Rabu, 16 January 2019

Reforma Agraria Harus Dilaksanakan Secara Hati-hati

M. Agus Yozami

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria di Hotel Nusantara Syariah, Bandar Lampung, Senin (14/1).

 

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan, Bahrunsyah, mengatakan bahwa konsep Reforma Agraria adalah bagaimana kita menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan perundang-undangan pertanahan.

 

Kemudian setelah ditata, bagaimana menyediakan kelembagaan dan manajemen yang baik agar penerima sertifikat tanah dapat mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan yang memakmurkan.

 

“Jadi kita tidak hanya memberikan sertifikat, tapi kita berikan juga pendampingan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan sertifikatnya untuk memperoleh modal dan menciptakan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Rabu (16/1).

 

Menurut Bahrunsyah, saat ini telah terbit Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, di mana dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan Reforma Agraria tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun melibatkan Pemerintah Daerah yang melalui tahapan perencanaan reforma agraria dan pelaksanaan reforma agraria.

 

“Untuk itu kami mengundang Bapak/Ibu jajaran Pemerintah Daerah dalam sosialisasi ini, sehingga harapan kami Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dapat segera dibentuk di daerah,” harap Bahrunsyah.

 

Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN, Aslan Noor, menambahkan bahwa Reforma Agraria harus dilaksanakan secara hati-hati. “Sehingga sertifikat tanah hasil reforma agraria dapat benar-benar memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat,” ujar Aslan Noor.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua