Kamis, 07 February 2019

2019, PUSaKO Siap Perkuat Rubrik Klinik Hukumonline

Tim Advertorial
Sumber: Twitter PUSaKO FH Universitas Andalas

PUSaKO akan menjawab pertanyaan mulai dari ilmu perundang-undangan dan legislasi, hak masyarakat adat, hak kekayaan intelektual, konstitusi ekonomi, kekuasaan kehakiman hingga hukum pemilu.

 

Terhitung dari Januari tahun ini, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas telah resmi menjadi Mitra Klinik Hukumonline. Hal ini berawal dari MoU kerja sama antara Klinik Hukumonline dengan PUSaKO yang ditandatangani di Batusangkar, 10 November 2018, tepatnya pada acara Konferensi Hukum Tata Negara ke-5 dan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin lalu.

 

PUSaKO merupakan lembaga penelitian yang aktif melakukan kegiatan penelitian di bidang hukum tata negara dan kajian yang berkaitan dengan konstitusi. Di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Andalas, PUSaKO diresmikan pada 6 September tahun 2004 oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqqi, bersama Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas periode 2002 sampai 2006, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.

 

Dalam perjalanannya, PUSaKO aktif melakukan kegiatan penelitian di bidang Hukum Tata Negara dan kajian strategis di bidang hukum lainnya. Hal itu meliputi kajian terhadap perkembangan ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara, hak asasi manusia, dan demokrasi.

 

Selain mengadakan kegiatan penelitian, PUSaKO juga aktif bekerja sama dengan beberapa lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga negara lainnya dalam berbagai bentuk, mulai dari penyelenggaraan focus group discussion, penelitian putusan hakim sampai pada pemantauan persidangan korupsi di daerah. Saat ini PUSaKo dipimpin oleh seorang direktur yaitu Feri Amsari, S.H, M.H, LLM.

 

Sebagai Mitra Klinik Hukumonline, PUSaKO mengkhususkan dirinya untuk menjawab pertanyaan seputar: ilmu perundang-undangan dan legislasi, hak masyarakat adat, hak kekayaan intelektual, konstitusi ekonomi, kekuasaan kehakiman, hukum konstitusi, kekuasaan presiden, praktik perundang-undangan, hukum pemilu, partai politik, lembaga independen, kekuasaan kehakiman, kekuasaan presiden, hak asasi manusia dan lembaga legislasi/parlemen.

 

Para tim penjawab PUSaKO yang siap berkontribusi menjawab pertanyaan pembaca Klinik Hukumonline adalah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas serta peneliti PUSaKO, yang terdiri dari:

  1. Prof. Dr. Yuliandri;
  2. Prof. Dr. Zainul Daulay
  3. Prof. Dr. Werry Darta Taifur
  4. Feri Amsari, S.H, M.H, LLM
  5. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
  6. Charles Simabura, S.H., M.H.

 

Hingga kini PUSaKO telah menjawab dua pertanyaan, di antaranya Hukumnya Pencantuman Data Pribadi Caleg dalam Silon Pemilu KPU yang dijawab oleh Charles Simabura, S.H., M.H dan Feri Amsari, S.H, M.H, LLM yang menulis artikel jawaban Arti Presidential Threshold dalam Pemilu.

 

Artikel-artikel Klinik Hukumonline hasil jawaban PUSaKO dapat ditemukan di sini.

 

Dengan kehadiran PUSaKO dalam rubrik di Klinik Hukumonline, Hukumonline berharap tetap berkomitmen memberikan edukasi hukum yang terpercaya dan menjadi rujukan bagi masyarakat di Indonesia dan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya serta memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum khususnya di bidang ketatanegaraan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua