Undang-Undang (UU) memiliki kedudukan mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun, tak jarang UU yang berlaku ketika diterapkan di masyarakat merugikan hak konstitusional warga negara melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun 2003.
Sejak MK berdiri, tahun 2003 hingga 2018 sebanyak 1.236 perkara yang diregistrasi. Dari jumlah itu, sebanyak 1.189 perkara yang sudah diputus. Dari 1.189 UU yang sudah diputus itu, rinciannya 257 perkara dikabulkan; 426 perkara ditolak; 371 perkara tidak dapat diterima; 21 perkara gugur; 115 perkara ditarik kembali; dan 9 perkara MK tidak berwenang.
Khusus tahun 2018, terdapat sisa perkara tahun 2017 sebanyak 49 perkara, 102 perkara diregistrasi, sehingga total 151 perkara yang diuji selama tahun 2018. Dari 151 perkara yang diuji 104 perkara sudah diputus. Rinciannya, 13 perkara dikabulkan; 38 perkara ditolak; 43 perkara tidak diterima; 1 perkara gugur; 7 perkara ditarik kembali; 2 perkara tidak berwenang mengadili. Sementara, sisa perkara tahun 2018 yang berlanjut di tahun 2019 sebanyak 47 perkara.
Ada hal menarik, terdapat UU yang seringkali menjadi “langganan” diuji ke MK. Diantaranya, Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Pemerintah Daerah, Pemilihan Umum, UU MD3, UU Ketenagakerjaan, UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Advokat.
Dari 10 UU yang sering diuji ini terdapat 5 UU yang terbanyak dikabulkan dan dikabulkan sebagian oleh MK. Pertama, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebanyak 12 pengujian yang dikabulkan dan dikabulkan sebagian. Kedua, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebanyak 12 pengujian yang dikabulkan dan dikabulkan sebagian. Ketiga, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD sebanyak 12 pengujian yang dikabulkan dan dikabulkan sebagian.
Keempat, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebanyak 8 pengujian dikabulkan dan dikabulkan sebagian. Kelima, UU No. 8 Tahun 2015 atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD sebanyak 7 pengujian yang dikabulkan dan dikabulkan sebagian.
Beberapa UU ini sudah banyak yang direvisi oleh pembentuk UU dan menjadi UU baru. Misalnya, UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 2015 serta UU No. 4 Tahun 2008 telah diganti dengan UU MD3 dan UU Pemilu. Terdapat pula UU yang hingga saat ini belum juga direvisi oleh pembentuk UU. Padahal, aturannya sudah banyak yang diubah oleh MK. Seperti, KUHAP, UU Ketenagkerjaan dan UU Advokat. (Baca Juga: Sejak MK Berdiri, Ini UU yang Terbanyak Diuji dan Dikabulkan)