Senin, 11 Pebruari 2019

Ini Alasan Pentingnya RUU Masyarakat Hukum Adat

Sebagai payung hukum yang fokus mengurusi persoalan masyarakat hukum adat.
Ady Thea DA
Ilustrasi kawasan hutan. Foto: MYS

Konstitusi mengamanatkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU. Sejumlah UU juga mengakui keberadaan masyarakat hutan adat seperti UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Muhammad Arman, mengatakan kendati konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi praktiknya ketentuan itu belum dipenuhi. Masih banyak masyarakat hukum adat yang kehilangan wilayahnya karena masuk dalam wilayah konsesi seperti perkebunan dan pertambangan. Hak-hak masyarakat hukum adat masih terancam dan belum mendapat perlindungan yang memadai.

Berbagai UU yang menyinggung soal masyarakat hukum adat menurut Arman memuat bermacam syarat yang harus dipenuhi agar suatu masyarakat hukum adat bisa diakui keberadaannya. Misalnya, UU Kehutanan mengatur pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Menurut Arman dibutuhkan satu UU khusus yang mengurusi persoalan masyarakat hukum adat yaitu melalui RUU Masyarakat Hukum Adat.

“Selama ini belum ada satu payung hukum yang komprehensif untuk menjamin agar hak-hak masyarakat hukum adat terpenuhi. Kami menuntut RUU Masyarakat Hukum Adat segera disahkan sebelum masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berakhir,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (10/2).

(Baca juga: Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat Tergantung Pemerintah).

Arman menjelaskan RUU Masyarakat Hukum Adat sempat dibahas DPR pada masa periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Walau penggodokan RUU sudah dilakukan sampai tingkat panitia khusus (pansus) tapi sampai akhir pemerintahan SBY pembahasan itu tak kunjung tuntas. Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, DPR telah menuntaskan draft RUU Masyarakat Hukum Adat.

Selaras itu Presiden Jokowi telah menerbitkan Surat Presiden dan memerintahkan sejumlah Kementerian untuk membuat daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU. “Tapi sampai sekarang kami tidak mengetahui sampai dimana proses pembentukan DIM itu,” ujar Arman. Menurut Arman koalisi masyarakat sipil telah meminta audiensi dengan sejumlah kementerian yang diamanatkan untuk membuat DIM itu, tapi sampai saat ini belum mendapat tanggapan yang positif.

Direktur Program dan Komunikasi Perempuan PB Aman, Muntaza, mengatakan RUU ini penting bukan hanya memperbaiki hubungan antara negara dengan Masyarakat Hukum Adat tapi melindungi perempuan adat. Menurut Muntaza belum ada peraturan yang secara khusus melindungi hak kolektif perempuan adat. Misalnya, ada perempuan di sebuah kelompok masyarakat adat mengelola danau di wilayah adatnya secara kolektif. Kemudian perempuan adat di daerah NTT memanfaatkan lumpur secara kolektif sebagai bahan pewarna kain tenun.

“Peraturan yang ada, bahkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Perempuan (Cedaw) tidak mampu menjangkau hak kolektif ini. RUU ini harus melindungi hak kolektif perempuan adat,” papar Muntaza.

(Baca juga: RUU Masyarakat Hukum Adat Ditargetkan Rampung Sebelum Pemilu 2019).

Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, Siti Rakhma Mary Herwati, mengatakan regulasi yang mengatur tentang masyarakat hukum adat sifatnya masih sektoral dan tidak terintegrasi. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan kawasan hutan tapi di wilayah yang sama Kementerian ESDM menebitkan izin pertambangan, padahal dalam daerah itu terdapat masyarakat hukum adat. “Inilah pentingnya RUU Masyarakat Hukum Adat, harus ada satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak Masyarakat Hukum Adat,” katanya.

Direktur Eksekutif Huma, Dahniar Andriani, mengingatkan Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyebut pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat serta menyelesaikan konflik.

Regulasi ini juga mengamanatkan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip antara lain mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam. Menurut Dahniar ini pekerjaan rumah pemerintah dan DPR untuk segera membahas serta menerbitkan RUU Masyarakat Hukum Adat.”Tap MPR ini tegas menyebut perlindungan dan pengakuan hak masyarakat hukum adat, semangat ini yang harus muncul dalam RUU,” tukasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua