Kamis, 07 Pebruari 2019

Dampak MLA Indonesia-Swiss Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Lintas Negara

Swiss dianggap sebagai salah satu negara pusat keuangan global. MLA memudahkan pelacakan aliran dana hasil kejahatan.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Perjanjian bantuan hukum atau mutual legal assistance (MLA) antara pemerintah dengan Swiss telah ditandatangani pada Senin (4/2/2019). Perjanjian ini menjadi pintu masuk bagi kedua negara dalam memberantas kejahatan korupsi dan keuangan. Tidak dipungkiri, selama ini penegak hukum Indonesia sering kesulitan melacak hasil tindak kejahatan tersebut di negara-negara yang memiliki kerahasiaan data keuangan tinggi seperti Swiss.

 

Sehingga, kehadiran perjanjian ini mendapat respon positif dari lembaga penegak hukum seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang ini merasa terbantu dalam memperoleh informasi keuangan warga negara Indonesia yang tersangkut permasalahan hukum tindak pidana pencucian uang.

 

“Kami merasakan kehadiran MLA ini akan berdampak positif. Sehingga, kami bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi melalui jalur antara inteligen keuangan,” jelas Ketua PPATK, Ki Agus Ahmad Badaruddin kepada hukumonline, Kamis (7/2/2019).

 

Pernyataan Ki Agus sejalan dengan isi perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini. MLA tersebut mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Kemudian, perjanjian MLA ini juga dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan atau tax fraud.Sehingga, keberadaan perjanjian ini penting sebagai upaya kerja sama hukum antar kedua negara. Mulai di sektor pemberantasan korupsi hingga pengembalian aset hasil tindak pidana atau asset recovery.

 

(Baca Juga: Tindak Pidana Perpajakan Bisa Jadi Pintu Masuk Pengujian MLA)

 

Sebelumnya, perjanjian MLA tersebut berlangsung atas usulan Indonesia menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian. Sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Perjanjian MLA Indonesia-Swiss merupakan kerjasama hukum masalah pidana yang ke-10 diteken Indonesia bersama negara lainnya.

 

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua PPATK, Dian Ediana Rae menjelaskan MLA perlu dilakukan untuk memberi kesepahaman antara kedua negara atau yuridiksi dalam pemberlakuan hukum tindak kejahatan. Menurutnya, tanpa MLA penyelidikan kejahatan khususnya TPPU lintas negara kian sulit diusut oleh penegak hukum.

 

“Terkadang ada kasus TPPU yang di luar negeri merupakan tindak pidana tetapi di Indonesia bukan suatu tindak pidana atau sebaliknya sehingga tidak menganut prinsip double criminality (kriminalitas ganda),” kata Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae, Oktober silam kepada hukumonline di Cimanggis.

 

Salah satu contoh perbedaan yurisdiksi dalam harta kekayaan tindak pidana, misalnya perjudian. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyatakan, perjudian termasuk dalam salah satu jenis harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, terdapat beberapa negara lain justru memperbolehkan perjudian.

 

Berdasarkan jumlah kasusnya, tren TPPU lintas negara tidak dapat dianggap sedikit dalam periode 2014-2017. Permintaan bantuan hukum dengan negara lain untuk pengusutan TPPU juga terus bertambah.

 

(Baca Juga: Menganut Prinsip Retroaktif, Perjanjian MLA Indonesia-Swiss Sah Ditandatangani)

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly menjelaskan perjanjian bantuan hukum dengan Swiss penting karena negara tersebut merupakan pusat keuangan global. Sehingga, pelacakan hasil kejahatan dari Indonesia dapat dilakukan pada rekening-rekening keuangan di negara tersebut.

 

Terlebih lagi, perjanjian ini bersifat retroaktif sehingga memungkinkan pelacakan kejahatan keuangan yang telah dilakukan sebelum ditandatangani kesepakatan tersebut sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

 

“Swiss merupakan financial center terbesar di Eropa. Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini,” tuturnya melalui keterangan pers yang diterima hukumonline.

 

Yasona menjelaskan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera meratifikasi perjanjian ini perlu agar dapat dimanfaatkan para penegak hukum di Indonesia dan instansi terkait lainnya. Sebelumnya bersama negara ASEAN, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran. Sedangkan bagi Swiss, perjanjian MLA ini yang ke-14 ditandatangani bersama negara non Eropa.

 

Sebelum Perjanjian MLA antara Indonesia-Swiss resmi diteken, kedua negara sebanyak dua kali gelar pertemuan membahas perjanjian itu. Pertama kali dilakukan di Bali pada 2015. Lalu kedua kalinya pada 2017 di Bern, Swiss untuk menyelesaikan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati pada perundingan pertama kali.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua