Rabu, 23 January 2019

Revolusi Industri 4.0 dan Perubahan Konsep Hubungan Industrial oleh: Sugeng Santoso PN*)

“There is nothing wrong with change, if it is in the right direction” (Sir Winston Churchill).
RED
Sugeng Santoso PN. Foto: Istimewa

Revolusi Industri 4.0

Konsep revolusi industri 4.0 ini merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Ekonom asal Jerman sekaligus penggagas World Economic Forum (WEF) itu melalui bukunya, The Fourth Industrial Revolution, menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain.

 

Revolusi industri yang selalu menjadi dasar adanya perubahan dalam sistem kerja termasuk sistem hubungan kerja sebagaimana konsep awal hubungan industrial adalah hubungan kerja, hubungan privat antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan. Revolusi industri 4.0 yang telah mulai berlangsung sejak tahun 2018 yang antara lain ditandai dengan perubahan-perubahan dalam cara hidup, bekerja, dan berhubungan antar manusia.

 

Fenomena perubahan pelaku proses produksi dari tenaga kerja ke mesin atau robot (otomatisasi). Perubahan hubungan kerja juga muncul berupa perkembangan sistem bisnis, misalnya, jual beli online, transportasi berbasis online (ojek online, dan taxi online) dan lain-lain yang sangat memudahkan masyarakat pada umumnya.

 

Kemudahan-kemudahan tersebut juga membawa akibat terancamnya posisi pekerja/buruh konvensional. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan tertentu saat ini mengutamakan konsep hubungan industrial yang akan berubah dengan adanya revolusi industri 4.0 tersebut.

 

Konsep Hubungan Industrial

Konsep awal hubungan industrial tersebut kemudian berkembang sejalan dengan adanya revolusi industri, di mana hubungan industrial yang didominasi dengan hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersifat privat di antara keduanya menimbulkan banyak permasalahan dalam proses produksi. Di antaranya terjadi dominasi pengusaha terhadap pekerja/ buruh yang bekerja padanya dalam proses produksi yang berakhir pada eksploitasi tenaga pekerja/buruh.

 

Konsep tersebut sebagai akibat penerapan politik laissez-faire (Scott Gordon, “The London Economist and the High Tide of Laissez Faire”, Journal of Political Economy, 1955). Pada negara, di mana negara tidak dapat melakukan intervensi dalam proses perdagangan, termasuk proses produksi, yang kemudian mengakibatkan rendahnya nilai upah, jam kerja yang berlebihan, semakin meningkatnya angka kemiskinan pada pekerja/ buruh dan tidak adanya penghargaan terhadap pekerja/ buruh (R. C. Sharma, Industrial Relations and Labour Legislation, 2016).

 

Keadaan tersebut kemudian menimbulkan protes dari pekerja/buruh yang berusaha membela kepentingan dan hak-haknya, sedangkan di sisi lain pengusaha tetap pada posisinya yang berusaha menjadi dominan dalam proses produksi. Skenario tersebut kemudian menimbulkan industrial war antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua