Selasa, 15 January 2019

​​​​​​​Dari Soal Driver Taksi Online Berbeda dengan Aplikasi, Sampai Meminta Jasa Seks via WhatsApp

Klinik Hukumonline terus berkomitmen untuk memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum.
Tim Klinik Hukumonline
Ilustrasi

Sebagai rubrik penyedia edukasi hukum yang terpercaya dan menjadi rujukan bagi masyarakat di Indonesia, Klinik Hukumonline terus berkomitmen untuk memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir:

 

  1. Jika Menemukan Driver Berbeda dengan di Aplikasi

Jika pengemudi ‘taksi online’ saat menjemput penumpang ternyata berbeda dengan identitas yang tercantum dalam aplikasi, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 31 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

 

Hal tersebut dapat termasuk pelanggaran sedang yang sanksinya diberikan oleh Menteri Perhubungan atau Gubernur kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus. Apa sanksinya? Simak penjelasannya dalam artikel Jika Menemukan Driver atau Kendaraan Berbeda dengan di Aplikasi.

 

  1. Sita Pidana terhadap Benda yang Dijadikan Jaminan Pelunasan Utang

Dalam hal benda yang disita pidana tersebut kemudian diputus dirampas untuk negara, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1731K/Pdt/2011,dapat disimpulkan bahwa sita pidana terhadap benda yang di dalamnya terdapat hak tanggungan, tidak serta merta menghilangkan kedudukan pemegang hak tanggungan sebagai pihak yang memiliki hak terhadap hak tanggungan tersebut.

 

Jaminan tersebut tetap ada dan tidak hilang dan tanggung jawab untuk melunasi hak tanggungan tersebut masih berada pada debitur, jika debitur tidak mampu untuk melunasi utangnya, maka penerima hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan dan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Selengkapnya Anda dapat simak ulasannya di sini.

 

  1. Jika Perusahaan Tidak Mengembalikan Ijazah Pekerja

Ganti rugi diwajibkan bagi pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”).

 

Soal penahanan ijazah oleh perusahaan, hal tersebut mungkin dimaksudkan agar pekerja melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi karena telah mengundurkan diri sebelum masa PKWT berakhir.

 

Hal tersebut diperbolehkan selama itu diperjanjikan. Namun, apabila pekerja telah memenuhi semua kewajiban (membayar ganti rugi) dan ijazah tidak dikembalikan oleh perusahaan, berarti pengusaha dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan melanggar hak pekerja.

 

Ulasan selengkapnya Anda dapat simak dalam artikel Jika Perusahaan Tidak Mengembalikan Ijazah Pekerja.

 

  1. Hukumnya Mengancam Akan Menyantet

Tidak ada aturan khusus mengenai tindakan mengancam untuk menyantet. Tetapi mengenai tindakan mengancam yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) adalah mengancam dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

 

Bagaimana dengan tindakan mengancam untuk menyantet? Apakah tindakan orang yang mengancam (menakut-nakuti akan menyantet) termasuk tindakan mengancam dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan berdasarkan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP? Temukan jawabannya dalam artikel berikut ini.

 

  1. Meminta Jasa Seks via WhatsApp, Dapatkah Dijerat UU ITE?

Isi chat seseorang tentang menawar orang lain untuk melakukan transaksi seksual dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya.

 

Simak yuk ulasan selengkapnya dalam artikel Meminta Jasa Seks via WhatsApp, Dapatkah Dijerat UU ITE?.

 

  1. Langkah-Langkah bagi Pemegang Saham Agar Memperoleh Haknya

Hak pemegang saham diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang mengatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

  1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  2. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
  3. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.

 

Sebelum mengambil langkah-langkah untuk memperoleh haknya, sebaiknya pemegang saham tersebut terlebih dahulu memastikan bahwa namanya tercatat dalam daftar pemegang saham yang dibuat oleh direksi perseroan, agar ia secara hukum berhak untuk menikmati hak sebagai pemegang saham perseroan sebagaimana diatur di dalam UU PT.

 

Selengkapnya: Langkah-Langkah bagi Pemegang Saham Agar Memperoleh Haknya.

 

  1. Akibat Hukum Jika Meminjamkan Kartu Kredit kepada Orang Lain

Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Dengan demikian, orang yang memegang kartu kredit atas dirinya sendiri berkewajiban untuk melunasi tagihannya. Meskipun orang lain yang menggunakan kartu kredit (dipinjamkan) tersebut tetap saja yang wajib membayar tagihan adalah pemegang kartu.

 

Apa langkah hukum yang dapat ditempuh jika ada orang lain yang menggukan kartu kredit? Temukan jawabannya dalam artikel berikut ini.

 

  1. Apakah Pendidikan Menentukan Besaran Upah?

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang diperhatikan sebagai pedoman pengusaha dalam menyusun struktur dan skala upah. Setiap pekerja terlepas dari apapun tingkat pendidikannya harus diberikan setidaknya upah setara dengan upah minimum, tidak boleh lebih rendah dari upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Apabila pengusaha membayar upah di bawah upah minumum, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan artikel Apakah Pendidikan Menentukan Besaran Upah?.

 

  1. Pelecehan Seksual oleh Driver, Apakah Penyedia Aplikasi Bertanggung Jawab?

Bagi driver yang melakukan pelecehan seksual terhadap penumpang dikenakan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia bertanggungjawab pribadi atas kejahatan yang dilakukannya.

 

Selanjutnya, apakah hanya driver yang dijerat? Bagaimana dengan perusahaan aplikasi? Simak ulasan selengkapnya dalam artikel Pelecehan Seksual oleh Driver, Apakah Penyedia Aplikasi Bertanggung Jawab?.

 

  1. Kasus Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Video Pribadi ke Internet

Tindakan pemerasan melalui internet dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

 

Ulasan selengkapnya silakan baca artikel Kasus Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Video Pribadi ke Internet.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua