Senin, 04 Pebruari 2019

KPK Kaji Pasal 21 UU Tipikor Terkait Kasus Penganiayaan Pegawai

Pasal tersebut terkait dengan dugaan perbuatan merintangi penanganan perkara atau yang disebut dengan obstruction of justice.
M. Agus Yozami
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari terlebih dahulu apakah ada upaya menghalangi kerja lembaganya saat dua penyelidik diserang ketika bertugas di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Sabtu (2/2) malam.

 

"Soal adanya tanggapan publik apakah pemukulan itu masuk kategori yang bisa KPK kenakan menghalangi kerja-kerja KPK dikaitkan dengan Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nanti KPK pelajari lebih dahulu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin (4/2).

 

Adapun pasal tersebut terkait dengan dugaan perbuatan merintangi penanganan perkara atau yang disebut dengan obstruction of justice.

 

UU Tipikor

Pasal 21:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

 

Saut menyatakan bahwa ada upaya kerja sama yang baik antara KPK dan Polri terkait dengan upaya penanganan kasus penyerangan tersebut.


"Saya melihat ada upaya kerja sama yang baik dengan tim dari Polri dengan Biro Hukum KPK, ini prosesnya masih berjalan. Doakan saja ini cepat bisa ditentukan siapa-siapa saja yang terkait dengan kasus penganiayaan tersebut," ucap Saut.


Sebelumnya, KPK menjelaskan kronologi singkat terkait dengan dua penyelidik KPK yang diserang itu. "Pegawai KPK ini memang ditugaskan secara resmi oleh KPK setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang indikasi tindak pidana korupsi, itu kewajiban KPK untuk menjalankan tugas ketika informasi kami dapatkan dari masyarakat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dikutip Antara di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/2).

 

(Baca Juga: KPK Duga 2 Pegawainya Dianiaya Saat Bertugas)

 

Setelah pukul 00.00 pada Minggu (3/2) dini hari, kata dia, beberapa orang mendekati tim KPK tersebut dan membawa ke suatu tempat di hotel tersebut.

 

"Bertanya beberapa hal dan sampai akhirnya pegawai KPK menyampaikan 'kami ditugaskan secara resmi dan merupakan pegawai KPK', tetapi penganiayaan dan pemukulan tetap dilakukan terhadap mereka," ungkap Febri.

 

Usut Tuntas

Sementara itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta agar kasus penganiayaan dua pegawai KPK yang sedang bertugas diusut tuntas. Dalam rilis yang diterima hukumonline, Senin (4/2), PSHK menyatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat hanya dimaknai sebagai penganiayaan terhadap seseorang, tetapi merupakan upaya menghalangi penegakan hukum, serta bentuk teror terhadap kerja-kerja KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

 

Selain itu, kejadian ini bukan yang pertama. Sebelumnya, aksi teror terjadi terhadap penyidik dan pimpinan KPK, tetapi sampai saat ini belum ada upaya penegakan hukum yang serius. Sebut saja kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, sudah berlalu lebih dari 600 hari; dan teror dengan menggunakan bom ke rumah dua orang pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif.

 

“Dua kasus itu tidak menemui titik terang siapa pelakunya dan apa motifnya sampai saat ini,” kata peneliti PSHK, Gita Putri Damayana.

 

Menurut Gita, rentetan aksi teror terhadap penyidik dan pimpinan KPK di awal 2019 ini seharusnya membuat Presiden mengambil langkah tegas dan menunjukan keberpihakannya terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Presiden harus mampu menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk membiarkan aksi teror dan intimidasi yang terjadi terhadap KPK tanpa ada penegakan hukum. 

 

“Semua pihak harus mendesak penegak hukum untuk bekerja secara cepat dan profesional terhadap berbagai kasus yang kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Gita.

 

Di samping itu, menurut Gita, upaya pengungkapan kasus ini harus menjadi prioritas dan menyeluruh, mengingat kompleksitas aktor dan dimensi kasus-per kasusnya yang berpotensi melumpuhkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

 

Oleh sebab itu, PSHK mengutuk keras segala bentuk teror dan kekerasan terhadap KPK, dan perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan hal itu PSHK menyatakan:

 

  1. Mendesak Presiden untuk menunjukan keberpihakannya kepada upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menyampaikannya langsung kepada publik; membentuk dan memberikan mandat kepada Tim Gabungan Pencari Fakta dalam memeriksa para pihak yang diduga terlibat dalam serangan ataupun pelemahan terhadap KPK, termasuk memberikan rekomendasi tindakan hukum yang tepat; dan mengevaluasi kinerja Kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk kasus-kasus serangan terhadap pegawai dan pimpinan KPK saat ini.
  2. Mendesak Pimpinan KPK mengambil langkah tegas dalam upaya memberikan perlindungan dan senantiasa membela pegawai KPK yang menjadi korban pada saat menjalankan tugas. 
  3. Mendesak Kepolisian untuk mengusut tuntas berbagai kasus teror yang terjadi terhadap pegawai dan pimpinan KPK.
  4. Mengajak publik untuk terus mendukung dan membela KPK melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

(ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua