Sabtu, 26 January 2019

Pencabutan Hak Politik Terdakwa Kasus Korupsi di Mata Penegak Hukum

“Kami akan sampaikan, kami akan membela secara hukum juga. Sebenarnya kalau bicara pengaruh melihat dari persepsi apa dulu. Kalau dari masyarakat pengaruh agar di kemudiam hari tidak gunakan hak politiknya, tidak akan dipilih kembali. Tapi bicara hak politik, itu tadi ada Pasal 28 (UUD 1945) tentang hak asasi itu kembali lagi,” pungkasnya.

Kritik juga datang dari M. Fadli Nasution. Kuasa hukum anggota DPRD Sumatera Utara ini menganggap tuntutan kepada kliennya berlebihan, tidak sebanding dengan sikap koperatif para terdakwa sejak pemeriksaan awal sebagai tersangka sampai di persidangan. Menurut Fadli kliennya sudah mengakui perbuatan dan mengembalikan uang yang pernah mereka terima kepada KPK sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

Mengenai pencabutan hak politik kliennya, Fadli juga menganggap penuntut umum tebang pilih. “Dalam pembelaan nanti akan disampaikan mohon keadilan dari majelis hakim,” tegasnya.

Salah satu dalil yang dibangun Fadli adalah tebang pilih tadi. Beberapa terpidana sebelumnya dalam perkara ini, unsur pimpinan DPRD Sumatera Utara tidak dituntut pencabutan hak politik. “Perkara sebelumnya Kamaludin Harahap, Ajib Shah, Chaidir Ritonga, Sigit Pramono Asri, Saleh Bangun dkk,” ujarnya.

Latar Belakang

Permintaan penuntut umum khususnya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta majelis hakim untuk mencabut hak terdakwa menduduki jabatan publik kerap dilakukan bukan tanpa dasar. Pasal 10 KUHP mengatur jenis pidana tambahan yang dapat diminta jaksa atau dijatuhkan hakim, yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pasal 35 KUHP menjebarkan lebih jauh hak-hak terdakwa yang bisa dicabut.

Selain punya landasan yuridis dalam KUHP, pencabutan hak pilih atau hak menduduki jabatan publik dilandasi pertimbangan tertentu dari KPK. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menjelaskan para terdakwa kasus korupsi diduga telah mengkhianati kepercayaan masyarakat di jabatan politik tertentu atau kejahatan yang dilakukan terkait langsung dengan jabatan. “Selain itu, untuk melindungi kepentingan masyarakat setelah pelaku korupsi tersebut menyelesaikan masa hukuman penjaranya,” kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi hukumonline, Selasa (22/1).

Lalu sejak kapan permintaan pencabutan hak politik ini dilakukan? Dari penelusuran hukumonline KPK memulainya pada saat persidangan dengan tuntutan mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Djoko Susilo pada Agustus 2013. Djoko Susilo didakwa melakukan korupsi simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua