewujudkan seluruh asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil sebagai asas dalam pemilihan umum.

 

Kemudian, agar pemilih pemula dapat menentukan pilihannya dengan bijak, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, di antaranya adalah mencari latar belakang peserta pemilu baik peserta partai politik maupun perorangan. Lebih lanjut, di era digital seperti saat ini, penting untuk menyaring informasi agar tidak terjebak dengan berita-berita bohong (hoax) yang dapat menjadi fitnah dan merugikan masyarakat itu sendiri.

 

Selain itu, para pemilih pemula juga harus cerdas dalam melihat fenomena politik uang. Pemilih pemula seharusnya bisa menjadi agen di masyarakat untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat dan teman sebaya nya untuk menjadi yang terdepan dalam menolak politik uang dalam Pemilu.

 

Pemilih pemula dalam Pemilu dapat menjadi faktor penentu untuk menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilih pemula untuk terbebas dari berbagai pengaruh dalam menentukan pilihan di Pemilihan Umum, hal ini demi mewujudkan seluruh asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil sebagai asas dalam pemilihan umum.

 

*)Mustafa Fakhri, S.H., M.H., LL.M. adalah Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) sekaligus dosen di FHUI.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua