Minggu, 20 Januari 2019

PN Jaksel Kuatkan Putusan KPPU atas Anak Usaha Petronas

M. Agus Yozami

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menguatkan Putusan KPPU No. 04/KPPUL/2017 terkait Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh Petronas Caligari (PC) Muriah Ltd., Petronas Caligari (PC) Ketapang II Ltd., dan PT Aquamarine Divindo Inspection. Sidang Pembacaan Putusan No. 833/PDT.G.KPPU/2018/PN.JKT.SEL dilaksanakan pada 3 Januari 2019. Sidang dipimpin oleh Krisnugroho sebagai Ketua Majelis Hakim, Mery Taat Anggarasih dan Florensani, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh Aprisno sebagai Panitera Pengganti.

 

“Dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan Menolak permohonan Para Pemohon Keberatan secara keseluruhan, Menguatkan Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2017, dan Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara,” tulis rilis KPPU yang dikutip hukumonline, Minggu (20/1).

 

Dijelaskan dalam rilis KPPU, materi keberatan yang diajukan oleh PC Muriah Ltd., dan PC Ketapang II Ltd., pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisi KPPU terkait hal-hal yang memberatkan antara lain:

 

(1) bahwa Putusan KPPU patut dibatalkan karena terbukti kurang pihak dan melanggar hukum acara pemeriksaan (due process of law), (2) bahwa KPPU tidak menerapkan sesuai dengan proses penyelesaian permasalahan tender yang tunduk pada ketentuan PTK 007 Revisi 03, dan (3) bahwa Para Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.

 

Di samping itu, Para Pemohon Keberatan juga mengajukan permohonan pemeriksaan tambahan, namun Majelis Hakim dalam putusan sela menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa saksi ahli yang akan diajukan dalam pemeriksaan tambahan telah diperiksa dan dimintai keterangan terkait keahliannya dalam proses persidangan di KPPU.

 

Terhadap keberatan yang diajukan Para Pemohon Keberatan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sependapat dengan KPPU dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan adalah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. Perkara a quo bermula dari adanya laporan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 pada Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204).

 

PC Muriah Ltd. dan PC Ketapang II Ltd. merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bekerjasama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). PC Muriah Ltd. mengoperasikan Kepodang Field yang berlokasi sekitar 180 km di timur laut lepas pantai Semarang, Jawa Tengah. Fasilitas yang terdapat di Kepodang meliputi WHT-C (Well Head Tower-C), CPP (Central Processing Plant) dan WHMA (Well Head Module-A). PC Ketapang II Ltd. mengoperasikan Bukit Tua Field yang berlokasi sekitar 40 km di utara Madura, Jawa Timur.

 

Pemisahan full well stream antara gas dan cairan dilakukan di WHP (Well Head Platform), selanjutnya dipindahkan ke FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) untuk selanjutnya dialirkan melalui pipa ke WHP dan ORF (Onshore Receiving Facilities) di Gresik.

 

Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No.11204) merupakan tender bersama yang dilakukan oleh PC Muriah Ltd. dan PC Ketapang II Ltd. untuk melakukan pemeliharaan berupa underwater services terhadap fasilitas yang berada baik di Kepodang Field maupun Ketapang Field.

 

Putusan kasus ini dibacakan oleh Majelis Komisi Perkara No. 04/KPPU-L/2017 yang terdiri dari Afif Hasbullah sebagai Ketua Majelis Komisi, Kurnia Toha dan Kodrat Wibowo masing-masing sebagai Anggota Majelis, pada 19 September 2018.

 

Dalam putusannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I (PC Muriah Ltd.), Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.) dan Terlapor III (PT Aquamarine Divindo Inspection) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999; Menghukum Terlapor I (PC Muriah Ltd.) dan Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.) untuk membayar denda sebesar Rp1.243.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara dan Memerintahkan Terlapor I (PC Muriah Ltd.) dan Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.) untuk membatalkan Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204). Ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999.

 

”Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga baik KPPU maupun Pemohon Keberatan masih dapat menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut,” tulis rilis KPPU tersebut.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua