Senin, 14 January 2019

11 KPN di Lampung Teken Pakta Integritas dan Kinerja

Agus Sahbani

Sebanyak 11 Ketua Pengadilan Negeri (KPN) di wilayah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang-Lampung pada Senin (14/1/19) menandatangani Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Ikrar Bersama Maklumat Ketua MA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

 

Satu per satu Ketua Pengadilan Negeri menandatangani Pakta Integritas di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung, Zaid Umar Bobsaid. Penandatangan pakta integritas dan perjanjian kinerja dimulai oleh Mien Trisnawaty Ketua PN Tanjungkarang; Ahmad Sumardi Ketua PN Metro;  Syamsul Arief Ketua PN Gunung Sugih; Yunizar Kilat Daya Ketua PN Menggala; A. Irfir Rochman Ketua PN Sukadana; Ade Suherman Ketua PN Kalianda; Arief Hakim Nugraha Ketua PN Kotabumi; Samuar Ketua PN Liwa; Idiil Amin Ketua PN Blambangan Umpu; Ardhi Wijayanto Ketua PN Kota Agung; dan Damenta Alexander Ketua PN Gedong Tataan.

 

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Zaid Umar Bobsaid mengatakan Pengadilan Tinggi selaku garda depannya MA berkewajiban setiap awal tahunnya untuk menagih komitmen jajaran Pengadilan Negeri di seluruh Lampung dalam menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi dan target penyelesaian kinerja yang maksimal.

 

"Saya selaku pimpinan Pengadilan Tinggi Lampung tidak mentolelir bagi siapapun di jajaran Pengadilan Negeri yang tidak bisa menjaga integritasnya. Bagi para hakim dan pejabat di dunia peradilan upaya menjaga integritas menempati nilai paling istimewa selain kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara cerdas dan professional," ujar Zaid Umar dalam keterangan persnya di Kantor PT Tanjungkarang Lampung, Senin (14/1/2019).

 

Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, A. Irfir Rochman sebagai pimpinan Pengadilan Negeri dengan kelas penanganan perkara sebanyak di bawah 500 perkara ke bawah dan meraih posisi ketiga terbaik Tingkat Nasional pada akhir tahun 2018 lalu, menyatakan siap menjalankan pakta integritas dan perjanjian kinerja pengadilan negeri tahun 2019 ini.

 

"Tidak ada alasan dan banyak debat, kami PN Sukadana siap melaksanakan pakta integritas dan perjanjian kinerja pengadilan tahun 2019 ini," ujar Irfir yang merupakan Ketua Komisariat HMI Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman (Altri) Jakarta itu.

 

Sedangkan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang tahun 2018 meraih terbaik ke-4 tingkat nasional dari 260 Pengadilan Negeri seluruh Indonesia dalam Pelayanan  Terpada Satu Pintu (PTSP) melalui Ketuanya Syamsul Arief mengatakan mendukung penuh setiap kebijakan pimpinan peradilan.

 

"Kami di Lampung siap menjalankan visi MA untuk mewujudkan peradilan yang agung," ujar Syamsul yang dikenal sebagai mantan aktivis reformasi semasa kuliah.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua