Kamis, 07 Pebruari 2019

Calon Hakim Konstitusi Ini Usul Ada PK terhadap Putusan MK

Namun, usulan itu tidak memungkinkan karena Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sudah mengatur putusan MK bersifat final dan mengikat.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Secara normatif dan praktik, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Artinya, selama ini putusan MK sebagai putusan terakhir dan tidak tersedia upaya hukum lanjutan. Namun, salah satu calon hakim konstitusi Bahrul Ilmi Yakup tak sepakat dengan sifat putusan MK itu. Dia mengusulkan agar putusan MK semestinya terbuka upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK) sebagai koreksi putusan MK yang belum memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya.

 

Bahrul menilai independensi dan akuntabilitas sebuah lembaga peradilan semestinya terus diperbaiki seiring kebutuhan hukum masyarakat. Salah satunya, sifat putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu. Sebab, selama ini bila terdapat putusan MK yang dipandang keliru atau belum adil yang menimbulkan polemik di masyarakat tak bisa diuji lembaga yang lebih tinggi dan publik tidak bisa berbuat banyak.

 

“Saya berpendirian putusan MK bisa di-PK dengan sidang luar biasa. Tapi, di MK saya menilai masih ada celah dan upaya terus meningkatkan kualitas MK,” ujar Bahrul saat menjalani seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi di Komplek Gedung DPR. Baca Juga: Jalani Uji Kelayakan, Ini Profil 11 Calon Hakim Konstitusi

 

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani penasaran dengan gagasan tersebut. Dia menilai gagasan Bahrul “menabrak” ketentuan Pasal 24C ayat (1). Pasal itu menyebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

 

“Lalu menurut Saudara, MK itu dalam memegang konstitusi value bersifat statis atau dinamis? Sebab di Amerika Serikat, dalam kasus tertentu memperlihatkan nilai-nilai konstitusi hidup. Saya ingin mendapat tanggapan untuk hal ini!” ujar Arsul melontarkan pertanyaan.

 

Bahrul menilai putusan MK bersifat final dan mengikat sama halnya dengan putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap. Baginya, putusan MK yang faktual dan dinilai salah semestinya dapat dikoreksi demi keadilan. Menurutnya, dalam proses penegakan hukum manapun aspek penting yang dilihat rasa keadilannya. Meski mengusulkan putusan MK dapat diajukan PK, dia mengakui secara normatif hal ini belum ada aturannya.

 

“Saya beranggapan hal ini (putusan MK bisa di-PK) seharusnya dapat diterapkan di MK,” harap calon yang berlatar belakang advokat dan konsultan hukum ini.

 

Prof Eddy O.S Hiariej selaku ahli dalam seleksi ini menimpali bahwa PK tehadap putusan MK  justru bakal menciderasi konstitusi itu sendiri. Menurutnya, UUD 1945 merupakan dasar dalam menegakkan nilai keadilan. “Kalau mengusulkan itu, bertentangan dengan konstitusi. Putusan pengadilan harus dianggap benar dan dihormati,” ujarnya mengingatkan.

 

Mendengar komentar Prof Eddy, Bahrul kembali berdalih bahwa upaya hukum luar biasa (PK) memang diperuntukkan mengoreksi putusan judex factie yang keliru. Tak hanya keliru secara fakta, juga keliru secara penerapan hukumnnya. Sementara PK yang dimaksud yakni upaya hukum luar biasa terhadap putusan MK yang terkait dengan fakta.

 

“Jadi yang dapat menganulir putusan MK itu adalah fakta yang sebenarnya, fakta yang baru ditemukan setelah putusan itu ditetapkan. Dan bagi saya ini dimungkinkan demi menegakkan keadilan di Indonesia,” tegasnya.

 

Dalam kesempatan ini, dia juga menilai peran dan fungsi MK belum seluruhnya dilakukan secara optimal. Karenanya, perlu langkah terobosan agar MK mampu memaksimalkan peran dan fungsi kelembagaanya.“Menurut saya, saat berdiri Agustus 2003 sampai sekarang, MK belum optimal menjalankan peran dan fungsiya. Sehingga masih ada kesempatan melakukan peningkatan dengan langkah strategis,” ujarnya.

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kewibawaan MK, terdapat beberapa hal yang diusulkan bila kelak menjadi hakim konstitusi. Pertama, MK seyogyanya mengoptimalkan lima kewenangan lembaga yakni menguji Undang-Undang (UU), menangani sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik (Parpol). Kemudian memberi putusan atas pertanyaan DPR ketika Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran.

 

Kedua, MK senantiasa melakukan kewenangan dengan tepat dan benar sesuai hukum dan terus melakukan perbaikan kualitas putusan. Ketiga, kata dosen pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya itu, MK harus memahami dan menggali setiap aspek hukum tata negara Indonesia yang diatur dalam alinea ke-4 UUD 1945.

 

LGBT

Dalam uji kelayakan ini, pertanyaan soal Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) pun muncul. Sebab, isu LGBT sempat menjadi sorotan dalam RKUHP. “Bagaimana Anda menilai masalah LGBT, zina dan kumpul kebo yang sempat dipermasalahkan dalam RKUHP?” tanya anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan.

 

Calon hakim konstitusi lain, Aidul Fitriciada Azhari menilai isu LBGT mesti memperhatikan faktor realitas sosial. Dia meminta pembentuk UU bijak menyikapi persoalan LGBT agar tidak berlaku diskriminatif. Sebab, kelompok LGBT menguasai ekonomi kreatif sebesar 2 persen dari populasi.

 

“Kita harus bijak menyikapi masalah ini dan yang paling utama adalah tidak ada diskriminasi,” ujar Komisioner Komisi Yudisial itu.

 

Sementara calon lain, Hesti Armiwulan Sochmawadiah berpandangan keberadaan LGBT terkait dengan HAM. Sedangkan negara hanya dapat membatasi hak-hak yang temasuk dalam derogable right atau hak-hak yang dapat dibatasi dengan UU. Meski prinsip universal HAM perlu diakui, tetapi relevansi keberadaan sistem bernegara perlu diperhatikan. Apalagi Indonesia negara yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

 

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya ini mengingatkan masyarakat Indonesia cenderung menganut hubungan perkawinan hetero. Namun, baik hetero maupun homo sepanjang melakukan tindakan asusila, keduanya mesti dihukum. “Ini bukan soal hetero atau homo, tetapi masalah tindakan asusila, dan semua yang melakukan tindakan asusila, haruslah mendapat perlakuan yang sama,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua