Selasa, 15 Januari 2019

“Teken Aja Kita Ini?”, Kalimat Hakim yang Membuka Peluang Korupsi

Proses perbuatan korupsi acapkali melibatkan banyak pihak: hakim, hakim ad hoc, panitera, pengacara, dan pengusaha.
Aji Prasetyo/MYS
Merry Purba (berpakaian rompi orange) dikerubungi wartawan usai diperiksa di KPK. Foto: RES

Jika bertugas sebagai panitera pengadilan, apa kira-kira yang Anda pikirkan ketika hakim mengatakan “Teken aja kita ini?” saat Anda menyodorkan dokumen yang harus ditandatangani? Atau, ketika sang hakim mengatakan “kok gini-gini aja?”, “Kerja bakti ajanya kita ini dek?”. Kalimat senada yang beberapa kali diucapkan itu dimaknai seorang Panitera Pengadilan Negeri Medan sebagai permintaan uang.

 

Begitulah yang terungkap ketika seorang mantan hakim ad hoc duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor, Jakarta. Ceritanya, pada 10 Juli 2018, panitera bernama Helpandi menyodorkan draf penetapan pengalihan jenis penahanan kepada hakim. Saat itulah hakim menimpali dengan kalimat ‘teken aja kita ini?’. Penetapan hakim tentang pengalihan jenis penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah hanya diteken sehari setelah permohonan diajukan terdakwa kasus korupsi Tamin Sukardi.

 

Dari sekadar kalimat isyarat itulah kemudian terjadi peristiwa yang menyeret banyak orang ke pusaran korupsi. Salah seorang di antaranya, Merry Purba, akhirnya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/1). Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor pada PN Medan ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, menerima ‘pemberian’ dari pihak yang berperkara. Pemberian uang dalam bentuk dolar Singapura itu diyakini jaksa ikut mempengaruhi putusan perkara yang ditangani Merry bersama anggota majelis hakim lainnya. Terbukti mempengaruhi putusan atau tidak, yang jelas Merry mengajukan dissenting opinion dan menyatakan terdakwa Tamin Sukardi tidak bersalah.

 

(Lihat juga: Menangis, Hakim Ad Hoc PN Medan Jalani Pemeriksaan Perdana Pasca Ditahan)

 

Merry terjaring operasi Komisi Pemberantasan Korupsi pada Agustus tahun silam setelah diduga menerima uang dari pengusaha Tamin Sukardi melalui perantaraan orang lain. Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua Wahyu P. Wibowo, dan hakim PN Medan Sontan Merauke Sinaga ikut dibawa ke Jakarta untuk memperjelas duduk perkara. Belakangan, Wahyu dan Sontan adalah anggota majelis bersama Merry yang menyidangkan perkara korupsi Tamin Sukardi. Dalam putusan, Wahyu dan Sontan menghukum terdakwa enam tahun penjara, sedangkan Merry mengajukan pendapat berbeda.

 

Terungkap di persidangan Merry Purba, Senin (14/1) kemarin, sebelum putusan dijatuhkan sudah ada Komunikasi antara panitera Helpandi, pengacara Tamin Sukardi, staf di perusahaan, dan antara panitera dengan hakim. Pertemuan membicarakan pemberian uang itu kadang berlangsung di pinggir jalan, mal, di pengadilan, dan kadang di kamar hotel. Proses pemberian uang berlangsung setelah Helpandi memaknai kalimat-kalimat yang diucapkan hakim sebagai permintaan uang. “Helpandi memahaminya sebagai permintaan uang atau barang dari majelis hakim,” urai penuntut umum KPK dalam berkas dakwaan yang salinannya dilihat hukumonline.

 

Terdakwa Merry Purba, urai jaksa, pernah diduga menerima uang dari Helpandi (didakwa dalam berkas terpisah) di sekitar showroom mobil di Jalan Adam Malik, Medan. Yang menerima uang langsung adalah seorang pria yang keluar dari mobil milik Merry Purba. Uang sebenar 150 ribu dolar Singapura itu diberikan dua hari menjelang putusan perkara korupsi Tamin Sukardi.

 

Masih dalam uraian jaksa, Helpandi beberapa bertemu pihak yang berperkara di luar gedung pengadilan. Untuk memperlancar komunikasi dengan pihak terdakwa, Helpandi diberikan telepon genggam. Di dalam telepon genggam itu disimpan nama-nama dan istilah berkode yang merujuk pada orang atau barang tertentu. Misalnya, ‘Wayan’ untuk ketua majelis hakim, ‘pohon’ untuk uang, ‘Naibaho’ untuk ketua pengadilan, dan ‘ratu kecantikan’ untuk Merry Purba.

 

Kalimat menggunakan kata ‘pohon’ misalnya diduga pernah diucapkan Tamin Sukardi ketika berkomunikasi dengan Helpandi melalui telepon genggam saksi Sudarni Br Samosir. “Pak wakil sudah aman, sudah dapat pohon; pohonnya sudah ditanam dan berbunga’. Kalimat ini menggambarkan seolah-olah wakil ketua pengadilan sudah menerima uang. “Dipahami oleh Helpandi bahwa sudah ada pemberian sejumlah uang sebelumnya,” papar jaksa KPK di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin Syaifuddin Zuhri.

 

Penuntut umum menilai perbuatan Merry Purba melanggar, pertama, Pasal 12 huruf c atau, kedua, Pasal 11 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan tim penasehat hukumnya untuk melakukan pembelaan pada sidang pekan mendatang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua