Senin, 04 Pebruari 2019

MA Tegaskan Guru Honorer Berpengalaman Boleh Ikut Seleksi CPNS

Putusan MA ini membawa pesan agar pemerintah mendukung dan memprioritaskan tenaga pendidik atau guru honorer yang telah lama mengabdi untuk diberikan peluang mengikuti seleksi CPNS. Namun, Kemenpan RB akan mempelajari dulu secara utuh salinan putusan MA tersebut.
Aida Mardatillah
Gedung MA. Foto : ASH

Mahkamah Agung (MA) resmi mengeluarkan salinan putusan atas uji materi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS Tahun 2018. Permohonan ini diajukan 48 guru honorer dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang mempersoalkan aturan syarat usia maksimal 35 tahun menjadi CPNS lantaran guru honorer (melebihi 35 tahun) yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak bisa menjadi PNS.  

 

Sebelumnya, Majelis MA yang diketuai Irfan Fachruddin beranggotakan Supandi dan Is Sudaryanto, sudah memutus dan mengabulkan perkara ini sejak 28 Desember 2018 lalu. Namun, MA belum mengeluarkan salinan putusan secara lengkap. Dalam amar putusannya, MA mencabut/menghapus Lampiran huruf F angka 6 huruf c angka 1 Permenpan RB No. 36 Tahun 2018 itu terkait aturan syarat maksmal 35 tahun menjadi CPNS.

 

“Menyatakan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1 Permenpan RB No. 36 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 (hak bekerja), UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU ASN, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi amar Putusan MA No. 74 P/HUM/2018 seperti dikutip Direktorat Putusan MA, Senin (4/2/2019). (Baca Juga: Status Guru Honorer ‘Berlabuh’ ke Meja Hijau)

 

Selengkapnya bunyi Lampiran huruf F angka 6 huruf c angka 1 Permenpan RB No. 36 Tahun 2018 ialah salah satu persyaratan dalam penetapan kebutuhan (formasi) khusus seleksi CPNS Tahun 2018 bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari Eks tenaga honorer kategori II adalah usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang.

 

Artinya, pasca terbitnya putusan MA ini meneguhkan bahwa guru honorer kategori dua (K2) yang berpengalaman puluhan tahun boleh mengikuti seleksi CPNS meskipun usianya sudah melebihi atau melewati 35 tahun.

 

Dalam permohonannya, para Pemohon menilai batas usia 35 tahun sebagai syarat seleksi CPNS tidak tepat karena para guru honorer ini telah mengabdi  lebih dari 10 tahun. Seharusnya syarat usia 35 tahun ini diterapkan kepada CPNS atau guru honorer (nonpengalaman). Menurutnya, syarat usia 35 tahun bertentangan dengan jiwa dan ruh Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Para pemohon telah bekerja sebagai guru honorer berkisar antara 10 sampai 25 tahun mulai tingkat SD, SMP, SMA, dengan honor Rp250.000 sampai dengan Rp300.000 per bulan. "Besaran honor itu sangat tidak manusiawi. Sudah menerima honor sangat kecil masih dihambat ikut seleksi (CPNS) karena syaratnya usia (maksimal) 35 tahun. Syarat usia ini seharusnya diterapkan bagi para fresh graduate, bukan diterapkan kepada guru-guru yang telah bekerja lebih dari 10 tahun," ujar kuasa hukum para Pemohon, Andi M. Asrun, Kamis (22/11/2018) lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua