Sabtu, 02 February 2019

Aturan yang Membolehkan Motor Melintas Jalur Tol

Praktik memperbolehkan kendaraan roda dua melintas jalur tol terdapat di Suramadu dan tol Mandara Bali sejak beberapa tahun lalu. Aspek keamanan dipertanyakan.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi Tol Suramadu: youtube

Gagasan agar kendaraan motor roda dua dapat melintas di jalan tol mendapat sorotan masyarakat. Ada yang menyambut positif, ada juga yang mengomentari negatif. Lantas bagaimana sebenarnya aturan yang memperbolehkan kendaraan roda dua diperbolehkan melintas jalur tol?

 

Setidaknya, penggunaan ruas jalan tol telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.  PP 15/2005 khususnya Pasal 38 terdapat 3 ayat, kemudian direvisi oleh PP No.44 Tahun 2009.  Bila dalam Pasal 38 PP 15/2005 mengatur pengguna ruas jalan tol hanyalah kendaraan roda empat atau lebih, dalam PP 44/2009 disisipkan satu ayat menjadi Pasal 38 ayat (1a).  

 

Pasal 38 PP 44/2009:

(1) Jalan tol diperuntukkan bagi pengguna yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

(1a) Pada jalan tol dapat dilengkapi dengan jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis angkutan dan tonasenya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) ditetapkan oleh Menteri."

 

Dalam PP 44/2009 pun diberikan penjelasan, antara lain, Kendaraan bermotor roda dua merupakan moda transportasi dengan populasi yang cukup besar sehingga perlu diberi kemudahan dalam menggunakan infrastruktur berupa jalan termasuk jalan tol. Pemberian kemudahan ini diberikan dengan tetap memperhitungkan faktor keselamatan dan keamanan pengguna jalan’.

 

(Baca: Perpres 98/2018 Soal Perubahan Jembatan Suramadu Jadi Jalan Umum Tanpa Tol)

 

Wacana kendaraan roda dua diperbolehkan masuk ruas jalan tol memang masih menjadi polemik. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai gagasan tersebut mesti dikaji terlebih dahulu. Menurutnya, aspek keamanan yang menjadi inti dalam berkendaraan mesti diutamakan.

 

“Membolehkan sepeda motor melintas jalan tol dengan apapun formulasinya di lapangan sama halnya menyorongkan nyawa pengguna kendaraan motor roda dua,” katanya.

 

Berdasarkan data yang ada, kata Tulus, sebanyak 31 ribu orang Indonesia meregang nyawa di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara 71 persennya merupakan pengguna kendaraan sepeda motor. Dia menduga gagasan tersebut akibat adanya lobi inustri sepeda motor ke DPR dan pemerintah.

 

Apalagi munculnya gagasan tersebut setelah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Isinya antara lain menetapkan uang muka untuk kredit sepeda motor kendaraan roda dua sebesar nol persen. Tulus pun meminta DPR dan pemerintah tak mewacanakan gagasan yang irasional.

 

(Baca Juga: Leasing Boleh Terapkan DP Nol Persen, Ini Syarat dari OJK)

 

Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang, Djoko Setijowarno, berpendapat emerintah lebih baik untuk memberikan jalur khusus bus dibandingkan dengan jalur khusus motor di jalan tol. "Jalur khusus bus lebih baik dari pada jalur khusus motor di jalan tol," kata Djoko Setijawarno, seperti dilansir Antara, Sabtu (2/2).

 

Menurutnya, jalur khusus bus dinilai akan lebih aman dan selamat serta memberikan manfaat kenyamanan ke publik pengguna angkutan umum. Untuk itu, ia menyatakan bahwa bila ingin memberikan fasilitas infrastruktur yang mewah kepada rakyat, berikanlah kepada pengguna bus yang sifatnya angkutan masal.

 

Ada Syarat

Ketua DPR Bamang Soesatyo berpandangan ruang jalan tol di Indonesia memang tak semuanya dapat dilintasi kendaraan sepeda motor. Namun setidaknya tedapat ruang jalan tol yang dapat dilintas kendaraan roda dua, seperti jalan tol Mandara Bali dan Suramadu. Kedua jalan tol itu menyediakan jalur khusus bagi pengendara motor, setidaknya sejak lima tahun lalu. Langkah tersebut setidaknya merupakan contoh layanan yang baik. Bahkan sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap keadilan rakyat secara ekonomi. Khususnya bagi yang belum memiliki kemampuan membeli kendaraan roda empat.

 

“Dalam peraturan itu khususnya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2009, diatur bahwa motor sebenarnya boleh melintasi jalan tol. Tapi ada syaratnya,” ujarnya, Jumat (1/2).

 

Praktik memperbolehkan kendaraan roda dua melintas jalur tol terdapat di Suramadu sejak beberapa tahun lalu. Namun praktiknya memang jalan tol bagi kendaraan roda dua tidak menyatu peruntukanya dengan kendaraan roda empat atau lebih. Sama halnya dengan Jalan Tol Mangandara Bali yang memisahkan tol khusus sepeda motor roda dua dengan tol kendaraan roda empat atau lebih.

 

Hasilnya, kata Bamsoet begitu biasa disapa, tingkat kecelakaan roda dua di Bali menurun drastis. Soalnya, ruas tol khusus jalur sepeda motor roda dua menjadi satu arah dengan lebar kurang lebih 2,5 meter. Bamsoet sedianya menyambut baik gagasan memperboleh kendaraan motor roda dua melintas jalur tol, sepanjang persyaratan dengan membuat jalur khusus.

 

“Yang pasti, kalau wacana motor melintas jalan tol disahkan, harus ada tambahan infrastruktur berupa pemisah jalan antara kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih,” ujar mantan Ketua Komisi III DPR itu.

 

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengamini gagasan Bamsoet. Dia menilai wacana membolehkan pengendara motor roda dua melintas jalan tol mesti ditindaklanjuti. Apalagi langkah tersebut sebagai bentuk keadilan bagi para pengendara kendaraan. Khususnya kendaraan bermotor roda dua yakni melalui PP 44/2009.

 

Dia menilai secara konstitusi setiap peraturan yang dibuat tak boleh mendiskrimisasi hak warga negara. Termasuk hak warga negara pengguna sepeda motor untuk menikmati hasil pembangunan. Kedua, PP 44/2009 yang membolehkan sepeda motor melintas tol dengan syarat.

 

Masinton pun merujuk data Mabes Polri yang menunjukan populasi sepeda motor  pada 2018 mencapai 111.571.239 unit atau setara dengan 42,4% penduduk Indonesia di tahun yang sama. Karena itula Masinton mendukung gagasan agar membolehkan pengendara kendaraan bermotor roda dua dapat melintas ruas jalan tol. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua