Jumat, 08 Pebruari 2019

Tunda Umumkan Calon Hakim MK Terpilih, Jangan Ada Transaksional!

Dalam rapat pleno Komisi III DPR memutuskan penentuan dua calon MK terpilih ditunda hingga 12 Maret 2019. Tak tertutup kemungkinan penundaan ini berkaitan kepentingan politik tingkat tinggi menjelang pemilu.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Komisi III DPR rampung menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon hakim kontitusi di Gedung Dewan Perwakilan DPR, Kamis (7/2/2019) malam. Sebanyak sebelas calon hakim konstitusi telah selesai menjalani tes penulisan makalah, hingga wawancara terbuka di hadapan anggota Komisi III dan 4 panel ahli. Namun, dalam rapat pleno Komisi III memutuskan penentuan dua calon MK terpilih ditunda satu bulan ke depan, tepatnya 12 Maret 2019.

 

Wakil Ketua DPR Trimedya Pandjaitan mengatakan penundaan mengumumkan nama calon hakim MK terpilih lantaran sembilan fraksi yang hadir dalam rapat pleno bersepakat menunda pemilihan. Bahkan, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tidak menghadiri rapat pleno. “Keputusan penundaan hingga 12 Maret 2019 mendatang ini tanpa perdebatan

 

“Sembilan fraksi sepakat menunda (pemilihan calon hakim MK terpilih, red). Keputusan penundaan ini tanpa perdebatan,” ujar Trimedya usai rapat pleno di Komplek Gedung DPR, Kamis (7/2/2019) malam. Baca Juga: Calon Hakim Konstitusi Ini Usul Ada PK terhadap Putusan MK

 

Dia beralasan penundaan ini disebabkan sejumlah pimpinan fraksi perlu waktu melakukan komunikasi atas hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan ini. “Kesimpulan rapat pleno memutuskan agar rapat pleno kembali digelar pada 12 Maret 2019 mendatang. Apalagi, pada 12 Februari memasuki masa reses hingga 4 atau 5 Maret,” kata dia.

 

Trimed menerangkan hasil penilaian tiga dari empat panel ahli yang notabene para mantan hakim MK itu tidak diserahkan hari ini ke Komisi III. Namun, penyerahan hasil penilaian masing-masing panel ahli dilakukan saat rapat pleno nanti satu bulan ke depan. Keempat panel ahli itu adalah Harjono, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Eddy OS Hiariej.

 

Seperti diketahui, uji kepatutan dan kelayakan calon hakim konstitusi ini dilakukan selama dua hari pada 6 dan 7 Februari kemarin. Ada sebelas calon hakim MK yakni Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto. Termasuk hakim MK Aswanto dan Wahiduddin yang kembali maju untuk periode kedua karena pada 21 Maret 2019 mengakhiri masa periode pertamanya. Nantinya, ada dua calon hakim yang akan dipilih.

 

Ada peluang transaksional

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menilai penundaan pengumuman penetapan calon hakim MK terpilih dalam waktu sebulan terlampau lama. Sebab, hal ini potensi membuka ruang adanya transaksional. “Semestinya penundaan tidak boleh terlalu lama. Ini potensial mengundang agenda transaksional,” ujarnya kepada Hukumonline, Jumat (8/2/2019).

 

Menurutnya, semestinya publik mendapatkan penjelasan dan alasan yang masuk akal atas penundaan ini. “Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, kata Erwin, diperlukan keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ikut memantau proses seleksi calon hakim MK ini. “Karena publik khawatir bahwa ada transaksi kepentingan jangka pendek yang potensial dilakukan,” tudingnya.

 

Terpisah, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Feri Amsari menilai patut diduga bakal ada upaya lobi-lobi yang berbahaya bagi MK dan perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara. “Bukan tidak mungkin penundaan ini berkaitan kepentingan politik tingkat tinggi menjelang pemilu,” tudingnya.

 

Meski begitu, Feri mengingatkan pentingnya memastikan mekanisme seleksi sesuai koridor aturan yang berlaku. Dia sangat berharap empat panel ahli menentukan empat nama calon hakim MK terbaik. Kemudian, dua nama diantaranya harus dipilih DPR sebagaimana proses pemilihan calon hakim MK pada 2014 lalu.

 

Menurutnya, bila hal ini tidak dilakukan, penundaan yang terlalu lama ini bakal menimbulkan dua potensi. Pertama, potensi negatif yang dapat menimbulkan transaksi antara calon dan parpol. Kedua, potensi positif yang membuka peluang kepada publik untuk memberikan masukan berdasarkan rekam jejak para calon hakim konstitusi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua