Rabu, 16 Januari 2019

Kementerian ATR/BPN Target Tuntaskan Pemberantasan Mafia Tanah Tahun Ini

RED

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan agar pemberantasan terhadap mafia tanah rampung pada tahun ini. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Tanah dan Ruang Kementeiran ATR/BPN, RB Agus Widjayanto berharap, pemberantasan bias dilakukan dalam kurun waktu 10 bulan ke depan.

 

"Bulan Maret nanti, para Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Masalah dan Pengendalian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menetapkan kasus yang menjadi prioritas untuk diselesaikan," kata Widjayanto dalam siaran persnya yang diterima Hukumonline.com, Rabu (16/1).

 

Sehingga, lanjut Widjayanto, pada bulan Agustus mendatang, seluruh kasus dapat dijadikan target operasi dan terselesaikan. Hingga pada bulan Oktober-November dapat dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberantasan mafia tanah ini. Menurutnya, penetapan target kerja seperti ini bertujuan agar membuat kerja seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN dapat fokus untuk memberantas praktek mafia tanah di daerahnya.

 

"Yang menjadi prioritas adalah kasus yang sudah mendapat perhatian khusus dari mitra kerja Komisi II DPR RI," katanya lagi.

 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah II, Hary Sudwijanto mengatakan, agar setiap jajaran Kabid di Kantor Wilayah BPN Provinsi dapat melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan mafia tanah. Hal ini penting sebelum pemberantasan mafia tanah dilakukan.

 

"Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni para Kabid V harus mempelajari betul kasus yang terjadi di daerah dan apakah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui penyelesaian rutin atau menjadi target operasi mafia tanah, lalu Kabid V juga perlu mempelajari secara benar mengenai target operasi yang telah ditetapkan tadi," kata Hary Sudwijanto.

 

Menyambung pernyataannya tersebut, Hary mengingatkan pentingnya persiapan terkait pembentukan tim, perencanaan kegiatan serta pelaksanaannya serta kolaborasi dengan stakeholder lain. "Namun, yang paling penting adalah berkoordinasi dengan Kepolisian daerah setempat," tambahnya.

 

Selain pelaksanaan percepatan program sertipikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, serta pengadaan tanah untuk program pembangunan infrastruktur, Kementerian ATR/BPN juga memprioritaskan penyelesaian kasus sengketa pertanahan dan pemberantasan mafia tanah.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua