Sabtu, 09 February 2019

Pemilih Berhak Tahu Segala Informasi Calon Wakil Rakyat

Seluruh informasi yang ada dibadan publik prinsip dasarnya adalah terbuka kecuali informasi yang dikecualikan yang mana proses pengecualiannya sangat ketat dan terbatas.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Salah satu hal yang sering ditanyakan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) pada semua tingkatan terkait penyelenggaraan Pemilu adalah bagaimana KIP memastikan bahwa hak konstitusional pemilih untuk mendapatkan dan mengakses segala informasi tentang calon anggota legislatif sudah difasilitasi dengan seharusnya. Bagaimana posisi KIP dan penyelenggara pemilu terkait hal ini? Bahkan Komisi I DPR sebagai mitra kerja Komisi Informasi Pusat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Januari 2019, hampir seluruh pertanyaan berkaitan dengan hal ini.

Demikian pengakuan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hendra J. Kede dalam sebuah diskusi terkait Keterbukaan Data Profil Caleg Pemilu 2019, Kamis (7/2) di Jakarta. Menurut Hendra, pertanyaan ini disampaikan kepada KIP karena lembaga ini dibentuk sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memastikan terpenujinya hak konstitusional warga negara untuk mengakses informasi.

Terkait informasi pribadi calon anggota legislatif yang akan ikut dalam kontestasi Pemilu 2019, Hendra menuturkan bahwa Pasl 17 UU KIP mengatur sejumlah informasi yang boleh dikecualikan oleh badan publik seperti Komisi Pemilihan Umum. Salah satunya adalah informasi yang bersifat pribadi orang perorang. Ketentuan ini menurut Hendra, pada prinsipnya adalah untuk melindungi data pribadi warga negara. Tidak boleh siapapun mengakses informasi yang bersifat pribadi milik orang lain kecuali atas pertimbangan hukum. Misalnya untuk proses penyelidikan oleh pihak penegak hukum.

“Bagaimana jika pribadi warga negara tersebut merupakan calon pejabat publik?,” ungkap Hendra dengan nada bertanya. Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat adanya hak publik untuk mengetahui latar belakang calon pejabat publik, apalagi yang dipilih melalui proses pemillihan umum. Hendra membandingkan dengan pengalaman pribadinya saat melalui proses seleksi pimpinan KIP. Banyak pihak yang merasa berkepentingan untuk mengetahui informasi pribadi Hendra sebelum terpilih menjadi salah satu komisioner KIP.

(Baca juga: Perbedaan Sengketa Proses dengan Sengketa Pemilu).

Terkait informasi pribadi caleg yang akan berkontesasi dalam Pemilu 2019, patut dicari tahu lebih jauh apakah sifat informasi pribadi para caleg tersebut telah berubah menjadi informasi yang merupakan hak konstitusional pemilih untuk mengtahuinya. Jika demikian, patut dicarikan mekanisme dan menentukan siapa yang berkewajiban untuk melayani hak konstitusional pemilih tersebut. Tentu saja hal ini menjadi tanggung jawab KPU sebagai badan publik penyelenggara pemilu.

Hendra menyebutkan, jika merujuk pada pasal per pasal UU KIP memang tidak ada satupun pasal yang mewajibkan kepada calon anggota legislatif untuk membuka data pribadinya kepada publik, dalam hal ini pemilih. Namun menurut Hendra, tentu saja hal itu bisa dimaklumi karena UU KIP mengatur hak publik untuk mengakses informasi yang ada pada badan publik. Tapi, ia mengingatkan, lembaga penyelenggara Pemilu beserta partai politik sebagai peserta pemilu, menurut UU KIP adalah badan publik yang wajib tunduk dan melaksanakan keterbukaan informasi. Bukan saja melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik bagi lembaganya, namun juga berkewajiban memfasilitasi publik agar bisa mengakases dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan publik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan publik penyelenggara pemilu dan badan publik peserta pemilu.

Hak mendapatkan informasi merupakan hak konstitusional warga negara. Hak untuk mendapatkan informasi tentang data caleg yang akan dipilih menjadi wakil rakyat dalam penyelenggaraan negara menurut Hendra merupakan ruh dasar hak konstitusional warga negara tersebut dalam kontestasi pemilu. Untuk itu sudah seharusnya KPU sebagai badan publik penyelenggara pemilu mewajibkan seluruh calon anggota legislative untuk mengumumkan data pribadinya kepada publik untuk tahu seluruh data calon wakilnya di lembaga legislatif nantinya.

(Baca juga: Sebuah ‘Kontemplasi’ 7 Tahun UU Keterbukaan Informasi).

Lebih jauh, lahirnya pasal 28 F UUD 1945 yang dilanjutkan dengan lahirnya UU KIP menurut Hendra telah mengubah secara revolusioner rezim pengelolaan informasi yang tersimpan dalam dokumen-dokumen badan publik negara. Jika sebelum lahirnya pasal 28 F, berlaku asas maximum exemption limited access yang menetapkan bahwa semua informasi pada prinsipnya tertutup kecuali yang ingin dibuka oleh yang menguasai informasi, maka setelah amandemen kedua belaku asas sebaliknya. Kini berlaku asas maximum ascess limited exemption. Seluruh informasi yang ada dibadan publik prinsip dasarnya adalah terbuka kecuali informasi yang dikecualikan yang mana proses pengecualiannya sangat ketat dan terbatas. Sekaligus adanya pengakuan bahwa hak untuk mendapatkan informasi tidak saja merupakan hak asasi manusia namun juga merupakan hak konstitusional seluruh warga negara. Oleh sebab itu hak tersebut wajib dilindungi dan difasilitasi oleh penyelengara negara.

Seluruh badan publik negara dan badan publik non negara diwajibkan oleh UU untuk mengelola seluruh informasi yang terimpan dalam dokumen-dokumen badan publik tersebut sehingga dapat dengan mudah diakses publik sesuai kepentingan publik. Baik itu informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi yang wajib disampaikan secara serta merta; informasi yang wajib disampaikan secara berkala, maupun daftar informasi yang dikecualikan setelah melalui proses uji konsekuensi.

Di tempat yang sama, Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui mekanisme pengelolaan dokumen-dokumen KPU belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Hendra. KPU secara umum memahami informasi pribadi caleg adalah termasuk klasifikasi infromasi yang dikecualikan. Informasi tersebut dapat dibuka ke publik apabila pemilik informasi dalam hal ini caleg menyetujui untuk dibukan informasinya ke publik.

Oleh karena itu, selama ini KPU tidak melalui proses uji konsekuensi terhadap dokumen yang berkaitan dengan informasi pribadi caleg. Namun bukan berarti KPU tidak menyediakan instrumen informasi data pribadi caleg. infromasi data pribadi caleg tersebut tertera pada formulir model BB.2. Hanya saja, kewenangan membuka informasi diformulir tersebut harus berdasarkan persetujuan dari pemilik informasi dalam hal ini adalah caleg. Ilham mengatakan pihaknya terbentur dengan hak caelg untuk tidak dibuka informasi pribadinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 huruf a UU KIP.

“Ada peraturan keterbukaan informasi publik yang tidak bisa kita langgar. Yang paling bisa kami lakukan adalah kami mengumungkan siapa saja yang tidak membuka akses publik,” terang Ilham.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua