Rabu, 16 January 2019

PERADI Tanggapi Serius Tuduhan BPHN tentang Integritas Advokat

Ketiga kubu Peradi akan meminta penjelasan dan data lebih lengkap ke BPHN. Siap bertindak tegas jika terbukti ada anggota yang terlibat.
Norman Edwin Elnizar

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyatakan akan menanggapi serius pernyataan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bahwa diduga ada advokat yang memalsukan data dalam verifikasi dan akreditas organisasi bantuan hukum (OBH). Keinginan untuk mengklarifikasi masalah ini datang dari pimpinan tiga kubu Peradi yang masing-masing dipimpin Fauzie Yusuf Hasibuan, Luhut M.P.Pangaribuan, dan Juniver Girsang, Senin, (14/1).

Dalam konferensi pers yang digelar BPHN awal Januari 2019 lalu, panitia verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum mengaku menemukan upaya memanipulasi data yang dilakukan advokat dan kampus hukum agar bisa lolos mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Secara terang-terangan disebutkan soal buruknya integritas, etika, dan moral yang BPHN temukan. “Kami temui banyak manipulasi, ujungnya tidak ada integritas, etika dan moral tidak baik,” kata Taswem Tarib, salah satu anggota panitia verifikasi dan akreditasi di hadapan awak media saat itu.

Pengurus organisasi advokat menanggapi serius sinyalemen BPHN Kementerian Hukum dan HAM. “Kami akan memeriksa apakah itu anggota kami, tentu kami perlu mengambil tindakan jika itu anggota kami,” kata Sekretaris Jenderal Peradi yang dipimpin Fauzie Yusuf Hasibuan, Thomas E.Tampubolon kepada hukumonline.

(Baca juga: BPHN: Ada Advokat dan Kampus Palsukan Data Demi Dana Bantuan Hukum).

Thomas mengaku belum berkomunikasi dengan BPHN hingga saat dihubungi hukumonline. Namun ia memastikan bahwa Peradi sangat berkepentingan untuk mengambil sikap atas pernyataan BPHN yang sudah disampaikan terbuka kepada publik.

Victor W.Nadapdap, Sekretaris dari Komisi Pengawas Peradi pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan pun menyampaikan pendapat yang sama. “Kalau BPHN bilang begitu, kami akan minta datanya untuk diperiksa. Kalau memang ada (pelanggaran) pasti kami ambil tindakan,” ujarnya. Victor melihat bahwa pemalsuan surat-surat adalah pelanggaran pidana serius yang diatur dalam undang-undang. Baik Thomas maupun Victor mengaku baru mengetahui pernyataan BPHN tersebut saat diwawancarai hukumonline (Selasa (15/1) kemarin.

Juniver Girsang, Ketua Peradi ‘Suara Advokat Indonesia’ mengaku kecewa jika benar ada advokat yang melakukan pemalsuan dalam proses verifikasi dan akreditasi OBH. “Kami akan menanyakan ke BPHN apakah perbuatan itu ada yang dari badan hukum di bawah pengelolaan kami. Saya akan bahas di rapat dengan dewan pimpinan,” kata Juniver saat dihubungi terpisah.

Sekretaris Jenderal Peradi Peradi ‘Suara Advokat Indonesia’, Hasanudin Nasution juga menegaskan bahwa pihaknya merasa sangat berkepentingan untuk memastikan kebenaran pernyataan tersebut. “Pasti Peradi akan menyurati secara formal untuk meminta data, informasi, dan klarifikasi terkait apa yang mereka sebut dengan pemalsuan data,” katanya.

(Baca juga: Pemerintah Sediakan 53 Miliar untuk Bantuan Hukum Masyarakat Marginal 2019-2021).

Sedangkan Luhut M.P.Pangaribuan sebagai Ketua Peradi ‘Rumah Bersama Advokat’ mengatakan telah melakukan audit internal kepada para anggotanya sejak pernyataan BPHN dimuat di media. Hasilnya menunjukkan bahwa tuduhan BPHN tidak berkaitan dengan anggota Peradi ‘Rumah Bersama Advokat’.

“Sejak membaca berita hukumonline itu kami sudah proaktif memeriksa internal. Dalam lingkungan Peradi ‘Rumah Bersama Advokat’ tidak ada yang melakukan itu, kami sangat concern soal ini,” Luhut menjelaskan.

Luhut juga mengungkapkan bahwa perbuatan pemalsuan data sebagai kejahatan sangat serius apabila ada hak konstitusional masyarakat miskin yang tidak diberikan semestinya. Terutama jika ada dana bantuan hukum dari pemerintah yang digunakan secara menyimpang bukan untuk masyarakat miskin.

Luhut mengaku heran dengan sikap BPHN yang tidak proaktif segera bekerja sama dengan organisasi advokat untuk mengambil langkah tindak lanjut. Atas nama keterbukaan informasi publik, ia menilai seharusnya media massa diberi akses mendapatkan datanya. Apalagi BPHN sudah membuat pernyataan ke publik mengenai penyimpangan yang mereka temukan. Ia menilai bahwa jika benar ada advokat yang melakukan pemalsuan data, maka termasuk perbuatan pidana penipuan atau pemalsuan. Bahkan jika ada oknum BPHN yang ikut terlibat, penyimpangan tersebut dinilai Luhut bisa menjadi tindak pidana korupsi yang sangat serius.

“Kalau memang murni kejahatan OBH, harus segera dilaporkan ke polisi. Apalagi advokat itu penegak hukum, ada delik yang dikualifikasi jika dilakukan penegak hukum,” Luhut menambahkan. Meskipun merasa sikap BPHN dalam isu ini tidak benar secar prosedural, Luhut mengatakan pihaknya mungkin akan meminta data lebih lengkap kepada BPHN.

Tidak hanya Peradi, dua organisasi yang ikut membentuk Peradi yaitu Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)  juga berniat untuk meminta penjelasan dari BPHN. Hal ini disampaikan Ketua Umum masing-masing kepada hukumonline.

“Kami prihatin, itu sangat tercela. Walaupun secara alamiah para konsultan hukum pasar modal tidak beraktifitas di organisasi bantuan hukum, tapi kami akan tetap klarifikasi dalam waktu dekat,” kata Abdul Haris M.Rum selaku Ketua HKHPM.

Hal yang sama diungkapkan Muhammad Ismak. Ketua Asosiasi Advokat Indonesia ini berjanji akan meminta informasi ke BPHN. “Walaupun organisasi bantuan hukum di bawah AAI sedang dibekukan, kami akan memeriksa ke BPHN karena bisa saja anggota AAI ikut dalam organisasi bantuan hukum lainnya,” ujarnya.

Hingga berita ini dimuat, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Djoko Pudjirahardjo mengatakan belum ada organisasi advokat yang meminta informasi lebih lanjut soal pernyataan mereka. Pihaknya justru merasa menerima protes bahkan somasi dari berbagai OBH yang tidak lolos verifikasi dan akreditasi untuk didanai pemerintah. “Tampaknya organisasi advokat masih kurang concern (memperhatikan-red.) dengan masalah integritas anggotanya, apalagi hanya sekira tiga persen advokat yang bergabung dalam program bantuan hukum ini,” katanya melalui pesan singkat kepada hukumonline kemarin.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua