Kamis, 17 Januari 2019

PSHK: Delapan Prioritas Pembenahan Sektor Hukum di 2019

Mulai penguatan kelembagaan dalam rangka perbaikan kualitas peraturan perundang-undangan, penegakan etik dan disiplin anggota DPR, penegakan hukum Pemilu, pemilihan pimpinan KPK yang baru, hingga reformasi institusi penegak hukum.
Rofiq Hidayat

Lambannya pembenahan di sektor hukum sepanjang 2018 menjadi sorotan Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK). Mulai berbagai ancaman terhadap pemberantasan korupsi, kinerja kelembagaan, hingga kinerja fungsi legislasi pemerintah yang belum mencapai target yang signifikan.

 

Direktur Riset dan Inovasi Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Rizki Argama mengatakan perlu strategi matang membenahi sektor hukum. Meski pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla teah menerbitkan berbagai kebijakan pembenahan hukum secara menyeluruh. Namun sayangnya, beragam kebijakan tersebut mengalami kemunduran.

 

“Makanya, penegakan dan pembenahan hukum tahun 2019 dalam posisi berat karena bertepatan dengan tahun politik menjelang Pemilu 2019,” ujar Rizki dalam keterangannya kepada Hukumonline, Kamis (17/1/2019). Baca Juga: Komisioner Komnas HAM Debat Capres Isu HAM ‘Miskin’ Imajinasi

 

Menurutnya, agenda rutin lima tahunan ini bakal berpengaruh besar terhadap kinerja bidang hukum baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Apalagi, berkaca dari kinerja legislasi mengalami kemunduran. Karena itu, PSHK menyampaikan sejumlah catatan prioritas program hukum di bidang legislasi dan peradilan di 2019.

 

Pertama, kata pria yang akrab disapa Gama ini, penataan fungsi dan kelembagaan dalam upaya perbaikan kualitas peraturan perundang-undangan. Mewujudkan hal tersebut, komitmen pemerintah amat diperlukan melanjutkan penataan regulasi menyeluruh dan berkesinambungan sesuai kebutuhan masyarakat.  

 

Bagi PSHK, persoalan sistem mengakibatkan rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan seringkali berulang. Karenanya, perlu adanya strategi terobosan menata fungsi dan kelembagaan yang berhubungan penataan peraturan perundang-undangan. Misalnya, melakukan revisi UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satu cara memperbaiki mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan agar kualitasnya lebih baik.

 

Kedua, perumusan ulang konsep “perencanaan matang” peraturan perundang-undangan di DPR dan pemerintah. Gama beralasan kegagalan berulang pemerintah dan DPR dalam penyelesaian pembahasan RUU prioritas tahunan yang sudah ditetapkan. Demikian pula, program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

 

Misalnya, hingga kini UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekeja Migran Indonesia (PPMI) yang disahkan sejak 25 Oktober 2017, hingga kini belum disusun Peraturan Pemerintah sebagai aturan teknis. “Perencanaan peraturan perundang-undangan tak hanya menyusun daftar keinginan rancangan peraturan, tetapi juga menyusun anggaran pembetukannya termasuk dokumen yang menunjukkan arah kebijakan politik peraturan perundang-undangan.”

 

Ketiga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Menurutnya penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang berjalan di sektor ekonomi perlu dilanjutkan. “Hal ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di berbagai sektor akibat buruknya kualitas dan ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan,” bebernya.

 

Keempat, menentukan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang paling prioritas dan penting. DPR dan pemerintah diminta perlu menentukan kembali RUU yang paling mendesak untuk diselesaikan di 2019. Dalam menentukan daftar RUU paling mendesak diselesaikan dengan mengutamakan RUU yang materi muatannya memberikan manfaat besar bagi masyarakat. “Dan mengejar penyelesaian RUU yang hampir selesai,” sarannya.

 

Kelima, penegakan etik dan disiplin anggota parlemen (DPR) di tahun politik. Menurut Gama, gejala kemalasan anggota DPR telah nampak dari rendahnya capaian kinerja dan tingkat kehadiran dalam pelaksanaan rapat di komisi-komisi. Mengantisipasi hal tersebut semestinya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) serius menjalankan tugasnya menegakkan etika disiplin anggota parlemen.

 

Terhadap anggota dewan yang melanggar etika dan disiplin mesti diganjar sanksi tegas dan dipublikasikan secara luas ke masyarakat. Menurutnya, publikasi sanksi penting diketahui masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan wakil rakyat dalam pemilihan anggota legislatif pada April 2019 mendatang.

 

Keenam, penegakan hukum pelaksanaan pemilu. Bagi Gama, kontestasi politik di Pemilu 2019 dipastikan dinamis. Menurutnya, pemilu anggota legislatif dan pemilihan presiden secara serentak bakal meningkatkan suhu politik semakin tinggi untuk menentukan arah dan masa depan bangsa lima tahun ke depan. Karena itu, agenda Pemilu 2019 mesti dikawal melalui upaya penegakan hukum secara akuntabel, transparan dan imparsial.

 

“Bawaslu dan Kepolisian harus mampu bekerja secara profesional dan independen untuk mewujudkan hasil pemilu yang berkualitas,” ujarnya.

 

Ketujuh, pengawalan pemilihan pimpinan KPK periode 2019-2023. Di tengah euforia pesta demokrasi, terdapat agenda penting yang mesti dikawal yaitu pemilihan pimpinan KPK periode 2019-2023. Pasalnya, komisioner KPK periode 2014-2019 bakal berakhir.  Menurutnya, pimpinan KPK periode 2019-2023 bakal menentukan nasib KPK yang selama ini kerap menghadapi ancaman dalam upaya pemberantasan korupsi.

 

PSHK mensinyalir agenda pergantian pimpinan KPK sangat dimungkinkan menjadi ajang melemahkan KPK. Karena itu, perlu konsolidasi publik mengawal proses seleksi pimpinan KPK mendatang. Tujuannya, mencegah upaya pelemahan KPK dan mengupayakan mendapat komposisi pimpinan KPK yang mempunyai komitmen tinggi memberantas korupsi dan tidak tersandera kepentingan politik.

 

Kedelapan, reformasi institusi penegak hukum. Menurut Gama, kinerja penegak hukum belum mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Bagi Gama, profesionalisme aparat, penguatan pengawasan internal, dan kasus suap yang melibatkan penegak hukum masih menjadi masalah dan tantangan di tahun 2019. Hal ini diperparah minimnya transparansi, akuntabilitas, independensi proses penegakan hukum.

 

Di sisi lain, kompleksitas permasalahan sosial di masyarakat. Dampaknya stabilitas keamanan dan perlindungan HAM membutuhkan peningkatan kualitas kinerja lembaga penegak hukum. Karena itu, penguatan penegakan hukum melalui reformasi institusi masih diperlukan di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

 

Sumber: PSHK

 

Revitalisasi hukum

Direktur Publikasi PSHK Gita Putri Damayana menambahkan pembenahan hukum hingga kini memang belum menunjukan perubahan berarti. Bahkan, belum menyentuh persoalan dasar dalam penegakan hukum. Persoalan penataan kelembagaan, peningkatan kualitas regulasi, sampai dengan revolusi mental di bidang hukum belum mampu diwujudkan secara optimal.

 

Menurutnya, tahun 2019 bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan tahun terakhir membuktikan visi misi dan komitmen politiknya. Karena itu, memasuki 2019, PSHK mendesak pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengeluarkan paket revitalisasi hukum dengan memasukkan Program Prioritas Pembenahan Hukum Tahun 2019.

 

“DPR juga perlu meningkatkan kinerja dan pengawasan etika dan disiplin anggota. Sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi dalam Pemilu 2019, Bawaslu dan aparat penegak hukum lain harus bekerja profesional menegakkan aturan penyelenggaraan pemilu,” tutupnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua