Senin, 14 Januari 2019

Perlu Perluas Cakupan Forum Komunikasi Penyusunan Prolegnas

Agar fungsi forum ini bisa mengindetifikasi dan menentukan RUU dalam Prolegnas yang benar-benar realistis dapat diselesaikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR. Foto: RES

Penyelesaian pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) perlu strategi yang tepat agar memenuhi target bagi pembentuk UU. Tak hanya DPR yang memiliki strategi, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggagas pembentukan Forum Komunikasi Penyusunan Prolegnas.

 

Kepala BPHN Prof Benny Riyanto mengatakan gagasan pembentukan Forum Komunikasi Penyusunan Prolegnas menjadi tempat berkumpulnya para akademisi hukum dari puluhan fakultas hukum di berbagai universitas. Khususnya bagi akademisi yang memiliki perhatian serius terhadap pembangunan dan pembinaan hukum nasional. Apalagi, banyak terdapat RUU yang terdaftar dalam Prolegnas prioritas tahunan. Seperti 55 RUU Prolegnas Prioritas 2019.

 

Benny berharap pembentukan Forum Komunikasi Penyusunan Prolegnas dapat segera terealisasi pada tahun 2019. “Kalau tak ada hambatan berarti, wadah bagi para akademisi hukum itu bakal diimplementasikan pembentukannya dalam waktu dekat,” kata Benny dalam keterangannya sebagaimana dikutip laman BPHN, Senin (14/1/2019).

 

Sayangnya, Prof Benny belum dapat memastikan kapan dibentuknya Forum sebagai wadah khusus akademisi hukum yang membahas Prolegnas ini. “Pelibatan akademisi sebagai bagian elemen masyarakat ini upaya memenuhi mandat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

 

Pasal 96 ayat (1) UU 12/2011 menyebutkan, “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Sedangkan ayat (3) menyebutkan, “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan”.

 

“Akademisi di bidang hukum memiliki kepentingan dalam rangka penyusunan dan pembuatan RUU dalam Prolegnas. Tetapi, pelibatan akademisi dalam penyusunan Prolegnas belum dilembagakan secara formal sebagai suatu forum koordinasi,” lanjutnya.

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang itu menegaskan pembentukan forum ini sebagai ajang koorsinasi dan diskusi agar kualitas penyusunan RUU menjadi lebih baik. Terlebih, BPHN telah menjalin nota kesepahaman dengan sejumlah fakultas hukum di berbagai universitas. “Membentuk forum tersebut menjadi langkah kongkret dari nota kesepahaman antara BPHN dengan sejumlah fakultas hukum dari beberapa kampus.”

 

Terpisah, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Andi Supratman Agtas menilai pembentukan forum sebagai langkah positif dalam penyusunan RUU Prolegnas menjadi lebih baik sesuai kebutuhan masyarakat. “Baik saja ide itu bagi pemerintah,” ujarnya.

 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M Nur Sholikin menilai positif langkah BPHN sebagai upaya perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan legislasi pemerintah. Namun, upaya perluasan partisipasi melalui forum komunikasi penyusunan Prolegnas ini seharusnya cakupannya lebih luas dan menjangkau berbagai komponen/elemen masyarakat karena perencanaan legislasi bersifat lintas isu dan sektoral.  

 

“Ketika model partisipasinya bersifat tertutup dan melibatkan satu elemen publik atau akademisi saja, peran keterlibatan ini bersifat elitis,” kata M. Nur Sholikin.

 

Sholikin menilai relevansi forum komunikasi penyusunan prolegnas dengan persoalan perencanaan legislasi selama ini perlu diperjelas. Problem perencanaan legislasi, menurut Sholikin, permasalahan yang terdapat di lingkungan pemerintahan dan parlemen. Seperti persoalan ego sektoral, hingga muatan kepentingan politik.

 

“Bagaimana forum ini bisa berkontribusi menyelesaikan persoalan tersebut? Menurut saya, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham, perlu juga memprioritaskan kualitas perencananaan legislasi (pemerintah),” sarannya.

 

Misalnya mengidentifikasi dan menentukan RUU dalam Prolegnas yang benar-benar realistis dapat diselesaikan sesuai kebutuhan masyarakat. “BPHN sebagai koordinator penyusunan prolegnas di pemerintah (eksekutif) harus lebih selektif lagi menyaring usulan RUU yang disampaikan oleh berbagai kementerian,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua