Kamis, 24 Januari 2019

Golput Hak Konstitusional? Begini Ulasan Hukumnya

Mengacu berbagai aturan, hak untuk memilih bisa dimaknai masyarakat bisa/boleh memilih salah satu pasangan calon atau tidak memilih semua pasangan calon. Karenanya, negara atau pemerintah juga wajib melindungi hak masyarakat yang bersikap golput.
Ady Thea DA
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama kedua pasangan capres-cawapres . Foto: RES

Serangkaian proses Pemilihan Umum (Pemilu) terutama Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang diikuti dua pasangan calon (paslon), Joko Widodo-Ma’ruf Amin (01) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (02), masih terus bergulir. Kini, Pilpres masih dalam tahap kampanye demi mendulang suara. Jauh sebelum tahap kampanye, aksi saling dukung kedua paslon terus mewarnai kehidupan sehari-hari ataupun di berbagai media.   

 

Namun, ternyata ada kelompok masyarakat yang bersikap untuk tidak memilih kedua pasangan calon yang ada dengan beragam alasan. Seperti, gagalnya pemerintahan saat ini, tidak ada satupun dari capres-cawapres dan koalisinya yang bersih dari isu korupsi, perampas ruang hidup rakyat, tersangkut kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), diskriminasi terhadap kelompok minoritas.  

 

Kelompok ini memang selalu ada dalam setiap perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini. Kelompok ini populer atau lazim disebut golongan putih (golput). Lalu, apakah sikap golput dalam Pemilu atau Pilpres ini melanggar hukum yang bisa dipidana atau apa sikap ini termasuk hak konstitusional?   

 

Mantan Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa menilai sikap golput dalam Pilpres merupakan hak konstitusional warga negara, sama halnya seperti hak untuk memilih dan dipilih. Setiap warga negara berhak menentukan apakah mereka mau menggunakan haknya atau tidak. Jaminan ini tertulis jelas dalam konstitusi dan kovenan hak sipil dan politik (sipol) termasuk UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga tidak melarang golput.

 

Alghif menerangkan UU Pemilu melarang tindakan yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Misalkan ketika hari pemilihan ada pengusaha yang tidak mengizinkan buruhnya untuk mencoblos, sehingga buruh tidak bisa ke tempat pemungutan suara (TPS) karena harus masuk kerja.

 

“Tindakan ini yang dilarang dan bisa dipidana,” kata dia dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Rabu (23/1/2019). Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ICJR, KontraS, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru, dan PBHI. Baca Juga: Analisa Debat Pilpres dari Isu yang Diangkat Hingga Program Kerja

 

Menurutnya, ada beragam sebab seseorang bersikap golput dalam Pemilu/Pilpres. Pertama, golput karena kecewa terhadap pemerintahan saat ini yang tidak memenuhi janji politiknya. Kolompok golput ini merupakan pemilih Jokowi ketika Pemilu 2014, tapi setelah terpilih tidak ada perubahan yang signifikan termasuk bersikap tidak memilih kandidat pasangan Prabowo-Sandi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua