Senin, 11 Pebruari 2019

Begini Persebaran Daerah Pemilihan Caleg Eks Napi Koruptor

14 nama baru yang sebelumnya tidak disebutkan dalam data yang telah dikeluarkan oleh KPU sebagai caleg dengan status mantan napi korupsi.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah mengumumkan 49 nama calon anggota legislatif yang berlatar belakang sebagai mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi. Bersamaan dengan nama-nama tersebut, KPU menyertakan informasi Partai Politik pengusung caleg mantan napi korupsi dan orientasi pencalonan caleg bersangkutan (Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Rinciannya terdiri dari, 49 orang caleg mantan napi korupsi: 9 calon anggota DPD, 16 calon anggota DPRD Provinsi dan 24 anggota DPRD Kabupaten/Kota.

 

Meski begitu, informasi KPU dinilai belum maksimal menjadi petunjuk bagi masyarakat pemilih mengingat tidak disebutkan secara detail daerah pemilihan para mantan napi korupsi. Bagi warga, terasa lebih membantu jika disertakan informasi daerah pemilihan tempat para napi korupsi ini mencalonkan diri sehingga pengetahuan masyarakat pemilih meningkat, dan mereka dapat mengidentifikasi kandidat bersih atau kandidat yang pernah bermasalah dengan hukum. Jika memungkinkan informasi mengenai napi eks koruptor disediakan di setiap tempat pemungutan suara.

 

Berkaitan dengan itu, Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menginisiasikan upaya  untuk memberikan informasi lebih kepada masyarakat pemilih di daerah-daerah pemilihan tempat mantan caleg korupsi mencalonkan diri. “Ternyata dari sisi jumlah, daerah (pemilihan) yang terbanyak mantan napi korupsi adalah Banten dan Sumatera Selatan. Banten 6 orang caleg, Sumsel 8 orang caleg,” ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini dalam diskusi di Kantor KPU, Kamis (7/2) lalu.

 

(Baca juga: Larangan yang Harus Diperhatikan ASN Jelang Pilpres dan Pileg)

 

Perludem juga menemukan sejumlah 14 nama baru yang sebelumnya tidak disebutkan dalam data yang telah dikeluarkan KPU sebagai caleg dengan status mantan napi korupsi.  Ke-14 nama tersebut berasal dari sejumlah partai politik yang sebelumnya diumumkan KPU, ditambah dua orang nama baru yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan demikian, jika sebelumnya tercatat 4 Partai Politik yang tidak mengusung caleg mantan napi korupsi, saat ini hanya tersisi 3 partai setelah PPP masuk dalam daftar Parpol pengusung caleg mantan napi korupsi.

 

Nama-nama baru tersebut terdiri dari Partai Berkarya yang mencalonkan Muhlis (caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Urut 8, Dapil Sulawesi Selatan 3 --Takalar, Gowa); dan Djekmon Amisi, DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Nomor Urut 2, Dapil Kepulauan Talaud 3 Salibabu, Lirung, Kalongan, Kabaruan, Damau, Moronge). Partai Keadilan Sejahtera mencalonkan Muhammad Zen, Caleg DPRD Kabupaten OKU Timur, Nomor Urut 2, Dapil OKU Timur 1 (meliputi Buay Pemuka Peliung, Bunga Mayang, Jayapura, dan Martapura).

 

Partai Perindo mencalonkan Ramadhan Umasangaji, Caleg DPRD Kota Parepare, Nomor Urut 2, Dapil Parepare 1 (Bacukiki, Bacukiki Barat). Partai Persatuan Pembangunan mencalonkan Rommy Khrisna, Caleg DPRD Kota Lubuklinggau, Nomor Urut 2, Dapil Kota Lubuklinggau 3 (Lubuk Linggau Selatan I, Lubuk Linggau Selatan II); dan Emil Silfan, Caleg DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor Urut 4, Dapil Musi Banyuasin 4 (Babat Supat, Lais, Sungai Lilin).

 

(Baca juga: Pemilih Berhak Tahu Segala Informasi Calon Wakil Rakyat)

 

Partai Amanat Nasional mencalonkan Firdaus Orbini, Caleg DPRD Kota Pagar Alam, Nomor Urut 9, Dapil Kota Pagar Alam 2 (Dempo Selatan, Dempo Tengah, Dempo Utara). Partai Hati Nurani Rakyat mengajukan pencalonan 3 orang: Bonar Zeitsel Ambarita, Caleg DPRD Kabupaten Simalungun, Nomor Urut 9, Dapil Simalungun 4 (Bosar Maligas, Bandar, Ujung Padang); Andi Wahyudi Etong, Caleg DPRD Kabupaten Pinrang, Nomor Urut 1, Dapil Pinrang 1 (Tiroang, Watang Sawito); H. Darjis, Caleg DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Nomor Urut 1, Dapil Ogan Ilir 4 (Lubuk Keliat, Muara Kuang, Rambang Kuang).

 

Partai Demokrat mencalonkan Rahmanuddin DH, Caleg DPRD Kabupaten Luwu Utara, Nomor Urut 7, Dapil Luwu Utara 1 (Mappedeceng, Masamba, Rampi); dan Polman, Caleg DPRD Kabupaten Simalungun, Nomor Urut 4, Dapil Simalungun 4 (Bosar Maligas, Bandar, Ujung Padang). Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia  (PKI) mengajukan Raja Zulhindra, Caleg DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor Urut 10, Dapil Indragiri Hulu 1 (Rengat, Rengat Barat, Kuala Cenaku); dan Yuridis, Caleg DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor Urut 6, Dapil  Indragiri Hulu 3 (Peranap, Batang Peranap, Kelayang, Rakit Kulim).

 

 

Profil Caleg

Salah satu informasi yang perlu dibuka ke publik terkait pemilihan anggota legislatif adalah adalah profil caleg. Melalui Peraturan KPU No. 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, informasi caleg diakomodasi melalui formulir model BB.2. Formulir ini berisi Daftar Riwayat Hidup dan Informasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Di formulir tersebut, terdapat beberapa informasi yang dibutuhkan publik seperti jenis kelamin, usia, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, status khusus (terpidana/mantan terpidana/bukan mantan terpidana), serta motivasi (yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon) dan target/sasaran (yang berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota).

 

Sayangnya, berdasarkan data yang dikumpulkan Perludem dari sistem informasi KPU per 6 Februari 2019 masih ada 2.043 dari 7992 (25.56 persen) caleg yang enggan membuka data diri. Jika direkapitulasi berdasarkan jenis kelamin, 1.162 dari 4790 (24.26 persen) caleg laki-laki enggan membuka data diri serta 881 dari 3.203 (27.51 persen) caleg perempuan enggan membuka data diri.

 

Jika direkapitulasi berdasarkan partai, maka Partai Demokrat, Partai Hanura, PKPI, Partai Garuda, dan Partai NasDem merupakan lima partai dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg tertinggi. Lima partai dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg terendah yaitu Partai Golkar, Partai Berkarya, PPP, PAN, Perindo.

 

Jika direkapitulasi berdasarkan daerah pemilihan, di setiap dapil, rata-rata ada 25.72 persen caleg yang enggan membuka data dirinya. Lima dapil dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg tertinggi: Sumatera Selatan II, Gorontalo, Sulawesi Barat, Jawa Tengah VII, dan Jawa Tengah IX. Lima dapil dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg terendah: Kalimantan Tengah, Jawa Barat XI, Aceh II, Jambi, dan Kalimantan Selatan I.

 

Ketidaktersediaan informasi mengenai caleg ini akan membuat pemilih kesulitan mengenali profil, memantau rekam jejak, dan mengetahui program masing-masing caleg yang berujung pada kesulitan memilih pada hari pemungutan suara nanti. Informasi-informasi yang tertera pada formulir model BB.2 penting dibuka agar pemilih bisa mendasarkan pilihannya pada integritas, kualitas, rekam jejak, dan komitmen yang bisa dilacak dari profil caleg tersebut.

 

Sebagai contoh, status khusus apakah caleg terpidana, mantan terpidana, atau bukan mantan terpidana dengan mudah bisa dilacak pemilih jika caleg benar-benar serius mengisi satu kolom dari sekian banyak kolom isian yang tertera pada formulir model BB.2 dan membukanya ke publik. Oleh karena itu, Perludem mendorong komitmen keterbukaan partai dan caleg dari masing-masing partai untuk membuka data profil diri agar pemilih bisa lebih mengenal orang yang akan menjadi wakilnya di parlemen. Caleg harus serius mengisi kolom-kolom di formulir model BB.2 dengan lengkap dan benar.

 

Perludem mendorong KPU agar merumuskan data mana saja yang perlu dibuka dan relevan dengan kebutuhan pemilih serta mengkonfirmasi ulang pada caleg yang kemungkinan masih mau membuka data diri di luar data pribadi. KPU harus tetap mengakomodasinya dalam sistem informasi pencalonan dan membuka data seluas-luasnya dalam format data terbuka demi mendorong partisipasi publik yang lebih luas untuk mengkritisi dan mengolah data tersebut. Namun, jika pada batas waktu tertentu caleg masih enggan membuka profilnya ke publik, KPU juga perlu mengumumkan nama-nama tersebut.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua