Jumat, 25 Januari 2019

Aturan DHE Terbit, Bagaimana Nasib Pelaku Usaha yang Sudah Berkontrak?

Kontrak dapat direvisi dengan catatan adanya kesepakatan kedua belah pihak, atau adanya klausul yang mengatur tentang penyesuaian kontrak tergantung kepada perkembangan regulasi.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Disebutkan dalam PP itu, setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan Devisa. Namun khusus Devisa berupa Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam, wajib dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia.

 

Kewajiban eksportir untuk memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing. Penempatan DHE SDA dalam Rekening DHE SDA sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, wajib dilaksanakan paling lama pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan pabean Ekspor.

 

Menanggapi beleid baru ini, Act. Executive Director Indonesian Mining Assocoation (IMA) Djoko Widajatno menegaskan bahwa pihaknya mendukung kebijakan pemerintah terkait penempatan DHE pada sistem keuangan di Indonesia. Hanya saja, Djoko meminta pemerintah memberikan dispensasi bagi anggota IMA yang masih memegang pinjaman Luar Negeri (LN) untuk alat dan infrastruktur dan menahan DHE dalam mata uang dolar, agar dapat melakukan pembayaran dengan mudah.

 

“IMA pada dasarnya mendukung program Pemerintah, hanya untuk   anggota IMA  yang masih memegang pinjaman LN untuk alat dan infrastruktur sebaiknya diberi dispensasi untuk menahan DHE nya dalam USD, agar dapat membayarnya dengan mudah,” kata Djoko lewat pesan singkat kepada hukumonline, Jumat (25/1).

 

Menurut Djoko, hal yang perlu dilakukan pemerintah selanjutnya adalah penyempurnaan prosedur investasi di sektor pertambangan agar lebih menarik. Apalagi, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor pertambangan di tahun 2018 tercatat mengalami perbaikan.

 

Terkait dispensasi yang dimaksud oleh IMA, menarik untuk dibahas apakah pengusaha yang telah melakukan kontrak sebelum terbitnya PP DHE wajib mengikuti aturan ini? Terlebih, PP DHE tidak memuat pasal penyesuaian implementasi PP DHE.

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggodo, menyampaikan bahwa pada dasarnya PP tidak boleh mengatur secara surut atau retroaktif. Dalam tataran aturan perundang-undangan, lanjutnya, hanya peraturan setingkat UU saja yang boleh mengatur secara surut, disertai dengan pertimbangan dan alasan yang jelas. Hal tersebut jelas diatur dalam tataran perundang-undangan di Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua