Kamis, 07 Pebruari 2019

Ketua Dewan Pers: Pengabdian Pers untuk Kepentingan Publik

Bergiat membangun pers Tanah Air yang profesional untuk membangun bangsa.
Norman Edwin Elnizar
Yosep Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers 2016-2019). Ilustrasi foto: HGW

Yosep Adi Prasetyo atau akrab disapa Stanley mengawali karier profesional sebagai wartawan pada tahun 1990 di majalah  berita bergambar Jakarta-Jakarta. Semangat aktivis pergerakan yang ditekuninya sejak menjadi mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan  Elektro Universitas Kristen  Satya  Wacana, Salatiga, turut mempengaruhi pilihan hidupnya menjadi jurnalis. Alih-alih berkarier sebagai insinyur, perhatiannya pada berbagai isu sosial membawanya menekuni dunia pers. Namun bukan sekadar pekerja pers, Stanley ikut aktif membangun pers Indonesia mulai dari ikut serta mendirikan Aliansi Jurnalis Independen hingga kini dipercaya menjabat Ketua Dewan Pers periode 2016-2019.

 

Keaktifannya dalam berbagai penguatan masyarakat sipil membuat Stanley tidak hanya tecatat sebagai tokoh pers namun juga tokoh pegiat demokrasi Indonesia. Tidak heran jika posisi komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2007-2012 pernah dipercayakan kepadanya. Stanley memang tak menekuni lebih jauh bidang engineering, namun faktanya ia telah menjadi sosok yang terlibat dalam berbagai social engineering di Indonesia khususnya permasalahan hak asasi manusia. Wawasannya tentang hukum pun tak bisa dipandang sebelah mata. Stanley tercatat menjadi pendiri Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia serta memiliki izin sebagai mediator HAM dari University of Oslo dan mediator independen dari Mahkamah Agung.

 

(Baca juga: Beragam Tantangan Menjadi Mediator di Usia Muda)

 

Sebagai salah satu media hukum di dunia pers tanah air, hukumonline ikut menyambut Hari Pers Nasional 2019 dengan mendiskusikan sejumlah tema bersama Stanley, Kamis (31/1) lalu. Pers, politik nasional, dan hukum menjadi bagian dari perbincangan singkat di ruang kerjanya pagi itu.  Berikut petikan wawancara yang berlangsung di Gedung Dewan Pers kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

 

Bagaimana sejarah Hari Pers Nasional di Indonesia dimulai?

Hari Pers Nasional ditetapkan di masa Presiden Soeharto pada tahun 1985. Itu hari saat para wartawan berkumpul usai Indonesia merdeka dan membuat deklarasi bahwa pers Indonesia adalah bagian dari pers perjuangan mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia—red). Itu deklarasi pertama dari berbagai kelompok wartawan yang berkumpul.

 

Hari berikutnya setelah deklarasi, mereka bersepakat meleburkan diri menjadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Orang yang tidak mengerti sejarah menjelaskan ini sebagai hari lahirnya PWI. Profesor Bagir Manan (Ketua Dewan Pers periode sebelumnya-red.) mengakui dalam suatu diskusi di Dewan Pers bahwa yang dimaksud Hari Pers Nasional adalah momen deklarasi tersebut, bukan hari lahirnya PWI. Cuma, pengelolaan Hari Pers Nasional selama ini memang dilakukan oleh PWI. Organisasi profesi wartawan lainnya sudah beberapa kali minta diubah tanggalnya, mencari pilihan hari lainnya dengan mengundang sejarawan.

 

Usulan para tokoh pers terakhir kali meminta tanggalnya tidak diubah, hanya dilakukan revitalisasi pengelolaan penyelenggaraan Hari Pers Nasional dengan melibatkan organisasi profesi wartawan selain PWI. Dibuat panitia bersama. Sayangnya Dewan Pers belum berhasil menjembatani perbedaan pendapat di antara organisasi profesi wartawan ini. Kami harus mendengar seluruh pihak terutama para senior wartawan. Hingga tahun ini Hari Pers Nasional masih dilaksanakan pada tanggal 9 Februari.

 

Apa makna Hari Pers Nasional 2019 bagi pers Indonesia?

Tema tahun ini adalah ‘Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital’. Jadi pers ikut mendorong ekonomi kerakyatan berbasis digital. Menurut saya ini bagus karena kita sedang mengalami disorientasi dengan media massa online yang jumlahnya sekira 47.000. Itu perhitungan Dewan Pers berdasarkan data yang kami kumpulkan selama hampir enam tahun ini berkeliling Indonesia.

 

Kalau kita lihat jumlah kabupaten dan kota di Indonesia ada sekira 542, ada jumlah yang sangat banyak sekali jika diambil persebaran rata-rata. Media massa diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Teknologi revolusi industri 4.0 telah mendorong lebih banyak orang menggunakan gadget, seluruh informasi disebarkan lewat online karena biaya media cetak juga semakin mahal. Sayangnya kebanyakan media massa di berbagai daerah mengandalkan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyerap anggaran belanja daerah. Media massa diharapkan ikut mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah dengan memperkuat kerja sama iklan pemasaran produk mereka. Ekonomi kerakyatan berbasis digital ini belum tumbuh di daerah. Media harusnya lebih banyak memberitakan soal ini. Media daerah harusnya lebih banyak memberitakan untuk kepentingan masyarakat di daerah.

 

Apakah akan ada agenda khusus yang diprioritaskan Dewan Pers di rangkaian acara Hari Pers Nasional 2019?

Kami akan mengawal konvensi media massa yang rutin dilakukan setiap tanggal 8 Februari sebelum acara puncak Hari Pers Nasional. Ada berbagai diskusi paralel dalam konvensi ini yang bisa diikuti perwakilan media massa yang hadir sebagai peserta. Terutama berkaitan dengan tema Hari Pers Nasional tahun ini. Kami ingin membantu media massa di Indonesia lebih siap melakukan transisi menggunakan teknologi 4.0 di dalam kerja jurnalistiknya. Kami juga akan mendorong deklarasi komunitas pers untuk mengawal pemilu berkualitas.

 

Hari Pers kali ini diselenggarakan dalam suasana tahun politik, ada kesan pers Indonesia terbelah. Bagaimana Dewan Pers melihat fragmentasi itu dan apa yang sudah dilakukan?

Terkait dengan Hari Pers Nasional, itu sebabnya kami menyiapkan deklarasi tersebut untuk menyatukan kembali komitmen profesionalitas dan kode etik jurnalistik. Kami juga sudah membuat surat edaran di tahun 2018 agar media tidak ditarik dalam kepentingan politik praktis. Isinya meminta seluruh wartawan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, bergabung dalam tim sukses tertentu, atau yang berkaitan agar cuti bahkan mundur permanen dari profesi wartawan.

 

Kami meminta newsroom hanya mengabdi untuk kepentingan publik. Dia bisa menjadi wasit yang adil dan menjadi inspektur jika ada pelanggaran. Peran-peran itu tidak bisa dijalankan jika pers menjadi bagian dari mesin partai politik. Menjadi pertanyaan bagi kita bahwa banyak media massa terutama televisi yang pemimpin umumnya adalah pemimpin partai politik, calon anggota legislatif atau rekan koalisi. Saat ini yang kami sampaikan kepada para Pemimpin Redaksi bahwa pertaruhan independensi ada di pundak mereka. Apabila ruang redaksi bisa diintervensi oleh pemilik perusahaan pers lalu dipermasalahkan ke Dewan Pers, kami akan membatalkan status kompetensi dia sebagai wartawan. Lalu untuk perusahaan pers yang digunakan untuk mesin partai politik, status verifikasinya bisa dibatalkan.

 

Apakah banyak pengaduan tentang pers yang berkaitan dengan pemberitaan tahun politik?

Ada sekira 38 pengaduan dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di berbagai daerah kepada Dewan Pers. Kami punya kerja sama dengan Bawaslu,  KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Kami memiliki Satuan Tugas bersama soal pengaduan pers untuk isu itu. Sejauh ini sudah kami periksa pengaduan tersebut. Selain itu ada juga pengaduan dari pihak lain soal 14 media massa yang salah satunya stasiun televisi besar. Jumlah totalnya lebih banyak dan sebagian besar yang jelas ada unsur tindak pidana langsung kami serahkan ke kepolisian.

 

Tahun politik acapkali ditandai munculnya pers abal-abal. Bagaimana sikap Dewan Pers?

Kami perangi media massa abal-abal. Sejak saya dilantik sebagai Ketua Dewan Pers tahun 2016, salah satu program saya adalah memerangi praktik media massa abal-abal. Mereka merugikan dan meresahkan masyarakat. Langkah kami adalah melakukan verifikasi perusahaan pers dan melakukan uji kompetensi wartawan. Wartawan yang meliput berbagai kegiatan pemerintahan di daerah misalnya, adalah mereka yang memang memiliki kompetensi sebagai wartawan.

 

Kami sedang menyiapkan Satuan Tugas media online bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Banyak media online baru tumbuh di tahun politik ini. Dan ini menjadi bagian dari maraknya hoax. Antara media online dengan media sosial hampir tidak ada bedanya. Banyak media online yang sumber beritanya hanya mengutip dari media sosial. Rezim kewenangan Dewan Pers punya keterbatasan hanya soal etik.

 

 

Apakah Anda melihat ada perubahan signifikan pada pers kita dalam menghadapi dinamika masyarakat?

Menurut saya, pers kita cenderung turun dari sisi kualitas. Wartawan tidak lagi datang ke lokasi, melakukan investigasi, mengumpulkan informasi, hanya melihat dari apa yang ada di YouTube atau mungkin terjadi begitu saja di depan matanya tanpa verifikasi yang memadai. Tidak melakukan rekonstruksi berita dari sumber-sumber yang layak. Ada satu penelitian di tahun 2012-2013 tentang 362 wartawan di Indonesia sebagai responden. Kesimpulannya, 85 persen dari responden itu menemukan ide untuk menulis berita dari gadget. Pagi membaca berita di media online lain lalu memilih yang akan ditulis lebih lanjut.Wartawan jarang lagi turun ke lapangan, tidak lagi melakukan verifikasi, wawancara narasumber bahkan dirasa cukup melalui pesan teks whatsapp.  Telepon pun tidak dilakukan.

 

Masyarakat juga ingin informasi yang instan, tidak mau lagi membaca lama. Hanya cukup menyimpulkan judul saja. Akhirnya banyak media online hanya mengejar clickbait (umpan klik). Ada media online yang memunculkan fenomena itu, judulnya kontroversial tapi isinya tidak ada kaitannya. Kacau jurnalisme macam begini. Kami sudah tegur berkali-kali. Rupanya sudah jadi kebijakan mereka untuk mengejar peringkat Alexa sebagai media yang paling banyak dikunjungi.

 

Menurut saya ukuran-ukuran ini harus berubah. Kami menghargai media online yang melakukan liputan mendalam, menghadirkan data. Mereka menjadi arus balik dari perburuan clickbait oleh media online. Banyak model bisnis media sekarang sudah seperti event organizer. Ada paket pemberitaan berbayar yang menyediakan apa saja. Idealisme makin tergerus, nilai-nilai jurnalistik diabaikan.

 

Perlu kembali pada nilai-nilai professional. Kode etik jurnalistik itu harus dijaga. Wartawan ini profesi. Kalau tidak bisa dijaga standarnya, peran orang akan hilang digantikan mesin robot. Mesin bisa membuat berita. Sementara berita itu melekat dengan kebenaran sebagai fakta yang terkait dengan etika profesi. Kalau mau profesi ini langgeng, jaga etika dan nilai-nilai profesionalitas.

 

Ada yang memprediksi profesi wartawan ini akan punah digantikan robot. Menurut saya tidak karena masyarakat masih membutuhkan investigasi. Mencari fakta tersembunyi hanya bisa dilakukan sentuhan manusia, tidak bisa oleh robot. Media perlu kembali menekuni liputan mendalam yang kaya data, investigasi, features, itu tidak bisa dilakukan robot. Pers juga harus membangun dan memenuhi hak-hak masyarakat.

 

Secara khusus, bagaimana kedewasaan pers kita memberitakan isu-isu hukum? Apakah stigma atau trial by the press masih terjadi? Mengapa?

Menurut saya, belum ada media yang spesialisasinya mendalami hukum seperti hukumonline. Kebanyakan masih ‘genit’ mengambil isu hukum yang belum berkekuatan hukum tetap lalu diekspos besar-besaran. Dulu pernah ada yang seperti hukumonline, tapi tidak lagi konsisten. Trial by the press masih terjadi dengan melibatkan stasiun televisi ternama yang menyebut dirinya stasiun televisi berita. Misalnya dalam kasus Jessica. Ada stasiun televisi yang menghakimi terdakwa di studio berita lebih dari apa yang sedang dilakukan di pengadilan. Lalu mengekspos kisah hidup korban seperti drama sinetron yang tidak relevan dengan proses peradilan. Para hakim pun akhirnya mengalami tekanan masyarakat akibat perilaku media itu. Bahkan mengundang jaksa dan advokat di studio mini dekat pengadilan untuk berdebat. Menurut saya sudah keterlaluan. Marwah pengadilan yang seharusnya terhormat menemukan kebenaran dipengaruhi pemberitaan semacam itu.

 

(Baca juga: Siaran Live, Tantangan dalam ‘Sidang Terbuka untuk Umum’)

 

Banyak wartawan kita yang belum cukup kuat menjaga etika profesi dan minim pengetahuan hukum. Ini berbeda dengan kualitas wartawan di luar negeri yang sudah lebih kuat menjaga etika profesi dan media tempat mereka bekerja pun ketat menjaga kode etik. Peran media massa dan organisasi wartawan sangat penting dalam hal ini.

 

UU Pers menegaskan fungsi pers dalam penegakan hukum. Apakah Anda melihat fungsi itu sudah dijalankan dengan baik?

Mayoritas belum. Banyak wartawan masih mengejar mewawancarai hakim, jaksa, dan pembela terdakwa. Secara etik tidak boleh. Wartawan harusnya melakukan penelusuran fakta, di situ perannya ikut mengawal penegakan hukum. Aparat penegak hukum itu cukup dikutip dari isi persidangan, jangan dikembangkan di luar persidangan. Dalam hal ini butuh disusun pedoman-pedoman komunitas pers. Kode etik itu isinya tidak bisa detil menyentuh semua isu. Kita butuh pedoman-pedoman yang spesifik misalnya dalam meliput kasus-kasus hukum.

 

Berkaitan dengan isu hukum, salah satu yang dikritik oleh jurnalis belakangan ini adalah pemberian remisi kepada terpidana yang menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap wartawan di Bali. Komentar Anda?

Banyak teman-teman wartawan kalau yang menyangkut wartawan jadi membabi buta. Pokoknya kita bela. Harus dipahami bahwa remisi itu adalah hak yang melekat pada setiap narapidana apapun kejahatannya. Sistem penjara kita sudah berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Narapidana diberi harapan berhak mendapat remisi karena berkelakuan baik. Banyak wartawan kita dipenjara di masa Orde Baru juga mendapatkan remisi karena kelakuan baik. Ingat bahwa semua orang setara di hadapan hukum. Wartawan seringkali tidak paham soal ini, khusus untuk pembunuh wartawan harus didiskriminasi. Hak remisi itu harus dibatalkan. Dulu KPK pernah usul hak remisi para koruptor dibatalkan lalu muncul perdebatan. Kalau usul diterima, negara melakukan pelanggaran soal hak kesetaraan di mata hukum. Kecuali kalau semua setuju bahwa remisi dihapuskan sama sekali untuk semua kejahatan.

 

Apalagi penilaian usul remisi itu dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Mengapa tidak mewawancarainya untuk mendapatkan kejelasan alasan mengusulkan remisi. Wawancarai narapidana lainnya di sana apakah penerima remisi memang berkelakuan baik? Prinsip non diskriminasi harus kita junjung. Sekali pers menuntut diskriminasi, dia sudah terjebak dalam lumpur.

 

Pers sering jadi sasaran warga yang kurang berkenan atas pemberitaan, termasuk oleh penyelenggara negara. Apa yang dilakukan Dewan Pers untuk mencegah main hakim sendiri terhadap pekerja pers dan perusahaan pers?

Kami melakukan upaya literasi media kepada para pejabat pemerintahan di daerah. Menjelaskan prosedur kerja media massa dan langkah yang bisa ditempuh jika ada keberatan terhadap pemberitaan pers. Aparat negara juga banyak yang tidak paham bagaimana harus berinteraksi dengan pers secara benar. Keinginannya hanya menjinakkan wartawan saja agar diberitakan yang positif. Akhirnya memberikan ‘amplop’. Padahal yang negatif itu bergizi juga. Kita datang ke dokter lalu diberitahu kalau sedang sakit parah itu kan berita negatif. Tapi lantas mau berobat agar sembuh. Begitulah pers yang maksudnya mengingatkan dengan fungsi kontrol sebagai pilar keempat demokrasi. Barangkali memang ada yang punya pengalaman buruk dikerjai oknum yang mengaku wartawan. Akhirnya berpikir menaklukkan pers dengan cara dibeli. Kami membuat berbagai kesepakatan dengan instansi agar tidak salah memahami kerja pers. Di samping itu kami membuat berbagai pelatihan untuk wartawan meningkatkan kapasitasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua