Rabu, 06 February 2019

Sofyan Djalil, Disangka ‘Obral’ Sertifikat Tanah Padahal Mandat UU Pokok Agraria

Sesuai mandat UU Pokok Agraria, mewujudkan kepastian hukum tentang hak atas tanah sekaligus meningkatkan keterbukaan akses finansial (financial inclusion).
Normand Edwin Elnizar
Sofyan Djalil. Ilustrasi: HGW

Hingga Bulan Desember 2018, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN)   telah berhasil mencapai target pemetaan, pengukuran dan pendaftaran sejumlah 9,315,006 bidang tanah atau sebesar 133 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. Namun, dari 9.3 juta bidang yang terdaftar itu hanya 6,021,340 bidang yang data yuridisnya memenuhi syarat diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Semua dilakukan dengan program yang disebut Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

 

Program ini sempat ramai mendapat perhatian publik karena pemberitaan sejumlah penyerahan sertifikat tanah secara simbolis oleh pemerintah. Mencuat opini soal adanya manuver politik praktis yang sedang ‘mengobral’ sertifikat tanah. Sebabnya, berpuluh-puluh tahun Republik Indonesia berdiri belum pernah terdengar capaian sertifikasi tanah hingga 6 juta bidang tanah dalam setahun.

 

Ada nama Sofyan A. Djalil di balik program PTSL selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN. Sarjana hukum dari Universitas Indonesia tahun 1984 ini dikenal sangat berpengalaman baik di pemerintahan maupun di sektor swasta, akademis dan penelitian. Gelar Ph.D dalam bidang International Financial and Capital Market Law and Policy, Master of Arts in Law and Diplomacy, dan Master of Arts in Public Policy diperoleh Sofyan dari Tufts University, Amerika Serikat. Kiprah sebagai dosen, peneliti, konsultan, arbiter, hingga jabatan Menteri berderet-deret memenuhi portofolionya.

 

Sofyan tercatat telah lima kali menjadi menteri. Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pernah dijabatnya pada periode pertama kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan selama hampir lima tahun masa Presiden Joko Widodo ia telah menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga saat ini sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

 

Mengawali tahun 2019, Hukumonline mendapatkan kesempatan untuk mewawancarainya secara langsung, Senin (14/1), di kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang. Berikut hasil perbincangan bersama orang hukum di balik melonjaknya capaian sertifikasi tanah belakangan ini.

 

Mengenai program sertifikasi tanah, bisa dijelaskan bagaimana perkembangannya?

Diperkirakan paling sedikit ada 126,000,000 bidang tanah persil. Sampai dengan tahun 2014, baru 46,000,000 yang bersertifikat. Pembagian bidang tanah di Indonesia ada dua yaitu kawasan hutan dan kawasan non hutan. Kewenangan BPN ada pada kawasan non hutan. Sedangkan kawasan hutan adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Angka 126 juta tadi adalah kawasan non hutan. Selama ini kita belum pernah bisa pastikan luas seluruh kawasan non hutan. Setidaknya ada 80,000,000 lagi yang belum didaftarkan. Intinya adalah harusnya seluruh tanah di Republik ini terdaftar.

 

Berbagai negara yang lebih maju dari kita, Korea Selatan misalnya, sudah lebih dari 100 tahun yang lalu mereka daftarkan seluruh tanahnya. Jepang juga begitu. Taiwan melakukannya sejak awal mereka merdeka. Indonesia sendiri sudah merencanakan pendaftaran tanah sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Ada perintah undang-undang agar Pemerintah melakukan pendaftaran seluruh tanah. Namun kita ketahui terjadi peristiwa tahun 1965 lalu terjadi pergantian pemerintahan. Di masa Pak Harto tidak melakukannya secara sistematik. Memang ada program pendaftaran tanah PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), namun ternyata hingga tahun 2014 baru berhasil mendaftarkan 46,000,000 bidang tanah yang bersertifikat.

 

Pemerintahan saat ini menyadari betapa pentingnya sertifikat tanah untuk rakyat untuk kepastian hukum dan sebagai aset yang bisa digunakan dalam layanan perbankan. Ada dua hal yang bisa kita capai sekaligus dengan memberikan sertifikat tanah yaitu kepastian hukum dan financial inclusion. Mereka bisa akses layanan perbankan.

 

Menurut data Bank Dunia, financial inclusion di Indonesia tidak mencapai 40 persen. Walaupun data OJK dengan perhitungan berbeda menyatakan sudah mencapai 60 persen. Apapun data yang dipakai, menunjukkan masih banyak orang Indonesia belum bisa mengakses layanan perbankan untuk mendapatkan modal. Oleh karena itu, dengan memberikan sertifikat tanah sekaligus meningkatkan financial inclusion.

 

Baca:

 

Apa yang menjadi perbedaan signifikan PRONA di masa lalu dengan PTSL pada pemerintahan saat ini? Bukankah sama-sama melakukan pendaftaran tanah?

Pertama, ada target. Waktu saya ditugasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Presiden menetapkan target 5 juta bidang tanah per tahun. Kami mengubah pendekatan dengan PTSL. Dulu PRONA dilakukan secara sporadis tergantung permintaan masyarakat. PTSL melakukannya dengan pendaftaran menyeluruh atas bidang tanah di wilayah yang menjadi target.

 

PRONA menjadi masalah apalagi belum menggunakan sistem koordinat. Batas-batas dicatat berdasarkan situasi sekitar bidang tanah. Malah menjadi sumber sengketa. Program saat ini melakukannya secara sistematik lengkap desa per desa. Pencapaian nasional sejak Republik berdiri menunjukkan baru 46,000,000 bidang tanah yang bersertifikat. Sekarang ada target 5 juta bidang tanah harus diberi sertifikat hingga akhir 2017. Tahun 2018 bahkan naik targetnya menjadi 7 juta. Tahun 2019 dinaikkan lagi targetnya menjadi 9 juta bidang tanah. Bahkan target internal kami, jika Tuhan mengizinkan, tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar.

 

Insya Allah pendaftaran tanah di DKI Jakarta mencapai 100 persen tahun ini. Sumber sengketa tanah yang luar biasa terjadi di Jakarta, mafia tanah merajalela di kota-kota besar itu karena pendaftaran tanah belum tuntas. Salah satu kota yang sudah selesai terdaftar seluruh bidang tanah adalah Solo. Seluruh Pulau Bali insya Allah selesai tahun ini. Mungkin akan ada sekira 15 kota yang bisa lengkap 100 persen tahun ini.

 

Selama 73 tahun Republik Indonesia berdiri, apa yang menghambat penuntasan pendaftaran tanah?

Menurut saya political will. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria sudah mewajibkan pemerintah melakukan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Ternyata kemudian tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai amanat undang-undang. Kita memang melakukannya namun tidak secara masif. Baru pada masa pemerintahan Pak Jokowi melakukannya secara masif. Dan masyarakat sangat berterima kasih. Apa yang dianggap sebagai bagi-bagi sertifikat saat ini adalah melegalkan hak masyarakat atas tanahnya secara hukum. Kami datang, ukur, memeriksa dokumen pendukung kepemilikannya, lalu menerbitkan sertifikatnya.

 

Masalah kami saat ini untuk yang akan datang kembali bergantung political will. Kalau Jokowi sudah punya komitmen soal itu. Berkaitan dengan anggaran yang disediakan. Seandainya Pak Jokowi tidak minta target 5 juta bidang tanah, kami tidak bisa lakukan juga. Sekian puluh tahun kita enjoy saja dengan cara pendaftaran tanah sebelumnya. Begitu ada target, kami ajukan anggaran dan kerjakan. Alhamdulillah orang-orang BPN bisa kerja keras, disediakan insentif, diberikan dukungan. Dulu kekurangan juru ukur, lalu kami sediakan juru ukur independen. Sekarang ini ada sekira 10 ribu juru ukur swasta. Siapa saja yang punya kemampuan mengukur lalu kami uji dan berikan sertifikat. Kami mempercepat pengerjaan, juga dengan sistem komputer sehingga dari jarak jauh bisa memantau laporan apapun yang sedang dikerjakan.

 

Apakah UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU Pokok Agraria) masih memenuhi kebutuhan kita saat ini mengenai kebijakan di bidang agraria?

Undang-undang ini cukup bagus untuk beberapa hal. Dibuat secara totalitas pada tahun 1960. Namun cocok dan sesuai sekali dengan zamannya. Waktu itu kita masih menjalankan ekonomi agraris sehingga diberi nama Undang-undang Pokok Agraria. Ekonomi kita saat itu masih didominasi pertanian. Sebagai landasan hukum untuk pendaftaran tanah masih OK.

 

Tetapi, banyak sekali hal-hal baru yang tidak dikenal pada saat itu. Misalnya hak untuk di bawah tanah, seperti yang digunakan untuk transportasi bawah tanah. Lalu pembatasan hak di atas tanah berkaitan tinggi bangunan, atau pengelolaan bank tanah. Berbagai adopsi teknologi mengenai tata ruang juga perlu diatur. Oleh karena itu, kami sedang menyiapkan revisi beberapa pasal yang sudah tidak cocok lagi.

 

 

Apa saja poin-poin penting yang menjadi prioritas dalam rancangan revisi tersebut?

Misalnya soal kepemilikan tanah oleh pihak asing. Selama ini hanya membolehkan hak pakai untuk pihak asing dengan batas waktu 15 tahun. Ada berbagai wacana soal kepemilikan hak atas tanah oleh pihak asing saat ini. Dulu tahun 1960 kita baru keluar dari masa penjajahan. Orang asing hanya diberikan hak pakai, tidak boleh memiliki properti. Sekarang masalahnya ada apartemen di atas hak guna bangunan. Sementara hak guna bangunan tidak boleh dimiliki orang asing. Di sisi lain pemerintah mengundang investor asing untuk terlibat investasi di bidang properti. Saat ini kepemilikan pihak asing di suatu tempat lebih untuk global portofolio, bukan untuk tinggal di sana. Investasi aset di berbagai negara. Itu menjadi bahasan kami.

 

Selanjutnya tentang Bank Tanah. Belum ada pengaturan penguasaan tanah di bawah milik negara yang bisa leluasa dikelola pemerintah. Istilah tanah negara itu bukan berarti aset milik negara. Kami akan membuat konsep Bank Tanah untuk mengambil alih tanah-tanah telantar agar bisa dibagikan kembali demi kepentingan masyarakat seperti rumah rakyat, taman, atau fasilitas umum.

 

Kami juga akan memperkenalkan batasan hak atas tanah untuk selain hak milik. Konsep hukum Barat hanya mengenal dua konsep hak atas tanah yaitu hak milik dan hak sewa. Hak milik tidak ada batasnya sedangkan hak sewa ada batasnya. Konsep hak sewa itu dikenal oleh kita salah satunya hak guna bangunan. Ini ada batasnya namun bisa diperpanjang. Nanti kita buat batas habisnya dengan syarat-syarat tertentu, sehingga nanti ada potensi tanah-tanah kategori sewa itu akan kembali pada negara untuk ditata ulang. Mudah-mudahan sebelum pemilihan presiden sudah selesai dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Menurut Anda, tantangan apa saja di bidang agraria yang harus Indonesia waspadai dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0?

Semua hal berubah, namun kita tidak bisa selalu bergantung pada negara lain. Perlu ada kebijakan tata ruang untuk mengamankan sumber-sumber pangan dalam negeri. Antara pengembangan lahan sektor industri dan pengamanan lahan sumber-sumber pangan perlu seimbang. Perlu ada keseimbangan misalnya soal lahan di Jawa yang subur, mana yang tetap dijadikan sawah dan mana untuk industri.

 

Selain itu penyebaran permukiman di perkotaan seperti Jakarta semakin sprawling, tidak teratur. Sejak 1970 hingga 2018 ada sprawling makin besar. Meningkatkan kemacetan dan stress. Kita perlu pikirkan rekonsolidasi tanah agar orang-orang mau pindah bermukim ke ‘atas’. Orang-orang pindah ke rumah-rumah susun, tidak landed lagi. Perlu ada insentif agar mau beralih ke rumah susun. Membangun kota yang sprawling itu sangat mahal dari segi infrastruktur. Banyak tanah bisa kita gunakan untuk hal lain seperti taman untuk rekreasi atau untuk pertanian misalnya. Generasi milenial nanti akan berubah gaya hidupnya, mungkin yang diinginkan serba instan. Perlu direncanakan soal sistem insentif agar beralih pindah ke ‘atas’.

 

Menurut statistik, pada 2050 nanti paling sedikit 70 persen penduduk Indonesia berada di perkotaan. Kota-kota baru akan tumbuh pesat di berbagai wilayah Indonesia. Jangan lagi pengalaman buruk di Jakarta terjadi di kota lain. Perlu kita tata. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Tata Ruang sekarang bergabung dengan BPN yang sebelumnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum.

 

Benarkah bahwa hanya segelintir orang yang menguasai bidang tanah yang sangat luas di Indonesia?

Kelak kami berencana akan menghubungkan nomor induk bidang tanah yang sudah terdaftar dengan nomor induk kependudukan. UU Pokok Agraria membatasi hak kepemilikan pada individu. Bahwa ada perusahaan menguasai bidang tanah yang sangat luas itu benar. Bisa juga dalam skema hutan tanaman industri. Perusahaan memiliki prinsip efisiensi dalam pengelolaan lahan sehingga butuh lahan sangat luas. Makin luas, makin efisien.

 

Saat ini yang terpenting soal berbagi manfaat kepada rakyat. Masyarakat sebenarnya tidak perlu tanahnya, tapi manfaatnya. Perusahaan juga butuh hasil dari pengolahan lahan. Perusahaan bisa mengelola lahan lebih baik dengan segala kapasitasnya seperti teknologi, sumber daya manusia, manajerial, dan akses pasar. Perhatiannya bagaimana kemakmuran yang dihasilkan oleh korporasi ini bisa dibagikan kepada masyarakat luas.

 

Jangan sampai seperti Zimbabwe saat memaksakan pengelolaan lahan pada keterbatasan masyarakat padahal perusahaan bisa melakukannya jauh lebih baik. Akhirnya lahan-lahan pertanian yang diambil Presiden Mugabe dari perusahaan Inggris untuk dikelola masyarakat saat itu justru tidak berhasil. Sebelum merdeka mereka mengekspor komoditas pertanian, sedangkan saat Mugabe turun jabatan mereka sudah mengimpor hampir seluruh produk pertaniannya. Ada berbagai pilihan soal pembatasan hak atas tanah. Sekarang yang terpenting adalah efisiensi dalam pemanfaatan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua