Rabu, 23 Januari 2019

Revolusi Industri 4.0 dan Perubahan Konsep Hubungan Industrial oleh: Sugeng Santoso PN*)

“There is nothing wrong with change, if it is in the right direction” (Sir Winston Churchill).
RED
Sugeng Santoso PN. Foto: Istimewa
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Revolusi Industri 4.0

Konsep revolusi industri 4.0 ini merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Ekonom asal Jerman sekaligus penggagas World Economic Forum (WEF) itu melalui bukunya, The Fourth Industrial Revolution, menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain.

 

Revolusi industri yang selalu menjadi dasar adanya perubahan dalam sistem kerja termasuk sistem hubungan kerja sebagaimana konsep awal hubungan industrial adalah hubungan kerja, hubungan privat antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan. Revolusi industri 4.0 yang telah mulai berlangsung sejak tahun 2018 yang antara lain ditandai dengan perubahan-perubahan dalam cara hidup, bekerja, dan berhubungan antar manusia.

 

Fenomena perubahan pelaku proses produksi dari tenaga kerja ke mesin atau robot (otomatisasi). Perubahan hubungan kerja juga muncul berupa perkembangan sistem bisnis, misalnya, jual beli online, transportasi berbasis online (ojek online, dan taxi online) dan lain-lain yang sangat memudahkan masyarakat pada umumnya.

 

Kemudahan-kemudahan tersebut juga membawa akibat terancamnya posisi pekerja/buruh konvensional. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan tertentu saat ini mengutamakan konsep hubungan industrial yang akan berubah dengan adanya revolusi industri 4.0 tersebut.

 

Konsep Hubungan Industrial

Konsep awal hubungan industrial tersebut kemudian berkembang sejalan dengan adanya revolusi industri, di mana hubungan industrial yang didominasi dengan hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersifat privat di antara keduanya menimbulkan banyak permasalahan dalam proses produksi. Di antaranya terjadi dominasi pengusaha terhadap pekerja/ buruh yang bekerja padanya dalam proses produksi yang berakhir pada eksploitasi tenaga pekerja/buruh.

 

Konsep tersebut sebagai akibat penerapan politik laissez-faire (Scott Gordon, “The London Economist and the High Tide of Laissez Faire”, Journal of Political Economy, 1955). Pada negara, di mana negara tidak dapat melakukan intervensi dalam proses perdagangan, termasuk proses produksi, yang kemudian mengakibatkan rendahnya nilai upah, jam kerja yang berlebihan, semakin meningkatnya angka kemiskinan pada pekerja/ buruh dan tidak adanya penghargaan terhadap pekerja/ buruh (R. C. Sharma, Industrial Relations and Labour Legislation, 2016).

 

Keadaan tersebut kemudian menimbulkan protes dari pekerja/buruh yang berusaha membela kepentingan dan hak-haknya, sedangkan di sisi lain pengusaha tetap pada posisinya yang berusaha menjadi dominan dalam proses produksi. Skenario tersebut kemudian menimbulkan industrial war antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

 

Masyarakat mulai memandang bahwa permasalahan dalam hubungan industrial adalah permasalahan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan pemerintah mulai berpandangan bahwa politik laissez-faire tidak dapat mewujudkan sistem industri yang baik, melainkan justru menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, pemerintah mulai berpandangan untuk melakukan intervensi dalam proses produksi. Hal ini kemudian menjadi pandangan umum bahwa dalam hubungan industrial tidak lagi hanya dibangun atas hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, melainkan terdapat tiga unsur dalam hubungan industrial, yakni pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah.

 

Namun demikian, konsep awal hubungan industrial yang memandang hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha sebagai unsur utama dalam konsep hubungan industrial masih kental terasa. Walaupun telah disisipkan adanya unsur keseimbangan di antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang dalam praktiknya diwujudkan dalam bentuk intervensi pemerintah/negara dalam bentuk regulasi dan peraturan perundang-undangan.

 

Salah satunya dalam Labour Dictionary yang mengartikan istilah hubungan industrial sebagai “the relations between employers and employees in industry. In the board sense, the terms also includes the lrelations between the various unions, between the unions and employers, between the State and the unions as well as those between the employers and the Goverment”. (P.H. Casselman, Labour Dictionary, Philosophical Library, New York, 1949). Dengan demikian dapat diketahui bahwa konsep dari hubungan industrial pada dasarnya merupakan konsep yang sangat dinamis.

 

Perubahan konsep hubungan industrial berdasarkan revolusi industri 4.0 lebih cenderung kepada konsep hubungan industrial yang berfisat partnership atau lebih kepada kemitraan. Pekerja kedudukannya tidak subordinasi tetapi menjadi mitra pengusaha. konsep hubungan industrial yang membentuk hubungan mutualisme dalam pemahaman saling memberdayakan, maka antara dunia industri, pekerja dan pemerintah merupakan satu sinergi yang menopang pertumbuhan ekonomi.

 

World Economic Forum memprediksi empat isu yang akan yang akan memengaruhi pekerjaan pada masa depan. Kecerdasan buatan dan robot akan menciptakan lebih banyak pekerjaan, bukan pengangguran massal. Otomatisasi akan menyebabkan beberapa pekerjaan akan hilang, namun di sisi lain hal ini justru membawa peluang pekerjaan baru di bidang yang lain.

 

Para ahli ekonomi percaya bahwa yang terjadi pada masa depan bukan kurangnya lowongan pekerjaan, tapi kurangnya kemampuan yang sesuai dengan jenis pekerjaan pada masa depan. Sebagian besar tenaga kerja negara maju akan menjadi pekerja bebas (freelance) sebelum 2027. Para pekerja freelance ini akan didominasi oleh generasi milenial. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan dipercaya akan lebih memilih merekrut para pekerja freelance dibandingkan pekerja tetap untuk mengisi kekosongan talenta (talent gap) yang mereka butuhkan.

 

Mengubah Konsep Hubungan Industrial

Kenyataan bahwa revolusi industri 4.0 telah menggeser hubungan kerja. Relasi antara pekerja dan pemberi kerja bukan lagi berbentuk hubungan kerja tapi kemitraan. Langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan konsep hubungan industrial. Peraturan terkait ketenagakerjaan terutama UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu dilakukan perubahan.

 

Pertama, konsep hubungan industrial, yang didasarkan dari hubungan kerja-hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja/buruh bukan merupakan hubungan yang permanen dan statis, tetapi bersifat partnership atau kemitraan. Konsep tersebut membawa konsekuensi pekerja bisa bekerja untuk beberapa perusahaan. Pengertian tentang lokasi pekerjaan dan waktu kerja menjadi fleksibel.

 

Kedua, konsep pengupahan. Perhitungan pembayarannya bisa saja per jam, per hari, per minggu atau per bulan, tergantung dari kesepakatan atau perjanjian dan sesuai tingkat keahlian.

 

Ketiga, Konsep perselisihan hubungan industrial, misalnya pemutusan hubungan kerja, konsep waktu  berakhirnya hubungan kerja juga dapat mengalami perubahan karena sifat pekerjaan yang fleksibel tersebut.

 

Keempat, Model penyelesaian perselisihan hubungan industrial, apakah menggunakan model Alternative Dispute Resolution atau model litigasi melalui peradilan hubungan industrial.  Kewenangan pengadilan dalam memeriksan jenis perkara apa saja, dll. 

 

Kesimpulan

Revolusi industri 4.0 adalah tantangan sekaligus ancaman, apabila tidak dilakukan perubahan konsep hubungan industrialnya. Pergeseran paradigma hubungan industrial dapat memberi pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan juga dapat menimbulkan berbagai persoalan ketenagakerjaan apabila tidak dipersiapkan perangkat aturan hukumnya.

 

Sebagaimana kalimat bijak yang disampaikan Sir Winston Churchill maka adanya Revolusi Industri 4.0 haruslah disambut dengan mengubah konsep hubungan industrial agar arah perubahannya sesuai dengan yang diharapkan. Jika tidak ada upaya tersebut maka situasi akan seperti slogan dalam bahasa Belanda: “het recht hink achter de feiten aan” (hukum selalu berjalan di belakang peristiwanya).

 

*)Sugeng Santoso PN adalah Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung RI. Lulusan Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua