Jumat, 08 Pebruari 2019

Sejumlah Alasan Keppres Remisi Mesti Direvisi

Karena dianggap mengubah konsep remisi dari pengurangan masa menjalani pidana menjadi perubahan pidana yang bertentangan dengan tiga peraturan yakni UU Pemasyarakatan; PP No.32 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi PP No.99 Tahun 2012; dan UU No.22 Tahun 2002 tentang Grasi.
Ady Thea DA
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Hukum menggelar diskusi bertajuk 'Menyoal Kebijakan Remisi dalam Sistem Hukum Indonesia' di Jakarta, Kamis (7/2). Foto: RES

Remisi merupakan salah satu hak narapidana yang diatur Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarkatan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah menjadi PP No.99 Tahun 2012. Beleid ini menyebut remisi yakni pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat. Lalu, pelaksanaan remisi ini diatur lebih teknis dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.174 tahun 1999 tentang Remisi.

 

Direktur Pukat UGM, Oce Madril menjelaskan Keppres Remisi mengatur jenis remisi menjadi khusus dan umum. Remisi umum diberikan pada hari proklamasi kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus dan remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan. Namun, Pasal 9 Keppres Remisi itu mengandung persoalan karena mengartikan remisi bukan sebagai pengurangan masa menjalani pidana, tapi mengubah jenis pidana menjadi pidana penjara sementara. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi penjara sementara ini ditetapkan melalui Keppres dengan mekanisme permohonan diajukan kepada Presiden lewat Menteri Hukum dan HAM.

 

Pasal 9 ayat (1) Keppres Remisi menyebutkan Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun”. Ayat (2)-nya menyebutkan, “Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

 

Menurut Oce, ketentuan ini menjadi acuan/dasar pemerintah menerbitkan Keppres No.29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Dari Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. Keppres yang ditetapkan 7 Desember 2018 ini memuat lampiran berupa 115 narapidana yang mendapat remisi. Dari ratusan narapidana yang mendapat remisi itu, salah satunya I Nyoman Susrama, yang terlibat dalam perkara pembunuhan berencana terhadap jurnalis Harian Radar Bali, AA Bagus Narendra Prabangsa.

 

Oce menilai Keppres No.174 Tahun 1999 yang menjadi acuan terbitnya Keppres No.29 Tahun 2018 bertentangan sedikitnya dengan 3 peraturan yakni UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; PP No.32 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi PP No.99 Tahun 2012; dan UU No.22 Tahun 2002 tentang Grasi.

 

Bagi Oce, perubahan pidana merupakan konsep grasi, bukan remisi. Dia merujuk UU No.22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menyebutkan grasi yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi meliputi pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 tahun.

 

“Keppres No.174 Tahun 1999 ini harus direvisi, diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres),” usulnya dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (7/2/2019). Baca Juga: Mendudukkan Polemik Hukum Abu Bakar Ba’asyir

 

Staf pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti melihat penilaian memberikan remisi terhadap terpidana ini tidak dilakukan secara mendalam. Pasal 34 PP No.99 Tahun 2012 mengatur syarat narapidana dan anak pidana yang berhak mendapat remisi yakni berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.

 

Bivitri menekankan penting untuk melihat perkara apa yang menjerat terpidana dan bagaimana dampaknya terhadap kepentingan masyarakat. Akibatnya, tak jarang pemberian remisi kerap menuai kontroversi di masyarkat. Misalnya, ada narapidana kasus korupsi kelas kakap yang bebas atau mendapat pengurangan hukuman secara signifikan.

 

Karena itu, Bivitri mengusulkan Keppres No.174 Tahun 1999 dan peraturan terkait remisi untuk direvisi. Selain itu, proses pemberian remisi perlu melibatkan pihak terkait agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Salah satu alasan penting revisi itu, menurut Bivitri agar remisi tidak menjadi alat impunitas dan komoditas tindakan korupsi. “Misalnya, melibatkan KPK jika rencana remisi itu akan diberikan pada narapidana kasus korupsi,” kata dia mencontohkan.

 

Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyoroti sistem remisi seolah hanya kepentingan antara pemerintah dan narapidana. Selain itu, proses pemberian remisi selama ini tidak transparan, sehingga sulit dipantau. Bahkan, dari pengalamannya narapidana yang mau mengurus remisi harus menyiapkan sejumlah biaya. “Remisi itu seperti berada di ruang gelap, tidak ada akses bagi masyarakat untuk mengontrol,” bebernya.

 

Fickar berpendapat pelaksanaan remisi sering keliru diartikan sebagai perubahan hukuman. Padahal, seharusnya remisi hanya diartikan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana. Sebab, perubahan hukuman merupakan ranah yudikatif yang tidak bisa diubah oleh kekuasaan eksekutif.

 

Misalnya, hukuman seumur hidup, putusan ini tidak bisa diubah, kecuali oleh pengadilan. Merujuk konstitusi, eksekutif hanya berwenang memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Kemudian memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

 

Kasus Pembunuhan Jurnalis

Direktur Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mencatat belum lama ini kelompok jurnalis di Bali menyatakan keberatan atas remisi yang diberikan Presiden kepada I Nyoman Susrama. Merujuk Pasal 77 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Presiden selaku pejabat pemerintah yang membuat keputusan wajib menyelesaikannya.

 

Penyelesaian ini untuk memutuskan apakah keberatan itu diterima atau ditolak. UU Administrasi Pemerintahan mengatur 2 kriteria yang dapat digunakan untuk menerima atau menolak keberatan tersebut yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti asas kemanfaatan dan kepentingan umum. Jika keberatan itu diterima, maka Keppres No.29 Tahun 2018 harus direvisi dan mengeluarkan nama I Nyoman Susrama dari daftar penerima remisi.

 

“Presiden wajib menjawab keberatan yang disampaikan kelompok jurnalis ini,” pintanya.

 

Direktur PusaKo Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai pembunuhan jurnalis asal Bali ini tergolong sadis karena korban dibunuh dan mayatnya ditenggelamkan di laut. Negara tidak boleh memaafkan dengan mudah pelaku kejahatan ini karena berpotensi menjadi preseden buruk ke depannya.

 

Dia mengingatkan dalam memberikan remisi pemerintah jangan hanya terpaku pada tingkah laku narapidana yang dinilainya baik ketika menjalani masa hukuman, tapi juga melihat bagaimana posisi kasusnya. “Kami tidak menolak remisi untuk narapidana, tapi pemerintah jangan terlalu mudah memberikan remisi,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua