Senin, 11 February 2019

​​​​​​​Dari Soal Daluwarsa Penuntutan Pidana, Sampai Sanksi Mendirikan Rumah Ibadah Tanpa Izin

Jika punya pertanyaan silakan kirim, namun sebelumnya silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.
Tim Klinik Hukumonline

Sebagai rubrik penyedia edukasi hukum yang terpercaya dan menjadi rujukan bagi masyarakat di Indonesia, Klinik Hukumonline terus berkomitmen untuk memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir:

 

  1. Jika Penegak Hukum Mengulur Waktu Pemeriksaan Saksi dan Tersangka

KUHAP sendiri tidak menentukan waktu pemeriksaan saksi dan tersangka. Hanya saja, sebelum dilakukan pemeriksaan, saksi dan tersangka akan terlebih dahulu ditanyakan apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk dapat dimintai keterangan.

 

Jika saksi atau tersangka merasa kelelahan dan tidak memungkinkan untuk diperiksa, saksi atau tersangka dapat menyampaikan hal tersebut kepada penyidik yang bersangkutan agar pemeriksaan ditunda.

 

Simak selengkapnya dalam artikel berikut ini.

 

  1. Cara Penyidik Melacak Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online

Jika kasus ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam sebuah proses penyelidikan/penyidikan, maka APH akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama APH akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (IP Address) pelaku berdasarkan log IP Address yang tersimpan dalam server pengelola web site/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan.

 

Langkah selanjutnya dapat Anda simak dalam artikel Cara Penyidik Melacak Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online.

 

  1. Masa Daluwarsa Penuntutan Pidana

Pelaku pemerkosaan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5  tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar, sehingga daluwarsa penuntutan pidananya adalah sesudah 12 tahun.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan artikel berikut ini.

 

  1. Jerat Pidana Jika Memotong Rambut Anggota Keluarga Secara Paksa

Melakukan perbuatan kekerasan fisik/psikis terhadap saudara/anggota keluarga adalah salah di mata hukum dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku, walaupun tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberi ‘pelajaran’ kepada saudara/anggota keluarga.

 

Selengkapnya simak artikel Jerat Pidana Jika Memotong Rambut Anggota Keluarga Secara Paksa.

 

  1. Dapatkah Menjerat Pidana Anak yang Lakukan Pencabulan?

Anak belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana pencabulan tidak dapat dipidana, melainkan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

  1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
  2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

 

Ulasan selengkapnya silakan simak artikel berikut ini.

 

  1. Sanksi Jika Mendirikan Rumah Ibadah Tanpa Izin

Pada dasarnya rumah ibadah harus berizin. Harusnya yang dilarang adalah pembangunan gedungnya jika tak berizin, bukan ibadah yang dilakukan.

 

Bagaimana cara menyelesaikan masalah pelaksanaan ibadah pada rumah ibadah yang tidak berizin dan apa sanksinya jika menyelenggarakan bangunan gedung/mendirikan rumah ibadah yang tak berizin? Yuk simak artikel berikut ini.

 

  1. Langkah Menghadapi Istri yang Cekcok dengan Ibu Mertua dan Menghina Suami

Istri yang menghina suaminya dengan kata-kata tidak pantas dapat dikategorikan telah melakukan penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

 

Jika penghinaan menimbulkan akibat psikis, hal tersebut termasuk tindak kekerasan psikis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

 

Meski demikian, penyelesaian masalah suami dengan istri tetap harus berpijak pada cara kekeluargaan terlebih dahulu. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel ini.

 

  1. Persetujuan RUPS dalam Jual Beli Aset Perseroan Terbatas

Penjualan atau pembelian aset/tanah atas nama perseroan terbatas harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) terlebih dahulu apabila transaksi tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 

Persetujuan RUPS dimaksud tidak diperlukan apabila penjualan/pembelian tanah tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. Selengkapnya: Persetujuan RUPS dalam Jual Beli Aset Perseroan Terbatas.

 

  1. Hukum Dry Humping di Indonesia

Perbuatan dry humping atau frottage yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dan perubahannya) merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang termasuk dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, yakni masuk kategori perbuatan cabul.

 

Ulasan selengkapnya: Hukum Dry Humping di Indonesia.

 

  1. Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia

Untuk mengetahui konsep Hak Asasi Manusia (“HAM”) apakah yang digunakan di negara Indonesia, kita harus memahami terlebih dahulu paham-paham seperti Individualistis, Marxisme, dan Integralistis beserta aliran HAM yang berkembang di dunia menurut generasinya. Mana yang dianut oleh Indonesia? Ulasan selengkapnya simak artikel Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua