Rabu, 13 February 2019

Pelayanan Administrasi Perpajakan Kini Dipermudah

Aplikasi iKSWP dapat dimanfaatkan untuk tiga layanan yakni status KSWP, untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal, dan untuk memperoleh surat keterangan domisili bagi subjek pajak luar negeri.
Fitri Novia Heriani

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja meluncurkan aplikasi untuk mempermudah pelayanan administrasi perpajakan. Aplikasi tersebut dikenal dengan informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP). Dalam siaran pers yang diterima oleh hukumonline, Senin (11/2), Direktur P2Humas DJP Hestu Yoga Saksama menyebutkan bahwa aplikasi iKSWP dapat dimanfaatkan untuk tiga layanan yakni status KSWP, untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal, dan untuk memperoleh surat keterangan domisili bagi subjek pajak luar negeri.

 

Pertama, Wajib pajak yang ingin mengetahui status KSWP secara mandiri sebelum mengajukan layanan publik tertentu ke Instansi Pemerintah atau melalui aplikasi Online Single Submission dapat menggunakan aplikasi iKSWP. Saat ini 11 Kementerian/Lembaga dan 168 Pemda telah mengimplementasikan KSWP.

 

“Aplikasi OSS juga terintegrasi dengan aplikasi KSWP untuk keperluan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB),” kata Hestu.

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan keputusan bersama Pimpinan KPK, Menteri PPN/Kepala Bapenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB dan Kepala Staf Kepresidenan, di tahun 2019-2020 implementasi KSWP akan diperluas sehingga mencakup 28 Kementerian/Lembaga.

 

Kedua, untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal. Aplikasi iKSWP dapat digunakan juga untuk mendapatkan SKF yang diterbitkan sistem segera setelah permohonan disampaikan. Apabila syarat untuk mendapatkan SKF tidak terpenuhi maka akan diterbitkan penolakan. Sedangkan apabila wajib pajak mengajukan permohonan secara manual maka SKF atau surat penolakan dapat diterbitkan dalam jangka waktu tiga hari kerja setelah permohonan diterima.

 

Ketiga, untuk memperoleh Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri. Aplikasi iKSWP juga dapat digunakan untuk memperoleh SKD SPDN dalam rangka penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Melalui aplikasi ini wajib pajak dapat memperoleh SKD SPDN secara cepat dan mudah, kapan pun dan di mana pun tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

 

“Untuk dapat mengakses layanan DJP Online, wajib pajak harus login menggunakan username dan password yang dimilikinya. Wajib pajak yang lupa password, dapat melakukan reset password mengunakan EFIN. Selanjutnya untuk bisa menggunakan aplikasi iKSWP ini wajib pajak harus mengaktifkannya melalui menu: DJP Online – Profil Lengkap – Tambah Hak Akses,” jelas Hestu.

 

(Baca Juga: Ini Jenis SPT yang Wajib Lapor Pakai E-filling)

 

Sementara itu, Pengamat Perpajakan Bawono Kristiaji menilai bahwa aplikasi iKSW merupakan suatu terobosan administrasi perpajakan yang baik karena memberikan kemudahan baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak.

 

“Dengan sistem elektronik yang mudah diakses Wajib Pajak, maka biaya untuk kepatuhan dan memperoleh fasilitas pajak menjadi turun,” kata Bawono kepada hukumonline, Selasa (12/2).

 

Bawono melanjutkan, biaya kepatuhan yang turun tersebut akan berdampak bagi meningkatnya kepatuhan. Di sisi lain, otoritas pajak akan terbantu karena melalui sistem tersebut, DJP akan lebih mudah memetakan dan mengintegrasikan data perpajakan.

 

Surat Keterangan Fiskal Secara Online

Di samping itu, dalam rangka mempercepat layanan bagi wajib pajak sekaligus membantu meningkatkan kemudahan berusaha, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal. Peraturan ini mulai berlaku sejak 4 Februari 2019, dan menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2014.

 

Dengan berlakunya PER-03 ini, pengajuan SKF dapat dilakukan secara online melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal wajib pajak tidak dapat menggunakan layanan online tersebut, pengajuan SKF dapat dilaksanakan secara manual. Berikut pokok-pokok perubahannya:

 

Pokok-Pokok Perubahan

Sebelumnya

Menjadi

Syarat penerbitan SKF

Wajib pajak yang dapat diterbitkan SKF harus:

 tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

 tidak mempunyai utang pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak mendapatkan ijin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak, mengajukan keberatan, atau mengajukan banding;

 telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak terakhir dan SPT Masa untuk tiga masa pajak terakhir.

Wajib pajak yang dapat diterbitkan SKF harus:

 tidak sedang dalam pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan.

 tidak mempunyai utang pajak atau mempunyai utang pajak, namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak, dan

 telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk dua tahun pajak terakhir, dan SPT Masa PPN untuk tiga masa pajak terakhir.

Lampiran dokumen permohonan SKF

Permohonan harus dilampiri sembilan jenis dokumen termasuk fotokopi SPT, fotokopi tanda terima SPT, fotokopi SSP, dan surat pernyataan.

 Permohonan secara online tidak membutuhkan lampiran dokumen.

 Permohonan manual oleh wajib pajak badan harus disertai fotokopi akta pendirian atau dokumen pendukung lain yang menunjukkan pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.

Waktu penerbitan SKF

15 hari kerja setelah permohonan diterima

 Secara online: segera setelah permohonan disampaikan

 Secara manual: tiga hari kerja setelah permohonan diterima

Masa berlaku SKF

Tidak diatur

SKF berlaku untuk jangka waktu satu bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan

Verifikasi SKF

Tidak diatur

Kementerian/Lembaga atau pihak lain dapat melakukan verifikasi atas SKF yang diperoleh wajib pajak. Verifikasi dilakukan melalui laman milik DJP, Kring Pajak, atau ke KPP/KP2KP.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua