Jumat, 18 Januari 2019

2018, Pengujian UU ‘Berbau’ Politik Mendominasi di MK

UU Pemilu dan UU MD3 yang paling banyak diuji karena kedua UU itu sangat berkaitan dengan kepentingan politik dalam Pemilu berikutnya.
Aida Mardatillah
Ilustrasi: BAS

Jelang Pemilu 2019, uji materi atau pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selama tahun 2018 “dibanjiri” atau didominasi materi yang berkaitan dengan politik. Terutama, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

 

Bahkan, sejak 2017, uji materi mengenai aturan pemilu sudah mulai dipersoalkan. Misalnya, permohonan verifikasi parpol yang diputuskan pada Januari 2018. Pasca putusan MK ini, seluruh partai politik harus diverifikasi termasuk parpol lama yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 untuk menjalani verifikasi faktual agar lolos sebagai peserta Pemilu 2019 melalui putusan MK No. 53/PUU-XI/2017. (Baca Juga: MK Putuskan Seluruh Partai Politik Harus Verifikasi Faktual)

 

Pada 2018, ada beberapa perkara yang menghasilkan putusan yang cukup mendapat perhatian masyarakat terkait pengujian beberapa pasal dalam UU Pemilu dan UU MD3. Seperti, diputuskannya norma larangan pengurus parpol mencalonkan diri menjadi anggota DPD, ditolaknya kembali aturan ambang batas pencalonan presiden, dan ditolaknya aturan masa jabatan wakil presiden.    

 

Jika dirinci, seluruh perkara PUU tahun 2018, terdapat 45 UU yang dimohonkan pengujian di MK. Dari jumlah 45 UU itu, yang terdiri 102 perkara/permohonan PUU, UU terbanyak diuji ialah UU Pemilu sebanyak 22 permohonan dan UU MD3 sebanyak 10 pemohonan. Diikuti UU Ketenagakerjaan sebanyak 8 permohonan; UU Advokat sebanyak 4 permohonan; KUHAP sebanyak 4 permohonan; UU MK sebanyak 3 permohonan, UU MA sebanyak 3 permohonan.

 

Selanjutnya, UU lain diantaranya UU Pajak Bumi & Bangunan, UU BUMN, UU Tipikor, UU Perseroan Terbatas, UU Jasa Konstruksi, UU ASN, UU Terorisme, KUHPerdata, dan UU lain-lain masing-masing 2 permohonan dan 1 permohonan. (Baca Juga: MK Kembali Tolak Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden)

 

 

Melihat data diatas, dapat dikatakan PUU yang berkaitan dengan pemilu paling banyak diuji sepanjang 2018. Misalnya, Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, MK mengabulkan pengujian Pasal 182 huruf I UU Pemilu yang diajukan Muhammad Hafidz yang pernah mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD wilayah Jawa Barat pada Pemilu 2014. Dalam putusannya, Pasal 182 huruf I UU Pemilu mengenai syarat perseorangan yang ingin menjadi calon anggota DPD ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat bahwa keanggotaan DPD tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik. (Baca Juga: MK ‘Haramkan’ Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD)

 

Lalu, Putusan MK No. 49/PUU-XVI/2018 dan 54/PUU-XVI/2018 tanggal 25 Oktober 2018, yang menolak uji materi aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur Pasal 222 UU Pemilu. Mahkamah tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam beberapa putusan sebelumnya. Seperti, putusan MK No 51-51-59/PUU-VI/2008, No 56/PUU-VI/2008, No 26/PUU-VII/2009, No 4/PUU-XI/2013, No 14/PUU-XI/2013, No 46/PUU-XI/2013, hingga putusan terakhir yakni putusan MK No. No.53/PUU-XV/2017. 

 

Artinya, persyaratan ambang batas pasangan capres-cawapres tetap sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari total suara sah hasil pemilu 2014 bagi parpol atau gabungan parpol yang mengusungnya. Pada 2017 aturan ambang batas presiden ini juga telah diuji dan ditolak oleh MK. Melalui putusan No.53/PUU-XV/2017, MK menolak pengujian Pasal 222 UU Pemilu ini.

 

MK menilai ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy). MK juga menolak permohonan uji materi masa jabatan wakil presiden secara berturu-turut seperti diatur Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu mengenai permintaan tafsir masa jabatan wakil presiden yang dilayangkan pengurus Partai Persatuan Indonesia (Perindo). (Baca Juga: Potensi Ubah Konstitusi, MK Diminta Tolak Uji Masa Jabatan Wapres)

 

Direktur PuSaKO Universitas Andalas, Feri Amsari menilai wajar jika UU Pemilu banyak diuji menjelang Pemilu 2019 sebagai aturan main dalam pemilu dan pilpres. “Jadi, wajar saja UU yang bernuansa politik banyak diuji, karena ini persoalan puas dan tidak puas dalam produk UU dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi UU Pemilu, isunya begitu cepat dan disambung dengan kepentingan politik,” kata Feri kepada Hukumonline, Kamis (17/1/2019).

 

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengingatkan pembuatan UU yang berhubungan dengan proses politik bukan soal mayoritas dan minoritas suara terbanyak, tetapi harus sesuai dengan UUD 1945. “Tapi ini kan tidak, pengesahan UU di DPR saat ini ditentukan mayoritas. Bahkan, aturan yang sudah dibatalkan MK diadopsi kembali dalam UU dengan menggunakan suara mayoritas, bukan melihat substansi yang tidak bertentangan dengan konstitusi,” kata Bayu kepada Hukumonline, Jumat (18/1/2019).

 

Apalagi, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini merupakan gabungan tiga UU lain yakni UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu; UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. “Banyak sekali kepentingan dalam UU ini, seharusnya pembuat UU lebih memikirkan isi substansi UU bukan dalih suara mayoritas,” kata Dwi Anggono.

 

Menurutnya, alasan kenapa UU Pemilu dan UU MD3 yang paling banyak diuji karena kedua UU ini sangat berkaitan dengan kepentingan politik DPR sendiri dalam Pemilu berikutnya. “Makanya, mereka berusaha saling memperkuat dan melindungi kelompoknya di parlemen,” ungkapnya.

 

Dia menyarankan seharusnya UU Pemilu dibuat tiga tahun sebelum pemilu berlangsung, agar cukup waktu melakukan uji materi ke MK jika ada ketentuan yang tidak sesuai dengan konstitusi. “Saat ini kan tidak, tahun 2017 UU Pemilu disahkan, tetapi tahun 2018 sudah masuk awal tahapan pencalonan anggota legislatif dan pilpres, waktunya sangat singkat sekali. Saat putusan MK diketok ternyata sudah masuk tahapan pemilu, seperti putusan pencalonan anggota DPD yang tidak boleh dari unsur parpol.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua