Senin, 11 Pebruari 2019

Pengusaha Kritik Amandemen UU Anti Monopoli, Ini Kata KPPU

KPPU mengklaim bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihaknya selama ini sudah adil.
Fitri Novia Heriani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Pemerintah dan DPR khususnya Komisi VI terus melakukan pembahasan mengenai Revisi  Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Komisioner KPPU Guntur Saragih, Daftar Invetaris Masalah (DIM) sudah selesai dibahas.

 

“DIM ‘kan sudah selesai dibahas,” kata Guntur kepada hukumonline, Senin (11/2).

 

Menurut Guntur, adanya pro dan kontra dalam pembahasan amandemen UU Anti Monopoli merupakan hal yang biasa. Namun ia meyakini bahwa amandemen UU Anti Monopoli dilakukan demi menciptakan persaingan usaha dan ilklim usaha yang sehat.

 

Terkait keberatan pelaku usaha mengenai amandemen UU Anti Monopoli, terutama menyoal denda dan kewenangan KPPU, Guntur menegaskan bahwa KPPU adalah pihak yang menjalankan UU. Di sisi lain, proses penegakan hukum dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh KPPU adalah persoalan administrasi, berbeda dengan konsep perdata dan pidana.

 

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara administrasi di KPPU yang dilakukan selama ini dinilai sudah adil. Pasalnya, KPPU memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan keterangan dan membela diri di depan persidangan. Bahkan para pihak dipersilahkan mengajukan keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat).

 

“Jadi, KPPU tidak superbody. Kesempatan diberikan seluas-luasnya kepada para pihak yang berperkara, kalau keberatan diajukan ke PN Pusat. Bandingkan dengan BPOM atau Bawaslu. Jadi tidak paham mengapa hal ini menjadi permasalahan,” jelasnya.

 

Selain itu, Guntur juga mengomentari terkait keberatan pelaku usaha mengenai denda. Menurutnya, denda maksimal Rp25 miliar yang saat ini diatur dalam UU Anti Monopoli sudah tidak sesuai dengan zaman. Denda tersebut dinilai terlalu kecil untuk jumlah keuntungan yang didapatkan pelaku usaha. Bahkan denda yang ditetapkan oleh Indonesia adalah yang paling kecil jika dibanding dengan negara lain.

 

Sehingga bentuk denda dengan menerapkan mekanisme persentase dari total keuntungan yang diperoleh dalam masa pelanggaran dilakukan, dinilai tepat. Jika nanti UU Anti Monopoli disahkan, lanjutnya, pengenaan besar denda tersebut juga akan mempertimbangkan hal-hal yang akan diatur lebih lanjut oleh KPPU.

 

“Jumlah denda di UU Anti Monopoli itu dibuat tahun 1999, itu sudah tidak pas jika diterapkan sekarang. Nilai maksimal Rp25 miliar itu kecil, jadi harus direvisi,” tegasnya.

 

(Baca Juga: Menelaah Arah Penegakan Hukum Persaingan Usaha)

 

Namun Guntur mengingatkan bahwa KPPU adalah merupakan pihak terkait yang dimintai pendapat dalam pembahasan amandemen UU Anti Monopoli. Pihaknya tidak dapat berkomentar terlalu banyak terkait revisi UU Anti Monopoli.

 

Sebelumnya, nada keberatan terkait amandemen UU Anti Monopoli disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, mengatakan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk tak tergesa-gesa mengesahkan RUU Anti Monopoli. Hal ini dikarenakan masih banyaknya materi yang secara substansi belum memenuhi kondisi riil pelaku usaha dalam konteks untuk meningkatkan perekonomian nasional.

 

Bberapa hal yang menjadi keberatan dari kalangan pengusaha, terutama Apindo dan Kadin, pertama mengenai denda sebesar maksimum 25 persen dari nilai penjualan. Menurut Iwan, harusnya denda didasarkan pada illegal profit atau maksimum dua atau tiga kali dari illegal profit.

 

Kedua, mengenai sanksi rekomendasi pencabutan izin. Dalam konteks ini, kalangan pengusaha meminta aturan ini dihapus karena tidak sesuai dengan tujuan hukum persaingan usaha. Ketiga, adalah tentang denda sebesar 10 persen dari nilai denda yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha jika ingin mengajukan keberatan.

 

Keempat, mengenai aturan waktu 45 hari yang diberikan kepada PN untuk memeriksa keberatan. Iwan sepakat dengan Asep, bahwa seharusnya waktu yang diberikan kepada PN untuk mengajukan keberatan adalah enam bulan atau sesuai standar pemeriksaan di pengadilan. Serta dimungkinkan memerksa Terlapor dan dapat mengajukan bukti-bukti seperti dokumen, saksi, dan ahli untuk menguji keputusan KPPU secara menyeluruh.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua