Jumat, 18 Januari 2019

Heboh DP Nol Persen, Ini Pokok Lain Aturan Baru Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan wajib menyiapkan mekanisme pengendalian dan antisipasi fraud.
Mochamad Januar Rizki
Gedung Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. Foto: RES

Akhir-akhir ini publik diriuhkan mengenai kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memperbolehkan perusahaan pembiayaan atau leasing menetapkan uang muka atau down payment (DP) nol persen kendaraan bermotor. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan.

 

Selain kebijakan DP nol persen, ternyata aturan tersebut terdapat pokok ketentuan lain yang tidak kalah penting. Misalnya saja, OJK memperbolehkan perusahaan pembiayaan bekerja sama dengan perusahaan financial technology (fintech) peer to peer lending sebagai pembiayaan penerusan (channeling) dan pembiayaan bersama (joint financing). Dalam aturan sebelumnya, ketentuan kolaborasi ini tidak termuat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum antara perusahaan pembiayaan dan perusahaan fintech tersebut.

 

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B, Bambang W Budiawan menjelaskan aturan baru perusahaan pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendaanaan yang akhir-akhir ini stagnan. Sehingga, aturan baru ini juga meningkatkan konsumsi masyarakat.

 

“Aturan ini merupakan penyempurnaan dari sebelumnya. Kami ingin memperluas bisnis perusahaan pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip prudensialnya dan aspek perlindungan konsumen,” kata Bambang di Jakarta, Rabu (16/1).

 

Dalam Pasal 39, POJK ini mengizinkan perusahaan pembiayaan bekerja sama dengan pihak lain seperti bank, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, lembaga keuangan mikro, perusahaan pembiayaan, perusahaan penyelenggaraan layanan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech), perusahaan modal ventura dan lembaga lain yang diperkenankan untuk melakukan kerja sama pembiayaan melalui skema pembiayaan penerusan (channeling) dan pembiayaan bersama (joint financing).

 

(Baca Juga: Leasing Boleh Terapkan DP Nol Persen, Ini Syarat dari OJK)

 

Perusahaan pembiayaan wajib melakukan kerja sama dengan pihak lain yang telah memperoleh izin usaha atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, perusahaan pembiayaan wajib memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk memastikan kesesuaian data debitur dalam dua kerja sama ini.

 

Dari aspek perlindungan konsumen, POJK ini juga mengatur rinci mengenai mekanisme penagihan pada pembiayaan bermasalah. Perusahaan pembiayaan wajib memberikan surat peringatan terlebih dahulu sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan. Surat peringatan tersebut wajib memuat informasi mengenai jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban, outstanding (jumlah) pokok terutang, bunga terutang dan denda terutang.

 

(Baca Juga: OJK: Tak Semua Leasing Dapat Fasilitas DP Nol Persen)

 

Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain (debt collector) untuk menagih debitur. Kerja sama tersebut harus tertuang dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai. Debt collector tersebut harus berbentuk badan hukum, memiliki izin dari instansi berwenang dan memiliki sumber daya manusia yang tersertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

 

Perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak hukum yang timbul dari kerja sama dengan pihak lain tersebut. Selain itu, perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain.

 

Kewajiban Antisipasi Fraud

Pengawasan otoritas terhadap perusahaan pembiayaan terbilang ketat sehubungan dengan tingginya risiko pelanggaran atau fraud pada perusahaan pembiayaan. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah perusahaan yang terkena sanksi OJK berupa penghentian kegiatan usaha (PKU) dan cabut izin usaha (CIU). Tercatat, sebanyak 15 perusahaan pembiayaan terkena sanksi PKU dan 8 perusahaan terkena sanksi CIU.

 

Atas kondisi tersebut, Bambang menjelaskan aturan baru ini pihaknya memuat secara jelas mekanisme pengendalian dan strategi anti fraud. Dalam Pasal 53, perusahaan pembiayaan wajib melaksanakan pengendalian fraud dengan pengawasan aktif terhadap manajemen, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, pengendalian dan pemantauan serta edukasi dan pelatihan.

 

Strategi fraud yang harus wajib diterapkan perusahaan pembiayaan meliputi pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Penerapan strategi anti fraud dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha pembiayaan seperti debitur, internal perusahaan pembiayaan dan pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan.

 

Menurut Bambang, aturan pengendalian dan antisipasi fraud ini diperlukan untuk memitigasi risiko keuangan pada industri perusahaan pembiayaan. “Multifinance ini operasionalnya saling menyangkut satu sama lain. Sehingga, kalau satu bermasalah maka akan terekspos semua operasionalnya,” jelas Bambang.

 

Salah satu kasus yang berdampak pencabutan izin usaha yaitu PT Arjuna Finance dan PT Maestro Prima Finance pada November 2018. Pencabutan ini dilakukan karena terjadinya fraud akibat praktik multi pledge collateral side streaming. Praktik ini dilakukan dengan cara menjaminkan satu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada beberapa bank.

 

Dengan demikian, Bambang berharap aturan ini dapat memitigasi terjadinya fraud pada perusahaan pembiayaan yang berdampak sistemik. “Kami ingin mereka menerapkan risk management sehingga tidak terjadi praktik pelanggaran yang tidak karu-karuan,” pungkas Bambang.

 

Seperti diketahui, pada 27 Desember 2018, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018. Alasan terbitnya aturan ini diharapkan perusahaan pembiayaan dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.

 

Namun, aturan ini menimbulkan polemik terutama terkait DP nol persen yang termaktub dalam Pasal 20. Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla menilai kebijakan uang muka atau "down payment" (DP) nol persen untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor baik mobil dan motor berisiko tinggi atau "high risk".

 

"Kalau DP nol bisa menimbulkan banyak kredit macet, 'high risk' , jangan pula begitu," ujar Wapres Jusuf Kalla seperti dilansir Antara kepada awak media di Jakarta, Senin (14/1). (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua