Jumat, 25 Januari 2019

Ketentuan-ketentuan yang Harus Dipatuhi Korporasi Saat Meminjam Utang Asing

Jumlah utang asing swasta dan publik terus meningkat. Ada ketentuan yang harus dipatuhi dalam mengajukan utang asing.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Persoalan utang luar negeri (ULN) semakin ramai diperdebatkan publik menjelang pemilihan umum tahun ini. Terus membengkaknya utang asing tersebut dinilai sudah melebihi batas aman dari kondisi keuangan negara. Namun di sisi lain, masih ada pihak yang menganggap utang ini masih belum berbahaya.

 

Mari tinggalkan perdebatan tersebut untuk sementara. Terdapat hal lain yang harus dipahami, salah satunya sehubungan aturan utang asing. Lantas bagaimana sebenarnya ketentuan yang harus dipatuhi setiap pihak seperti swasta bank, swasta non-bank, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga pemerintah dalam mencari pinjaman tersebut?

 

Sejumlah peraturan ULN sebagian besar diterbitkan Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas keuangan. Lembaga ini telah menerbitkan sejumlah aturan mengenai ULN sejak 2000 silam. Aturan-aturan tersebut memuat berbagai ketentuan mulai dari kewajiban pelaporan hingga batasan atau threshold maksimum ULN.

 

Sumber: Bank Indonesia

 

Dalam ULN swasta non-bank, terdapat dua peraturan yang harus dipatuhi dalam mencari pinjaman yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah (LLD) dan PBI Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan ULN Korporasi Nonbank (KPPK).

 

PBI LLD ini mengatur tentang penyampaian keterangan dan data termasuk ketentuan transaksi penggunaan devisa yang perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung nasabah. Nasabah harus menyampaikan dokumen pendukung transaksi LLD berupa transfer dana keluar (outgoing transfer) dalam valuta asing dengan nilai lebih besar dari US$ 100 ribu atau ekuivalen. Kewajiban tersebut dikecualikan bagi transaksi yang dilakukan bank untuk kepentingan bank tersebut dan transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan nasabah yang sama di dalam negeri.

 

Aturan LLD ini hanya mengizinkan bank dapat menyetujui perintah transfer dana transaksi LLD sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung. Nasabah wajib menyampaikan keterangan, data dan/atau dokumen pendukung kepada bank dengan benar. Kemudian, bank juga harus meneruskan informasi permohonan utang tersebut kepada BI mengenai penyampaian dokumen pendukung transaksi LLD berupa transfer dana keluar.

 

Bagi nasabah yang tidak menyampaikan keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung dengan benar kepada bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi dengan nominal paling banyak sebesar Rp 50 juta untuk setiap perintah transfer dana.Selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, nasabah yang dinyatakan tidak menyampaikan dokumen pendukung dengan benar kepada bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberitahuan kepada instansi terkait. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua