Rabu, 16 Januari 2019

BPHN: Organisasi Advokat Kurang Perhatikan Integritas Anggotanya

Alih-alih menerima permintaan keterangan lanjutan dari organisasi advokat, BPHN menerima sejumlah protes hingga somasi dari organisasi bantuan hukum yang gagal didanai pemerintah.
Normand Edwin Elnizar
Konferensi pers BPHN awal tahun 2019, Jumat (4/1) lalu di Kementerian Hukum dan HAM. Foto: NEE

Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Djoko Pudjirahardjo mengatakan, belum ada organisasi advokat yang meminta informasi lebih lanjut soal advokat yang diduga memalsukan data demi mendapatkan pendanaan sebagai organisasi bantuan hukum. Justru yang terjadi adalah para OBH memprotes hingga mengirimkan somasi ke BPHN karena tidak lolos verifikasi dan akreditasi untuk didanai pemerintah.

 

“Tampaknya organisasi advokat masih kurang concern (memperhatikan-red.) dengan masalah integritas anggotanya, apalagi hanya sekira 3 persen advokat yang bergabung dalam program bantuan hukum ini,” katanya melalui pesan singkat kepada Hukumonline.com, Selasa (15/1).

 

Seperti diberitakan sebelumnya, panitia verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum (OBH) yang dibentuk BPHN menemukan banyak upaya memanipulasi data demi mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Pelakunya tidak lain kalangan advokat dan kampus hukum yang mengelola berbagai OBH. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers BPHN awal tahun 2019, Jumat (4/1) lalu di Kementerian Hukum dan HAM.

 

BPHN tidak bersedia memberikan informasi lebih lanjut mengenai siapa saja advokat dan kampus hukum yang dimaksud atau berapa jumlahnya dan di daerah mana saja. Djoko mengatakan, BPHN hanya bersedia memberikan informasi lengkap jika diminta langsung oleh organisasi advokat. “Jika organisasi advokat ingin tahu dan bermaksud menegakkan aturan sekaligus integritas anggotanya tentu akan kami berikan,” kata Djoko saat itu.

 

Hampir dua minggu berlalu, Hukumonline.com mencari informasi tindak lanjut organisasi advokat kepada para pimpinan organisasi advokat di Indonesia. Beberapa pihak yang dihubungi mengaku baru saja mendengarnya dari Hukumonline.com dalam wawancara untuk mendapatkan konfirmasi, Senin (14/1) kemarin. Misalnya Hasanudin Nasution, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ‘Suara Advokat Indonesia’ yang dipimpin Juniver Girsang. “Ini informasi baru juga buat saya,” katanya.

 

Sekretaris Jenderal Peradi yang dipimpin Fauzie Yusuf Hasibuan, Thomas E.Tampubolon juga memberikan respon serupa. Victor W.Nadapdap, Sekretaris dari Komisi Pengawas Peradi pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan pun menyatakan belum ada pembahasan di Komisi Pengawas karena belum mengetahuinya. “Kami belum membaca itu, terima kasih sudah memberitahu,” kata Victor kepada Hukumonline.com.

 

Komisi Pengawas sendiri adalah unit dalam Peradi yang dimandatkan secara khusus oleh UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk mengawasi advokat agar dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan.

 

Baca:

 

Kompak Akan Menghubungi BPHN

Dihubungi secara terpisah, semuanya menyatakan kekecewaan apabila pernyataan BPHN benar-benar dilakukan oknum advokat. Hampir semua pimpinan organisasi advokat menyatakan akan segera segera mengambil sikap, antara lain menghubungi BPHN. Bahkan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)  sebagai organisasi advokat yang membantuk Peradi juga berniat untuk meminta penjelasan dari BPHN.

 

“Kami prihatin, itu sangat tercela. Walaupun secara alamiah para konsultan hukum pasar modal tidak beraktifitas di organisasi bantuan hukum, tapi kami akan tetap klarifikasi dalam waktu dekat,” kata Abdul Haris M.Rum selaku Ketua HKHPM.

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Ismak sebagai Ketua AAI. “Walaupun organisasi bantuan hukum di bawah AAI sedang dibekukan, kami akan memeriksa ke BPHN karena bisa saja anggota AAI ikut dalam organisasi bantuan hukum lainnya,” ujarnya.

 

Juniver Girsang, Ketua Peradi ‘Suara Advokat Indonesia’ beserta Sekjen Hasanudin Nasution mengatakan, akan segera meminta data yang BPHN sebutkan. Demikian pula yang disampaikan Thomas E.Tampubolon dan Victor W.Nadapdap dari kubu Peradi yang dipimpin Fauzie Yusuf Hasibuan.

 

Jawaban berbeda diberikan oleh Luhut MP Pangaribuan sebagai Ketua Peradi ‘Rumah Bersama Advokat’. Luhut mengungkapkan keheranannya atas sikap BPHN yang tidak langsung memberikan informasi lengkap kepada organisasi advokat ketimbang menunggu diminta. “Agak aneh ya, patut dipertanyakan,” kata Luhut.

 

Luhut berpendapat bahwa jika pernyataan BPHN valid, maka BPHN berkewajiban melakukan tindak lanjut serius. Pemalsuan data demi mendapatkan pendanaan pemerintah sebagai OBH disebut Luhut sebagai pelanggaran kode etik advokat sekaligus perbuatan pidana. BPHN seharusnya langsung bekerja sama secara proaktif bersama organisasi advokat bahkan melaporkan kepada kepolisian. “Artinya BPHN melakukan pembiaran, atau nanti bisa diduga menjadi bagian dari pemalsuan itu. Karena sudah diumumkan ke publik,” Luhut menambahkan.

 

Lebih lanjut, ia mengatakan jika ada pihak BPHN yang ternyata terlibat maka bisa berujung kasus korupsi anggaran negara. Luhut sendiri mengaku sudah melakukan audit internal kepada para anggotanya sejak pernyataan BPHN dimuat di media dan yakin bahwa tuduhan BPHN tidak berkaitan dengan anggota Peradi ‘Rumah Bersama Advokat’.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua