Rabu, 13 Pebruari 2019

KPK Telaah Munculnya Nama Nasir Djamil di Sidang Irwandi Yusuf

Ada catatan pengeluaran uang kepada sejumlah pihak.
Aji Prasetyo
Irwandi Yusuf saat menjalani sidang dakwaan. Foto: RES

Nama anggota DPR RI Nasir Djamil muncul dalam persidangan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Dalam sebuah catatan pemberian uang yang didapat KPK dari hasil penggeledahan Direktur PT Kenpura Alam Nangroe, Dedi Mulyadi, disebut nama Jal Nasir Djamil menerima Rp1 miliar. 

 

Dalam Berita Pemeriksaan Acara (BAP) Dedi, Jal yang dimaksud adalah Rijal, bagian humas Nasir Jamil selaku anggota DPR RI Dapil I Aceh. Nasir saat ini diketahui duduk di Komisi III DPR RI. 

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan melakukan analisis keluarnya sejumlah nama yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut, termasuk Nasir Djamil. Analisis itu nantinya juga akan disesuaikan dengan bukti ataupun keterangan saksi lain. 

 

"Analisis jaksa dari bukti yang muncul apa ada kesesuaian dengan bukti atau saksi lain. Kedua analisis itu untuk pengembangan tertentu," ujar Febri kepada wartawan, Senin (11/2) malam. 

 

 

Dalam BAP itu juga menyebut catatan ini sebenarnya berasal dari tulisan tangan Mamik Riswanti yang tak lain merupakan istri dari Dedi Mulyadi. Mamik menjelaskan kepada Dedi maksud dari tulisan tangan itu sesuai dengan BAP yang disebut jaksa tersebut. 

 

"Nama lain respon saya sama, perlu dicermati, dianalisis, termasuk sebelum tuntutan dilihat lebih jauh apa fakta yang didakwaan terbukti atau fakta baru akan disusun tuntutan," terang Febri terkait munculnya nama lain dalam sidang tersebut. 

 

Terkait uang kepada Rijal, staf Nasir djamil menurut Dedi berkaitan dengan fee proyek. Dedi tidak menyebutkan proyek yang dia kerjakan dari Rijal. Ia hanya memastikan proyek itu dikerjakan pada 2017. Awalnya Dedi mengaku catatan itu hanya terkait dengan pinjam meminjam, tetapi Jaksa meragukan hal tersebut. Setelah dicecar Dedi akhirnya mengakui sebutan 'kewajiban' dalam catatan keuangannya itu adalah commitment fee

 

"Saudara jujur saja, menyerahkan kewajiban itu artinya commitment fee yang harus diberikan, betulkah itu?" tanya jaksa. "Betul," jawab Dedi. 

 

Baca:

 

Dalam kasus ini Irwandi Yusuf didakwa menerima suap sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah.

 

Pemberian itu dimaksudkan agar Irwandi melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkai usulan Ahmadi agar kontraktor ataru rekanan dari kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah.

 

Selain itu ia juga didakwa menerima gratifikasi Rp41,171 miliar selama memerintah sebagai gubernur 2007-2012 dan 2017-2022 sehingga seluruhnya mencapai Rp42,221 miliar.

 

Hukumonline sudah coba mengonfirmasi Nasir pada Rabu (13/2) melalui pesan singkat tapi belum mendapat tanggapan. Sementara itu, nomor telepon yang bersangkutan juga tidak bisa dihubungi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua