Senin, 14 Januari 2019

Pencalonan Anggota DPD, KPU Disarankan Menempuh Upaya Ini

Diduga lembaga pengawas melampaui wewenang.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Badan Pengawas Pemilu melalui Putusan No. 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan perbaikan administrasi dengan mencantumkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon tetap perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Putusan ini senada dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 242/G/SPPU/2008/PTUN-JKT, 14 November 2018, yang mengabulkan gugatan OSO terhadap KPU.

 

Putusan Bawaslu itu memantik perdebatan terutama terkait komitmen Bawaslu terhdap konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada April 2019. Selain itu, terdapat amar putusan Bawaslu dipandang tidak sesuai dengan desain wewenang Bawaslu sebagai institusi pengawasan dan pemutus sengketa administrasi dan penyelenggaran Pemilu.

 

Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Iniversitas Jember, Bayu Dwi Anggono menyatakan, KPU dapat saja mengambil pilihan untuk tidak melaksanakan putusan Bawaslu. Ia menilai Bawaslu dalam memutus sengketa administrasi Pemilu terkait pencalonana OSO sebagai anggota DPD diduga melampaui wewenang yang diberikan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

 

“Melampaui wewenang karena jenis putusan pelanggaran administrasi Bawaslu sudah diatur oleh UU Pemilu. Kalau kita lihat amar putusan ke 2, 3, 4, 5, tidak masuk dalam kriteria Pasal 461 UU Pemilu,” ujar Bayu dalam diskusi Eksaminasi terhadap Putusan Bawaslu No. 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018, Senin (14/1), di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera.

 

(Baca juga: Larangan Calon Anggota DPD dari Pengurus Parpol, MK ‘Diserang’ Balik)

 

Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu mengatur bahwa substansi putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi Pemilu secara limitatif berupa, perbaikan adminsitrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu putusan Bawaslu dapat berupa teguran tertulis; tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; atau sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

 

Selain itu, Bawaslu dipandang melakukan tindakan sewenang-wenang melalui putusan tersebut. Jika diperhatikan kembali, amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf L UU Pemilu mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionasi) partai politik. Hal ini merupakan desain konstitusionalitas DPD yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. MK bahkan menegaskan desain tersebut dengan waktu pelaksanaannya pada Pemilu 2019.

 

Dalam petimbangan MK nomor 3.17, halaman 51, Untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang merupakan perngurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud.

 

Dengan kata lain, Pasal 182 huruf L tersebut merupakan syarat pada tahapan pencalonan, bukan syarat keterpilihan sebagaimana yang dimaksudkan dalam amar putusan Bawaslu. Dalam UU Pemilu, syarat keterpilihan anggota DPD bukan duatur dalam Pasal 182 melainkan Pasal 423 dan 426 UU Pemilu.

 

Selain itu, putusan Bawaslu menunjukkan inkonsistensi dalam penanganan perkara administrasi Pemilu. Sebelumnya Bawaslu melalui sidang sengketa dengan putusan nomor 005/ADM/BWSL/PEMILU/IX/2018 pada 11 Oktober 2018 menyatakan menerima putusan KPU atas sikap mereka yang tidak memasukkan OSO ke daftar calon tetap karena putusan MK tidak belaku retroaktif sehingga daftar calon sementara tetap masih dapat diubah. Namun melalui putusannya yang terakhir, argumen Bawaslu berubah. Fakta putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2008/PTUN-JKT, 14 November 2018 menjadi dalil dari perubahan argumen Bawaslu. Namun sayangnya, hal ini seakan-akan membuat Bawaslu mengamini argumen bahwa putusan MK berlaku retroaktif.

 

“Melalui putusan ini Bawaslu berperan seolah-olah sebagai MK. Di UU Pemilu tidak ada wewenang Bawaslu menguj UU atau membuat norma baru,” ujar Bayu.

 

Selain itu, putusan Bawaslu yang memerintahkan KPU memasukkan nama Oesman Sapta dalam daftar calon tetap anggota DPD dengan syarat yang bersangkutan mesti mengundurkan diri dari pengurus partai politik paling lambat satu hari sebelum penetapan dipandang menyimpan potensi persoalan baru di kemudian hari. Meskipun terkesan sederhana, ada hambatan teknis dan substansi Pemilu jika dipraktikkan nanti paska hasil pemungutan suara diketahui.

 

Sejumlah catatan ini menjadi alasan kuat bagi KPU untuk tidak melaksanakan putusan Bawaslu. Bahkan menurut Bayu sejumlah catatan terhadap putusan Bawaslu menunjukkan adanya cacat substansi yang berakibat cacat hukum pada putusan Bawaslu.

 

(Baca juga: Soal Putusan Oesman Sapta, Bawaslu Harus Kedepankan Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu)

 

Senada, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebutkan jika KPU melaksanakan putusan Bawalu, hal ini akan mencederai asas keadilan Pemilu mengingat sebelumnya telah banyak pengurus partai poltik yang mengundurkan diri sejak keluarnya putusan MK. Sebagai komisi pemilihan yang bersifat mandiri, dengan KPU tidak melaksanakan putusan Bawaslu harus dilihat sebagai bentuk kemandirian KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. KPU diperhadapkan pada situasi pertentangan hukum sehingga mengambil keputusan yang paling dekat dengan konstitusi. “Karena putusan Bawaslu tidak menginduk pada putusan lembaga manapun. Maka KPU harus mengambil sikap yang merefleksikan konstitusi,” ujar Titi.

 

Jalan keluarnya, Titi menganjurkan kepada KPU untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan meminta OSO untuk menandatangani pernyataan bersedia mundur dari jabatan pengurus partai politk. “Dengan begitu KPU di satu sisi menjalankan putusan Bawaslu dan di sisi lain juga tidak meninggalkan putusan MK.”  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua