Selasa, 12 Pebruari 2019

Isu-Isu Krusial Sektor Ekstraktif dalam Pusaran Pemilu Presiden 2019

Pengusaha tambang ada di lingkungan kedua padangan kandidat. Kepentingan bisnis sagat mempengaruhi.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi bekas galian tambang. Foto: MYS

Debat kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berlangsung pada 17 April mendatang. Isu yang diangkat adalah energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Sejumlah lembaga masyarakat sipil yang bergerak mengadvokasi isu-isu di bidang ini telah menyampaikan masukan baik secara terbuka maupun langsung menyampaikan ke publik.

Panelis yang akan menyusun pertanyaan untuk debat kedua paslon capres-cawapres adalah Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Joni Hermana, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, ahli pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwandy Arif, pakar energy UGM Ahmad Agustiawan, Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, dan pakar hukum lingkungan Universitas Diponegoro (Undip), Sudhartp Prawoto Hadi.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah memprediksi akan banyak isu krusial yang dipertanyakan terutama terkait perbaikan tata kelola sumber daya alam yang berhubungan langsung dengan sektor energi dan lingkungan hidup. Isu ini menjadi krusial karena Merah meyakini kedua paslon yang sedang berkontestasi disokong oleh para pengusaha yang mengelola bisnis tambang di Tanah Air, termasuk batu bara. “Pertarungan Pilpres kali ini mempertemukan kekuatan besar pengusaha batu bara di masing-masing pihak,” ujar Merah dalam sebuah diskusi mengenai kepentingan pebisnis tambang dan energi pada Pemilu 2019 di Jakarta, Senin (11/2).

(Baca juga: Penegakan Hukum Lingkungan Belum Optimal Jerat Korporasi).

Pertarungan kepentingan itu bisa dilihat dari sejumlah nama  pengusaha yang ada di struktur tim pemenangan nasional masing-masing pasangan calon. Ada yang dikenal sebagai pemilik perusahaan tambang, ada juga yang direksi atau komisaris. Mereka adalah pelaku bisnis tambang yang memiliki kepentingan besar atas kemenangan pasangan ini demi kelancaran keberlangsungan usaha mereka. Para pengusaha tambang akan berusaha semaksimal mungkin agar calon dukungannya memenangkan pemilihan dan kebijakan yang dikeluarkan kelak berpihak kepada mereka. Kontribusi para pengusaha dapat dilihat pada sumbangan atau biaya kampanye masing-masing kandidat.

Merah Johansyah mengingatkan agar tim panelis dan kedua paslon mengangkat isu pertambangan ini dalam debat tahap kedua 17 April mendatang. Jika dalam debat nanti tidak berbicara mengenai pertambangan dan batu bara, terutama daya rusak dari energi batu bara, Merah menilai debat tahap itu mengabaikan persoalan yang sesungguhnya. Kata kunci lain yang perlu dibicarakan paslon adalah derita masyarakat akibat kerusakan lingkungan, polusi, dan limbah. “Jika kata kunci ini tidak muncul dalam debat nanti, berarti debat nanti hanya merupakan diskusi para oligarki membicarakan secara sepihak masa depan pengelolaan sumber daya alam,” terangnya.

Di tempat berbeda, sejumlah perwakilan masyarakat sipil mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kedatangan tersebut dalam rangka menyampaikan sejumlah hal demi mengingatkan kedua pasangan calon untuk memiliki  komitmen yang jelas dan terukur untuk melakukan tindakan nyata mewujudkan kedaulatan energi yang bersih dan tidak merusak lingkungan.

Adithyani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah menyampaikan sejumlah pertanyaan dan pembahasan yang ingin diusulkan ke KPU dan kedua paslon untuk dibahas lebih lanjut. Pertama, bagaimana strategi Calon Presiden untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap energi fosil? Sejauh ini belum ditemukan penjelasan lebih rinci dari program kedua pasangan calon. “Padahal masalah ketergantungan energi fosil ini telah membebani perekonomian kita baik secara fiskal maupun lingkungan,” tutur Adithyani. 

(Baca juga: Benang Merah Program Hukum Pasangan Capres dengan Topik Debat Tahap II).

Pertanyaan kedua, bagaimana strategi calon untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan? Ia menuturkan, kedua pasangan calon telah mencantumkan visi mereka tentang pengembangan energi terbarukan, namun belum terlihat bagaimana mekanisme yang tepat dan terukur dalam mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan. Kketiga yang ingin diusulkan agar dapat diulas lebih dalam adalah, bagaimana strategi capres untuk memperbaiki tata kelola energi dan ketenagalistrikan?

Di tempat yang sama, Margaretha Quina dari ICEL menjelaskan, masalah utama penopang energi listrik di Indonesia adalah batu bara, di mana energi fosil tersebut telah terbukti menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, sejumlah kajian juga telah menyoroti dampak aset terpinggirkan (stranded asset) yang justru merugikan Indonesia apabila tetap menyandarkan pasokan energi listriknya dari PLTU Batubara. Selain itu masalah eksploitasi sumber energi batu bara di Indonesia yang memiliki masalah tata kelola yang banyak sehingga tidak memperdulikan persoalan lingkungan dan telah memakan korban jiwa yang sangat banyak. “Seperti di Kalimantan Timur yang mengakibatkan 30 lebih nyawa anak melayang di lubang bekas tambang batu bara,” tegas Quina.

Pertanyaan keempat, bagaimana strategi capres untuk penegakan hukum dan transisi berkeadilan yang berperspektif pemulihan? Selama ini proses penegakan hukum dalam kasus lingkungan seringkali tidak mempertimbangkan dampak kerugian negara dan eksternalitas dari dampak lingkungan yang dirusak, seperti misalnya dalam kasus dampak menurunnya kualitas hidup dan kesehatan warga di sekitar PLTU batu bara dan kerusakan lingkungan dari aktivitas penambangan batu bara.

(Baca juga: Pengawasan Reklamasi dan Pasca Tambang Lemah).

Pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari eksternalitas negatif yang selama ini ditanggung rakyat harus bertanggung jawab secara hukum. Korupsi batu bara, baik di hulu (pertambangan) maupun hilir (pembangkitan tenaga listrik), perlu menjadi agenda prioritas dalam penanganan korupsi. “Pemulihan lingkungan harus dilakukan, dengan mengutamakan prinsip pencemar membayar melalui pertanggungjawaban hukum yang menyentuh dalang intelektual,” ujar Toni Herlambang di tempat yang sama.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua