Rabu, 23 Januari 2019

Pemprov Sumut dan Peradi Berkolaborasi Soal Pembinaan dan Bantuan Hukum

RED

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Fauzie Yusuf Hasibuan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Gubernur Edy Rahmayadi. Keduanya sepakat untuk berkolaborasi mengenai pembinaan dan bantuan hukum oleh Peradi di lingkungan Pemprov Sumut.

 

Fauzie menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, jumlah anggota Peradi yang mencapai 1500 orang di Medan bisa menjadi titik awal untuk membantu aparatur sipil Negara di lingkungan Pemprov Sumut jika memerlukan nasihat atau bantuan hukum.

 

"Jumlah anggota Peradi 55.000 advokat dan tersebar di seluruh Indonesia, di kota Medan saja berjumlah 1.500 Advokat, tentunya siap mengatasi permasalahan hukum di wilayah Sumatera Utara serta memberikan pembinaan dan bantuan hukum kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” kata Fauzie.

 

Hal senada juga diutarakan Edy Rahmayadi. Menurut Edy, kolaborasi ini merupakan bagian dari program pengembangan di lingkungan Pemprov Sumut. Ia berharap, dengan adanya dukungan dari Peradi, dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja dari aparatur sipil negara di Pemprov Sumut.

 

"Kerja sama ini dalam rangka mendukung program pengembangan provinsi Sumatera Utara untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan penentuan langkah-langkah taktis dan strategis untuk menata, membina dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara," ujar Edy.

 

Sejumlah hal masuk dalam butir-butir kerjasama. Misalnya, perjanjian meliputi pemberian masukan teknis hukum terhadap rancangan Peraturan Daerah, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta pembinaan dan bantuan hukum pada Pemprov Sumatera Utara.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua