Senin, 21 Januari 2019

Menyoroti Gonjang-ganjing Harga Tiket Pesawat dari Kacamata Persaingan Usaha

​​​​​​​Ada indikasi kolusi dalam penetapan harga tiket pesawat antar maskapai penerbangan.
Mochamad Januar Rizki
Gedung KPPU. Foto: RES

Kenaikan harga tiket penerbangan domestik pada seluruh maskapai akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga anti persaingan usaha tidak sehat ini melakukan penelitian untuk membuktikan terjadinya praktik kartel atau penetapan harga bersama-sama antar perusahaan penerbangan.

 

Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih menjelaskan munculnya keluhan publik di media menjadi salah satu alasan pihaknya meneliti persoalan ini. Dia mengatakan, KPPU telah melakukan pertemuan dengan perusahaan maskapai untuk membuktikan adanya kartel pada kenaikan tarif tiket pesawat tersebut.

 

Untuk meneliti persoalan ini, KPPU juga telah meminta penjelasan kepada Kementerian Perhubungan mengenai persoalan ini. Dalam pertemuan dengan Kemenhub, KPPU mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap kenaikan harga tiket. “Kami belum dapat pastikan apakah ada kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga ini,” jelas Guntur.

 

Dalam penelitian ini, KPPU menjelaskan pihaknya belum dapat memastikan jangka waktu hingga nantinya dilanjutkan pada tahap lebih lanjut berupa pemeriksaan atau investigasi. Dia menjelaskan pihaknya masih memerlukan temuan-temuan lain sebagai alat bukti terjadinya praktik kartel pada kenaikan harga tiket pesawat ini.

 

Guntur menjelaskan, terdapat dua indikasi yang menyebabkan dugaan kartel berisiko terjadi. Pertama, kenaikan dan penurunan harga tiket pesawat ini dilakukan secara bersama-sama antar maskapai dalam tempo waktu serupa. Kemudian, semakin menciutnya jumlah perusahaan juga menjadi risiko terjadinya kartel. Seperti diketahui, akhir tahun lalu terdapat Kerja Sama Operasional (KSO) atau pengambilalihan pengelolaan finansial dan operasion Sriwijaya Group  oleh Garuda Indonesia.

 

“Pasar yang semakin sedikit produsennya semakin tinggi berpotensi. Itu nature dalam persaingan,” kata Guntur di Gedung KPPU, Senin (21/1/2019).

 

Lebih lanjut, apabila terdapat bukti terjadinya kartel, Guntur menjelaskan praktik tersebut telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999

1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

 

Meski demikian, Guntur mengatakan penelitian ini tidak serta merta membuktikan terjadinya praktik kartel pada harga tiket pesawat. “Penelitian ini bukan serta merta dianggap ada pihak yang bersalah,” jelas Guntur.

 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempersilakan KPPU untuk memeriksa dugaan kartel soal kenaikan tiket pesawat yang serentak. Sebab, lembaga tersebut dianggap memiliki kewenangan untuk menindak setiap pihak yang terlibat dalam praktik kartel tersebut.

 

"Saya pikir silakan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi, silakan lihat. Kalau menurut saya tidak," katanya.

 

Baca:

 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Polana B Pramesti sebelumnya juga mengatakan bahwa pemerintah meminta Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Inaca) untuk menurunkan tiket pesawat guna meredam kegaduhan di masyarakat dan menciptakan iklim yang sehat.  

 

Meskipun, lanjut dia, maskapai menghadapi situasi yang berat karena harga avtur yang melonjak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. "Ini ada karena mempertimbangkan keluhan masyarakat," katanya.

 

Ketua Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara sempat membantah adanya praktik kartel di balik harga tiket pesawat ini. Menurutnya, penetapan harga tiket ini terjadi karena kondisi pasar yang menyebabkan maskapai penerbangan melakukan penyesuaian harga.

 

Lebih lanjut, Ari menjelaskan kenaikan harga tiket pesawat ini lebih disebabkan untuk memperbaiki kondisi finansial maskapai penerbangan yang tertekan akibat nilai tukar dan harga bahan bakar. Sedangkan, penurunan harga tiket pesawat lebih disebabkan respons terhadap keluhan masyarakat.

 

“Kami pastikan semuanya tidak melanggar regulasi. Kami mempertimbangkan berdasarkan komponen cost-nya seperti kurs dolar dan komoditi yang terfluktuasi,” jelas Ari.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua