Rabu, 30 January 2019

Alasan MA Batalkan Aturan Gaji Pokok dan Pensiun Hakim

Karena besaran gaji pokok dan pensiun hakim masih disamakan dengan PNS yang bertentangan dengan sejumlah UU. Karena itu, PP No. 94 Tahun 2012 harus segera direvisi oleh pemerintah sesuai amanat putusan MA ini.
Aida Mardatillah
Ilustrasi: BAS

Beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 3 ayat (2), (3), (4); Pasal 5 ayat (2); Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11D, dan 11E PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2016.

 

Permohonan ini diajukan beberapa hakim yakni Andi Muhammad Yusuf Bakri, Sunoto, Djuyamto, Achmad Cholil yang mempersoalkan gaji pokok dan hak pensiun hakim sebagai pejabat negara. Sebab, faktanya gaji pokok dan hak pensiun hakim masih disamakan dengan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (PNS/ASN).    

 

“Menyatakan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11 D, dan 11E PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU PTUN dan UU ASN serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi amar putusan yang dikutip dari situs Direktorat Putusan MA, Rabu (30/1/2019).

 

Putusan ini diketok pada 10 Desember 2018 dan diperiksa dan diputus oleh Hakim Agung Supandi sebagai ketua beranggotakan Irfan Fachruddin dan Yodi Martono Wahyunadi.

 

Dalam permohonannya, para pemohon menilai Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP No. 94 Tahun 2012, gaji pokok hakim besarannya sama dengan gaji pokok PNS. Padahal, secara normatif status hakim adalah pejabat negara, bukan ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika dilihat fungsinya pun, hakim mengemban fungsi ajudikasi yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus dan sangat berbeda dengan PNS sebagai pelayan publik.

 

Mengenai Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11 D, dan 11E PP No. 94 Tahun 2012 itu terkait hak pensiun hakim, para pemohon menganggap aturan hak pensiun hakim masih dipersamakan dengan hak pensiun PNS. Padahal, dalam UU ASN, status hakim sudah ditempatkan sebagai pejabat negara. (Baca Juga: Kala Fasilitas Layak Sang Pengadil Jauh dari Harapan)

 

Namun kenyataannya hingga saat ini paradigma dan kedudukan serta besaran pensiun hakim masih saja dipersamakan dengan PNS biasa dan semestinya hak gaji pokok dan pensiun hakim dan PNS harus dibedakan. Selain itu, para pemohon menguji pasal yang mengatur fasilitas dan transportasi hakim dalam pelaksanaan tugas negara pada Zona 1 (DKI Jakarta) yang tidak memperoleh tunjangan kemahalan.

 

Dalam putusannya, Majelis MA berpendapat sesuai UU Kekuasaan Kehakiman dan UU ASN, hakim ialah pejabat negara yang berbeda dengan ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Sebab, hakim pelaku ajudikasi yang berbeda dengan PNS. Fungsi ajudikasi membutuhkan pengetahuan mendalam dengan keterampilan khusus. Bahkan, hakim harus terus meningkatkan pengetahuan guna mengantisipasi perkembangan hukum dalam membuat putusan.

 

Namun, justru Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP 94 Tahun 2012 telah menyamakan gaji pokok hakim dengan gaji pokok PNS. Hal ini berarti menyamakan beban kerja, tanggung jawab serta risiko pekerjaan hakim dengan pekerjaan PNS. “Padahal, hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur UU, sehingga berbeda beban kerja, tanggung jawab, dan resikonya dengan PNS,” demikian bunyi pertimbangan Putusan MA No. 23 P/HUM/2018 ini.

 

Ditegaskan Majelis, jabatan hakim berbeda dengan PNS. Terlebih, kedudukan hakim sebagai pejabat negara ditegaskan dalam beberapa UU. Karenanya, kata Majelis, sudah semestinya gaji dan tunjangan hakim ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

 

“Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11 D, dan 11E PP No. 94 Tahun 2012 juga bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU PTUN, dan UU ASN, sehingga Mahkamah berpendapat hak pensiun hakim yang disamakan dan digantungkan dengan pensiun PNS, secara mutatis mutandis (otomatis) juga bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.”  

 

PP harus direvisi

Salah satu pemohon, Djuyamto bersyukur permohonan ini dikabulkan, meski pengujian aturan fasilitas dan transportasi hakim dan pelaksanaan tugas negara pada Zona 1 (DKI Jakarta) yang tidak memperoleh tunjangan kemahalan tidak dikabulkan. “Tapi, yang jelas para hakim gembira dengan adanya putusan ini. Terlebih, mengenai hak pensiun ini yang ditunggu-tunggu para hakim yang mendekati masa pensiun,” kata dia.

 

Menurutnya, adanya putusan ini gaji pokok dan pensiun hakim tidak dapat dipersamakan dengan gaji pokok dan pensiun PNS. Karena itu, PP No. 94 Tahun 2012 harus segera direvisi oleh Pemerintah. “PP No. 94 Tahun 2012 merupakan aturan pelaksana dari UU. Pemerintah harus segera merevisi PP itu agar tidak ada kekosongan hukum menyangkut gaji pokok dan pensiun hakim,” pintanya.

 

“Sementara saat ini, MA melalui biro perencanaan tengah melakukan FGD untuk membuat kajian atau revisi PP No. 94 Tahun 2012 agar bersesuaian dengan putusan ini,” kata Djuyamto.   

 

Sebelumnya, sekitar 3 tahun lalu, MA pernah menolak uji materi PP No. 94 Tahun 2012 pada 29 Desember 2015 lalu. Melalui putusan uji materi bernomor 28 P/HUM/2015, Majelis yang diketuai Yulius beranggotakan Imam Soebechi dan Mohammad Saleh, berpendapat dalil para Pemohon (FDHI) tidak dapat dibenarkan. Sebab, apa yang menjadi objek permohonan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

Menurut Majelis kata “dapat” dalam Pasal 5 PP No. 94 Tahun 2012 yang mengatur tunjangan perumahan dan transportasi bagi Hakim faktanya memang belum terpenuhi sesuai kemampuan negara saat ini. Sesuai maknanya kata “dapat” tersebut berarti memang ‘tidak wajib’. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. (Baca Juga: MA Tolak Uji Materi PP Gaji Hakim)

 

Untuk diketahui, PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak keuangan dan Fasilitas Hakim itu terdiri dari 10 komponen yakni gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain. Besaran gaji pokok hakim didasarkan jenjang karir dan masa jabatan hakim yang bersangkutan yang ketentuannya mengikuti besaran gaji pokok PNS. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua