Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan pengamanan berlapis proses pencetakan surat suara yang akan digunakan untuk pemilu serentak 2019. Proses pengamanan ketat juga diterapkan perusahaan pemenang tender di lokasi percetakan. Pengamanan pencetakan surat suara penting agar isu surat suara tercoblos tidak terulang lagi.
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, menjelaskan ada dua jenis pengamanan yang diterapkan dalam proses pencetakan surat suara. Pertama, pengamanan yang berkaitan dengan material kertas surat suara. Kerusakan pada surat suara bisa menyebabkan surat suara dinyatakan tidak sah, atau sejak awal tidak dapat digunakan. KPU menggunakan mikroteks untuk mendeteksi pengamanan surat suara. Pengamanan kedua berkaitan dengan aspek prosedur. Surat suara diperiksa secara berlapis oleh tenaga ahli, lalu disortir di KPU, diawasi Bawaslu, dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian.
Untuk memastikan standar pengamanan dijalankan, KPU melakukan melakukan kunjungan ke sejumlah tempat percetakan surat suara, Minggu ((20/1). Kunjungan ini sekaligus menandai dimulainya proses percetakan perdana logistik surat suara. Pada hari yang sama, KPU mengunjungi enam konsorsium pemenang tender percetakan surat suara di empat kota berbeda: Jakarta, Gresik, Surabaya, dan Makassar.
Melalui kunjungan ini, KPU ingin menegaskan kepada publik bahwa proses percetakan surat suara yang merupakan “jantung Pemilu” ditangani secara profesional. Apalagi KPU sempat direpotkan isu beberapa container surat suara yang sudah tercoblos. Komisioner KPU Pusat, Ilham Saputra mengatakan pencetakan surat suara dilakukan di Indonesia, bukan di luar negeri. “Kami ingin beritahu ini adalah perdana cetak surat suara dan ini ada di Indonesia bukan di China. Ini penting kita tegaskan,” ujar Ilham.
KPU nampaknya tidak ingin kecolongan lagi terkait surat suara. Mengingat hal ini sangatlah serius dan bisa berdampak kepada kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. KPU juga memastikan langkah pengamanan proses percetakan surat suara. “Agar nanti surat yang dihasilkan bukan dicurigai bukan tercoblos atau tercoret tinta,” ujar Ilham.
Sesuai informasi yang diperoleh KPU dari lapangan, konsorsium pemenang tender juga menerapkan standar khusus terkait pengamnan. Misalnya, standar pengamanan percetakan surat suara yang digunakan PT Gramedia sebagai salah satu konsorsium pemenang tender. Gramedia menerapkan prinsip sterilisasi dimana area produksi hanya khusus digunakan untuk mencetak surat suara.
(Baca juga: Resahkan Masyarakat, Isu Surat Suara Tercetak Harus Ditangani Aparat Penegak Hukum).
Penjagaan terhadap proses percetakan dan area produksi dilakukan penuh sepanjang 24 jam. Bukan saja oleh petugas keamanan internal, tetapi juga kerjasama dengan kepolisian. KPU juga mengawasi proses pengamanan ini. Saat memasuki area produksi, segala bentuk alat perekam tidak diperbolehkan untuk dibawa serta. Sementara untuk tenaga kerja yang digunakan oleh PT Gramedia sepanjang proses produksi adalah tenaga kerja yang hanya ditunjuk untuk mengerjakan proses produksi. Kepada mereka diberikan akses ke area produksi yang mana akses tersebut tidak dimiliki oleh tenaga kerja lainnya. “Bagi pihak ekstemal yang akan masuk ke area produksi juga harus seizin KPU dan dibuktikan dengan surat dinas dari KPU RI,” demikian bunyi keterangan tertulias Gramedia sebagaimana diterima hukumonline.