Rabu, 06 February 2019

2018, MK ‘Cetak’ 10 Landmark Decisions

Mulai dari verifikasi parpol lama dan baru, larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD, perjanjian internasional harus melibatkan DPR, hingga perintah pembentuk UU mengubah batas usia perkawinan bagi perempuan.
Aida Mardatillah
Ilustrasi: BAS

Sepanjang tahun 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mengabulkan 15 perkara pengujian undang-undang (PUU) dari total sekitar 114 perkara yang telah diputuskan. Jumlah ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 22 perkara PUU yang dikabulkan dari 131 perkara PUU yang telah diputuskan.

 

Sementara dari jumlah 114 perkara PUU yang diputus itu, sebanyak 42 perkara PUU dinyatakan ditolak; 47 perkara tidak dapat diterima; 1 perkara PUU dinyatakan gugur; 7 perkara ditarik kembali; dan 2 perkara lain MK tidak berwenang untuk memeriksa. Lalu, sebanyak 32 perkara PUU diputus tanpa melalui tahap proses pemeriksaan persidangan.

 

Ketua MK Anwar Usman menerangkan dari 114 perkara PUU yang diputuskan sepanjang 2018 itu, terdapat 10 putusan penting/terpilih (landmark decisions) yang berdampak penting bagi tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang seyogyanya ditaati semua pemangku kepentingan.

 

“Di tahun 2018 ini, terdapat 10 putusan penting (landmark decisions) MK,” kata Anwar dalam acara Refleksi Tahunan 2018 dan Proyeksi Kinerja Tahun 2019 MK di Hotel Le Meridien Jakarta, belum lama ini.

 

Berikut uraian singkat 10 putusan landmark decisions MK Tahun 2018:

 

  1. Partai Politik Lama Maupun Baru Harus Diverifikasi

Tanggal 23 Juli 2018, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3), Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan Partai Idaman. Dalam Putusan MK No. 53/PUU-XI/2017, MK hanya mengabulkan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang menghapus frasa “telah ditetapkan” dalam pasal itu bertentangan dengan UUD 1945.

 

Artinya, pasca putusan MK ini, seluruh partai politik harus diverifikasi termasuk parpol lama yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014 (parpol yang ada di DPR saat ini) untuk menjalani verifikasi faktual agar lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Dalam putusan ini pun terdapat dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat (dissenting opinion) yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. (Baca Juga: MK Putuskan Seluruh Partai Politik Harus Verifikasi Faktual)

 

  1. Penggunaan e-money di Gerbang Tol Bukan Kebijakan Diskriminatif

Putusan MK No. 91/PUU-XV/2017 pada Rabu, 28 Februari 2018, Mahkamah menolak untuk seluruhnya uji materi Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diajukan Muhammad Hafidz. Menurut Pemohon, kewajiban membayar jalan tol dengan uang elektronik telah mengesampingkan keberadaan uang dalam bentuk kertas atau logam. Seharusnya Pemerintah tidak mewajibkan hal tersebut secara sewenang-wenang kepada konsumen. Tetapi memberikan pilihan pembayaran penggunaan jalan berbayar (tol) kepada konsumen, dengan menyediakan loket pembayaran menggunakan uang elektronik dan loket pembayaran menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam.

 

Namun, MK berpendapat aturan yang mewajibkan pengguna jasa jalan tol untuk membayar dengan menggunakan uang elektronik (e-money) merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol agar lebih mudah dan cepat serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol guna mengurangi kemacetan.   

 

  1. MA Wajib Tunda Uji Materi Jika Ada Pengujian UU Di MK

Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017, MK mengabulkan uji materi Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK terkait penghentian proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam putusannya, Mahkamah Agung (MA) harus menunda pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU jika ada proses uji materi UU di MK hingga ada putusan MK. (Baca Juga: MA Tunda Uji Materi Jika Ada Proses Pengujian UU)

 

  1. Advokat Boleh Tangani Sengketa Pajak Tanpa Syarat

Dalam putusan MK No. 63/PUU-XV/2017, MK mengabulkan uji materi Pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terkait sertifikasi bagi kuasa hukum (advokat) yang syaratnya diatur Menteri Keuangan untuk membela kliennya. Intinya, putusan MK ini menegaskan kuasa hukum wajib pajak tidak dapat dibatasi memberi bantuan dan bertindak sebagai kuasa wajib pajak tanpa harus memenuhi syarat dan hak-kewajiban yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Baca Juga: Kini, Advokat Boleh Tangani Sengketa Pajak Tanpa Syarat

 

  1. Anggota KPUD Harus 5 Orang

Dalam Putusan MK No. 38/PUU-XVI/2018, MK mengabulkan sebagian uji materi beberapa pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 468 ayat (2). Dalam pengujian pasal-pasal itu, MK memutuskan bahwa jumlah anggota atau komisioner KPU kabupaten/kota (KPUD) diubah dari 3 orang menjadi 5 orang orang dan frasa “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu diubah menjadi “hari kerja” dalam proses pemeriksaan hingga keputusan di Bawaslu. (Baca Juga: Alasan MK Putuskan Komisioner KPUD Harus 5 Orang)

 

  1. MK Hapus Panggil Paksa dan Wewenang MKD

Melalui putusan MK No. XVI/PUU-XVI/2018, MK menghapus Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 122 huruf l UU No.  2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam putusan ini, MK menghapus kewenangan DPR melakukan pemanggilan paksa terhadap warga negara melalui bantuan kepolisian; menghapus kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) melakukan langkah hukum terhadap masyarakat yang merendahkan kehormatan DPR. Hal ini dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana ini tidak diperlukan persetujuan MKD, tetapi tetap dengan persetujuan Presiden. Baca Juga: MK Hapus ‘Panggil Paksa’ dan Pangkas Wewenang MKD

 

  1. MK Larang Pengurus Parpol Rangkap Anggota DPD

Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 mengenai uji materi Pasal 182 huruf I UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait syarat perseorangan yang ingin menjadi calon anggota DPD yang dimohonkan Muhammad Hafidz. Dalam putusan ini, Pasal 182 huruf I UU Pemilu mengenai syarat perseorangan yang ingin menjadi calon anggota DPD) ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat bahwa keanggotaan DPD tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik (parpol) mulai Pemilu 2019 dan pemilu berikutnya.

 

Sebenarnya sikap MK dalam putusan-putusan sebelumnya selalu menegaskan bahwa aturan pencalonan anggota DPD tidak boleh berasal dari anggota parpol. Untuk kondisi saat ini terdapat anggota parpol yang juga mengisi jabatan sebagai anggota DPD, maka MK menyatakan keanggotaannya tetap konstitusional. Sebab, putusan MK berlaku prospektif atau ke depan dan tidak boleh berlaku surut (retroaktif).

 

MK menegaskan untuk pemilu 2019, dalam proses pendaftaran calon anggota DPD dapat diberikan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan pernyataan tertulis. (Baca Juga: MK ‘Haramkan’ Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD)

 

  1. Ambang Batas Pencalonan Presiden/Wakil Presiden Konstitusional

Melalui Putusan MK No. 49/PUU-XVI/2018 dan No. 54/PUU-XVI/2018, MK kembali menolak uji materi aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mahkamah tetap pada pendiriannya dalam beberapa putusan sebelumnya. Seperti, putusan MK No 51-51-59/PUU-VI/2008, No 56/PUU-VI/2008, No 26/PUU-VII/2009, No 4/PUU-XI/2013, No 14/PUU-XI/2013, No 46/PUU-XI/2013, hingga putusan terakhir yakni putusan MK No. No.53/PUU-XV/2017. 

 

Bagi Mahkamah, putusan MK mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu ini seperti termuat dalam putusan-putusan sebelumnya sudah didasarkan pertimbangan komprehensif yang bertolak pada hakikat sistem pemerintahan presidensial sesuai desain UUD 1945. Bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan kasuistis yang bertolak dari peristiwa-peristiwa konkrit. (Baca Juga: MK Kembali Tolak Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden)

 

  1. Perjanjian Internasional Harus Libatkan DPR

Dalam Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018, MK mengabulkan sebagian uji materi aturan kewenangan DPR dalam perjanjian internasional di sejumlah pasal UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian International, khususnya Pasal 10. Dalam putusannya, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang hanya jenis-jenis perjanjian internasional tertentu harus mendapat persetujuan DPR dengan sebuah UU. (Baca Juga: MK: Perjanjian Internasional Ini Harus Libatkan DPR)

 

  1. Pembentuk UU Ubah Batas Usia Perkawinan bagi Perempuan

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 mengenai uji materi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang dimohonkan Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah yang diwakili pengacara publik yang tergabung dalam koalisi 18+. Dalam amar putusannya, MK memerintahkan pembentuk UU merevisi UU Perkawinan dalam jangka waktu tiga tahun, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

 

Mahkamah beralasan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi gender yang berdampak tidak terpenuhinya hak perempuan. Meski, beralasan menurut hukum, MK tidak serta merta menyamaratakan batas usia perkawinan anak laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Sebab, hal ini menjadi kewenangan pembentuk UU untuk merumuskannya. (Baca Juga: Pembentuk UU Diperintahkan 'Rombak' Batas Usia Perkawinan!)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua